Tidak Semua Kebijakan Itu Memuaskan

Masyarakat merupakan salah satu komponen yang perlu menjadi perhatian bahkan sudah menjadi kewajiban untuk menyejahterakan dan memperjuangkan mereka (masyarakat). Pemerintah perlu hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang hidup fakir dan serba berketidakcukupan. Sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 11 tahun 2009 pasal 24 disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah. 

Melalui Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah atau daerah dan beragam kebijakan, pemerintah punya wewenang untuk menyejahterakan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat dan tidak hanya pro pada kepentingan pribadi, pemerintah ataupun partai. Pemerintah perlu bekerja keras dan cerdas dalam rangka menyejahterakan masyarakat, namun apa yang terjadi dilapangan seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Salah satu hal yang menjadi masalah yaitu, ketika pemerintah sudah berusaha membuat kebijakan yang pro masyarakat namun kebijakan tersebut tidak bisa memuaskan sebagian masyarakat. Misalnya:

1. Kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik dalam rangka mengurangi penumpukan kantong plastik

2. Kebijakan zonasi dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

3. Kebijakan menaikkan pajak oleh pemerintah

Dari tiga kebijakan yang telah disebutkan, terdapat masyarakat yang puas namun juga ada masyarakat yang tidak puas. Maka perlu diingat bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, pasti ada saja masyarakat yang tidak puas. 

Tidak Semua Kebijakan Bisa Memuaskan Orang

Sebelum lebih jauh, maka terlebih dahulu saya akan menyebutkan secara singkat dampak positif dan dampak negatif dari tiga kebijakan yang telah saya sebutkan dibagian sebelumnya. 

1. Kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik

Positif: 

• Mengurangi jumlah sampah yang ada di masyarakat, mengingat kantong plastik memiliki waktu yang lama untuk terurai kurang lebih 100 sampai 1000 tahun;
• Makhluk hidup seperti ikan, burung ataupun penyu tidak tersiksa lagi karena sampah kantong plastik. Sebagian ikan, burung atau penyu mati lantaran menelan kantong plastik dan mengira itu makanan
• Produksi, penggunaan, dan pembuangan kantong plastik sekali pakai juga melepaskan emisi yang membahayakan kesehatan manusia dan mendorong pemanasan global.

Negatif:

• Masyarakat perlu menyesuaikan gaya hidup baru yaitu dengan membawa kantong belanja kemana-mana;

• Proses edukasi yang perlu dilakukan secara masif dan menyeluruh sehingga kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik;

• Industri yang memproduksi kantong plastik mungkin akan hilang dan pegawainya mengalami pemecatan lantaran. Jadi industri kantong plastik dan pegawainya dirugikan dengan kebijakan penggunaan kantong plastik.

2.  Kebijakan Zonasi dalam PPDB

 Positif: 

• Tidak ada lagi citra sekolah unggulan, sehingga seluruh anak Indonesia yang dalam usia sekolah layak mendapat keadilan dalam mengakses pendidikan.
• Semua guru harus terus meningkatkan kemampuan mengajar anak dengan karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Karena anak-anak pintar tidak lagi berkumpul dalam satu sekolah yang seringkali disebut sebagai sekolah favorit, sehingga guru perlu terus belajar mengenai karakteristik siswa yang beragam dalam pembelajaran
• Akses siswa ke sekolah lebih dekat sehingga pengeluaran berkurang, karena transportasi bisa berkurang bahkan bisa ke sekolah hanya dengan berjalan kaki
• Zonasi dapat memperkuat ikatan komunitas, karena siswa dari lingkungan yang sama belajar bersama, yang dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Mengingat siswa yang diterima seringkali tinggal di lingkungan yang sama seperti dekat rumah atau saling bertetangga.

