[caption id="" align="alignright" width="269" caption="Lambang DKI Jakarta"][/caption]
Rancangan Undang Undang Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY), kini tinggal menghitung hari. Kemarin, usai sidang kabinet paripurna yang membahas RUUK DIY, pemerintah akhirnya memutuskan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta harus dipilih melalui mekanisme pemilihan umum sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945.
Lantas, bagaimana dengan daerah lainnya?
Khusus di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), telah diberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sedangkan Jakarta?
Selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta merupakan pusat bisnis dan keuangan. Di samping Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, kantor-kantor pusat perusahaan nasional banyak berlokasi di Jakarta. Saat ini, lebih dari 70% uang negara, beredar di Jakarta. Jakarta juga salah satu kota di Asia dengan masyarakat kelas menengah cukup besar. Pada tahun 2009, 13% masyarakat Jakarta berpenghasilan di atas US$ 10.000. Jumlah ini, menempatkan Jakarta sejajar dengan Singapura, Shanghai, dan Mumbai.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta memiliki 5 wilayah administrasi dan satu kabupaten, yakni Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Utara.
Tapi yang jelas, kita harus mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Karena, UUD 1945 telah mengamanatkan kepala daerah dipilih secara demokratis. Maka seyogyakan, DKI Jakarta pun harus menerapkan pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada), untuk lima kotamaya dan satu kabupaten.
Untuk itu menurut saya, DPR RI harusnya melakukan inisiatif untuk merevisi UU Nomor 29 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ini perlu dilakukan, agar seluruh kepala daerah di Indonesia dipilih secara demokratis.
Salam Kompasiana !
