Mindset Jabatan sebagai Alat Penghasilan Pribadi
Salah satu persoalan mendasar yang kerap kali merusak sistem pemerintahan adalah mindset jabatan sebagai alat penghasilan pribadi. Alih-alih menganggap jabatan publik sebagai amanah untuk mengabdi, banyak orang justru melihatnya sebagai peluang untuk memperkaya diri atau sekadar menaikkan gengsi pribadi.
 Fenomena ini terlihat dari maraknya upaya pegawai negeri, bahkan diikuti juga oleh TNI dan Polri, untuk meraih gelar akademik setinggi-tingginya demi untuk kenaikan pangkat, bukan untuk meningkatkan kompetensi dalam melayani masyarakat.
Akibatnya, kementerian dan lembaga sering kali menjadi tempat untuk mengejar pangkat dan jabatan, bukan sebagai wadah untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Hal ini berdampak buruk terhadap tujuan utama pemerintahan, yaitu melayani dan menyejahterakan masyarakat.Â
Fokus bergeser dari pelayanan publik ke tujuan pribadi, yang akhirnya menyebabkan organisasi tersebut stagnan atau bahkan mengalami kemunduran. Budaya semacam ini tidak hanya membahayakan kinerja organisasi, tetapi juga merusak citra institusi di mata masyarakat.
Dampak dari Masalah-Masalah Ini pada Kinerja Kementerian
Berbagai masalah di atas—dari konflik peran pejabat, terbatasnya kesempatan karir pegawai, hingga mindset jabatan sebagai alat penghasilan pribadi—secara kolektif menghambat kinerja kementerian. Organisasi yang sarat konflik internal akan sulit mencapai tujuan-tujuan nasional yang diembannya.
Selain itu, motivasi pegawai yang tertekan karena kurangnya penghargaan pada prestasi akan membuat organisasi kesulitan bersaing dalam hal inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan.
Jika permasalahan-permasalahan ini tidak segera diatasi, kementerian akan terus mengalami krisis kepemimpinan dan kesulitan mencapai target-targetnya. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola negara dengan baik.
Oleh karena itu, perlu ada reformasi serius dalam hal pembinaan karir, penerapan meritokrasi, dan perubahan budaya organisasi agar kementerian dan lembaga negara dapat bekerja dengan lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Bagaimana Membangun Struktur Kementerian yang Efisien dan Fokus