Negatif:

• Kurangnya motivasi belajar, karena berpikir bahwa mereka bisa bersekolah karena rumah dekat dengan sekolah;

• Mengingat siswa baru yang masuk ke sekolah dipilih berdasarkan lokasi dan jarak rumah siswa baru. Akibatnya siswa yang akademiknya kurang dan baik berkumpul dalam satu sekolah. Kalau jumlah siswa yang mempunyai akademik kurang baik lebih banyak daripada yang baik, maka siswa yang mempunyai akademik baik seringkali merasa tidak nyaman saat belajar;

• Dalam sistem penerimaan siswa baru secara zonasi, kondisi dan fasilitas sekolah bukanlah hal yang dijadikan syarat dalam penerimaan siswa baru. Hal ini dapat memicu rasa iri pada orangtua siswa, mengingat sekolah yang dekat dengan lokasi rumahnya merupakan sekolah yang kondisi dan fasilitasnya kurang baik dibandingkan sekolah yang sebenarnya ingin dituju terlebih lagi kalau sekolah itu favorit, yang dimana kondisinya seringkali dinilai baik dan fasilitasnya lengkap.

3. Kebijakan Menaikkan Pajak Oleh Pemerintah

     Positif:

• Menaikkan pajak dapat meningkatkan pendapatan negara atau pemerintah. Dengan pendapatan negara yang mengalami peningkatan, maka main banyak dana yang dapat digunakan untuk membiayai program-program publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
• Dengan tambahan pendapatan, pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran dan utang dengan negara lain sehingga diharapkan stabilitas ekonomi dapat terealisasi untuk jangka waktu yang panjang;
• Pajak yang lebih tinggi terutama bagi individu atau badan usaha yang mempunyai pendapatan banyak diharapkan dapat terdistribusi dan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan pada masyarakat miskin dan juga mendukung program sosial.

   Negatif:

• Kenaikan pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah, yang dapat mengurangi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi;
• Kenaikan pajak pada korporasi atau pengusaha dapat mengurangi insentif untuk berinvestasi atau memperluas usaha, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi;
• Kebijakan menaikkan pajak seringkali dianggap memberatkan oleh sebagian besar masyarakat dapat memicu protes dan ketidakpuasan masyarakat, terlebih lagi ketika kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat lemah dikarenakan perilaku para pejabat pemerintah seperti korupsi atau kolusi.

Dapat disimpulkan bahwa apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti terdapat kekurangan yang tidak bisa menguntungkan semua orang. Terlihat dari tiga contoh kebijakan yang telah saya sebutkan diatas mengenai dampak positif dan negatif pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Bagaimana Menyikapi Setiap Kebijakan Pemerintah

Telah disebutkan sebelumnya bahwa setiap kebijakan pasti menimbulkan konsekuensi, tidak hanya konsekuensi yang menguntungkan masyarakat namun juga yang merugikan masyarakat. Maka yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat adalah terus dan selalu mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Walaupun kebijakan yang dikeluarkan seringkali tidak bisa menguntungkan semua pihak, tetapi setidaknya kebijakan tersebut pro rakyat dan lebih banyak keuntungan yang didapatkan. Kita juga tidak perlu mencela secara berlebihan setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah, cukup menyampaikan saran apa saja dari kebijakan tersebut yang perlu diperbaiki. 

Ilustrasi Palu Pengadilan / Qimono / Pixabay.com

PENUTUP

Perlu diingat bahwa apa yang saya tulis ini bukan bermaksud untuk 100% mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tulisan ini dibuat agar kita bisa lebih bersikap adil pada pemerintah, jangan sampai setiap kebijakan yang dikeluarkan langsung dinilai sebagai sesuatu yang buruk dan merugikan masyarakat. Setiap kebijakan perlu dilihat sisi positif dan negatifnya, yang mana yang lebih pro rakyat. Sebagai masyarakat biasa, kita hanya bisa melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang nampak, namun maksud dan tujuan secara utuh hanya diketahui oleh pemerintah. Terakhir, mari kita doakan terus pemerintah kita agar bisa terus menjalankan pemerintah dengan adil dan berpihak pada rakyat.