Polisi Benar, Yang Salah Rakyat?

Washington, 26 Desember 2011,

Diakhir tahun ini semakin ramainya, protes dan demonstrasi, sejak adanya pemberlakuan bahwa Polisi akan menjadi benar2 Pengayom Rakyat, dan rekening gendut para pejabat Polri. Terus menerus di dengar begitu banyaknya kegiatan pengamanan yang sangat menakjubkan. Sehingga terasa sekali bau bau durennya yang semerbak.

Perlu diingat Indonesia penuh gejolak dari dulunya, karena masyarakat itu seperti kejadian GKI Yasmin, begitu senangnya melarang dan Bupatinya yang suka tebar pesona dengan ABGnya. Di kota2 lainnya seperti di daerah Jabotabek, Polisi telah berusaha dengan keras, untuk mengamankan negara yang sudah aman.

Kejadian yang lainnya seperti di Lampung itu sudah lama terjadi, bahkan mereka sering sekali mengamankan negara ini.

Tugas mereka sangat mulia sekali, dan sangat berat seberat rekening-rekening yang mereka miliki.

Jadi para anggota masyarakat belajarlah menempati proporsi yang sebenarnya, seharusnya mana yang di protes, DPRD, Bupati, Pemerintah Pusat, atau Hukum, atau Pengadilan.

Kejadian di Bima, telah memberikan contoh yang jelas, seandainya rakyat ke DPRD, dan Kantor Bupati, kan lebih seru lagi. Kalau di dermaga kan tidak seru. Itu yang Polisi inginkan, sehingga saat Polisi akan mengusir paksa, tidak salah tembak. Maklum takut yang ketembak adalah Bupatinya sendiri.

Jadi bagi para demonstran, jangan salah kaprah terus, demonya salah tempat, seharusnya ke kantor Bupati, dan DPRD, duduk saja kan itu Balai pertemuan milik rakyat. Jadi jangan malu2, tidak ada hukum yang melarang, rakyat untuk menduduki kantor Balaikota dan DPRD.

Itu hanya saran dari para pelawak di negeri antah berantah saja.

Semoga

para demonstran itu mengerti, jangan cepat2 ngambek, dan harus terima apa adanya. Jika pemimpin2 anda semua Koruptor, itu kan bagus untuk kepentingan anda semua yang merana di negeri sendiri. Karena dengan mudahnya percaya apa yang mereka janjikan. Diiming-iming dengan uang 50 ribu sudah siap sedia untuk melakukan apapun yang di katakan pemimpin anda semua.

Biarpun pejabat2 di daerah suka dengan kemewahan, anda semua anggap sebagai Kemajuan dan Emansipasi, bahwa anak daerah itu Hebat dan Kaya Raya. Sedangkan mereka itu semua dapatkan dana dari Korupsi dana APBD. Dan proyek2 daerah yang asal asalan saja. Contohnya membuat jalan yang lurus dan mulus saja tidak bisa. Wong, bayar tagihan PLN saja tidak bisa tepat waktunya.

Tidak heran banyak yang hidup di Freeport makmur dan bahagia, walaupun PLN tidak ada di sana, selama berpuluh2 tahun. Kalau di Bali, NTB, berjuta2 US Dollar pemasukan dana dan APBD sudah di kucurkan, tetap saja kehidupan nya seperti itu2 saja. Coba bayangkan Gaji nya 1 dollar, tetapi pengujung harus bayar standart Amerika. lalu kemana sisanya? Sudah pasti masuk ke Dana Tak Terduga ( dalam istilah accountingnya).

Kalau Polisi itu kan kerjanya menjaga kepentingan yang mereka dapatkan alias di bayar oleh siapa dulu. Kalau tidak di bayar kan tidak akan ada kerjannya.

Fakta ini kan masyarakat di Indonesia sudah tahu. Oleh sebab itu kalau jadi masyarakat saya beramai2 kumpulkan uang untuk membayar Polisi supaya menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di di daerah saya. Kalau perlu menangkap para Koruptor serta menjarah semua hasil Koruptor.

Dalam contohnya yang jelas, terjadi selalu dimana Polisi jika masyarakat yang membayarnya dengan jelas, pasti polisi ini akan jadi tunduk dengan rakyat. Selama ini yang terjadi rakyat mau di lindungi tetapi tidak mau membayar upeti dan ongkos capek nya.

Dari dulu saya sudah menyarankan, daerah2 yang kaya untuk berkorporasi sehingga mampu memiliki bargaining power serta membiayai polisi sendiri.

Ini dapat di lihat dari caranya para extrimis yang berjamuran di Indonesia, itu kan ada yang membiayai. Kalau tidak ada yang membiayai, mana ada baju bagus2 dan bisa berkoar2 sampai Polisi dan Pemerintah takut sama mereka.

Saran dari tukang becak, adalah daerah2 harus bersatu, membuat Korporasi dan membiayai Polisi sehingga mereka akan aman dan damai. Dan juga jika ada APBD, mereka bisa melihat berapa dana APBD yang di sunat oleh Kacung2 anda di DPRD dan Kabupaten atau Kotamadya.

Sebagai penutup, Polisi itu hanya bekerja kepada yang menyetorkan dana kepada rekening mereka. Dan ini sudah terjadi jauh sebelum kebanyakan dari para demostran ini lahir.

Dan tahun depan 2012 adalah tahun yang semakin ramai saja. Krisis Ekonomi akan datang, lagi, jika tidak percaya, silahkan lihat betapa banyak nya anak2 yang BUTA HURUF dan Gelandangan Di Jalan. Dan ingat MONEY is Power untuk Memerintah dan Membiayai Polisi yang Budiman ini.

Jack Soetopo