Mohon tunggu...
Izza Zuhda
Izza Zuhda Mohon Tunggu... Mahasiswa - suka kamu

Mahasiswa FISIP UNS

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pembangunan Kota Solo: Mobilisasi Infrastruktur

25 November 2022   23:20 Diperbarui: 25 November 2022   23:30 153
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pembangunan Kota Solo: mobilisasi infrastruktur

Oleh: Izza Zuhda

Solo adalah salah satu kota tertua di Indonesia yang menyimpan banyak sekali peninggalan kebudayaan yang terus dikemas secara elok hingga masa kini dan menyabet berbagai predikat hebat seperti Spirit of Java, Kota Budaya, Kota Perjuangan, dan lain sebagainya. 

Dalam berbagai hal tersebut membuat minat masyarakat local maupun manca negara berbondong-bondong tertarik dating kesana dan menetap dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga pembangunan infrastruktur yang diproduksi harus memenuhi kapasitas yang sesuai dengan jumlah masyarakatnya. Sebagai kota yang menjadi sorotan dunia, pihak yang memegang wewenang wajib memerhatikan elemen geologis dan sosial masyarakat.

Aspek geografis kota solo yang memiliki berbagai unsur alam seperti gunung lawu dan sungai bengawan sebagai sasaran pembangunan infrastruktur yang vital dalam hal mobilisasi. Pembangunan jembatan merupakan yang menghubungkan kota Karanganyar dan kota Surakarta memiliki nama jembatan Jurug. 

Jembatan ini memiliki dua tipe yang dimana jembatan Jurug A merupakan jembatan pertama yang dibangun dengan memiliki kapasitas muat satu mobil dan satu motor, jembatan Jurug B memiliki kapasitas dua bis pariwisata dan Jurug C. 

Dalam waktu dekat ini tepatnya bulan Oktober 2022 jembatan Jurug A mengalami revitalisasi dan mengalami penutupan jalan sehingga menimbulkan efek domino yang menimbulkan kepadatan merayap dimana jalan lintas provinsi jawa tengah dan jawa timur tersebut harus terhambat selama masa pengerjaannya.

Penundaan pengerjaan yang ssangat lamban hingga awal bulan Desember 2022 ini menimbulkan banyak perhatian masyarakat akan proyek yang tidak berjalan semana mestinya dalam masa sosialisasinya, hal tersebut tidak berjalan mjulus dikarenakan tidak menerapkan teori pembangunan berbasis manusia.

            Adapun empat komponen penting dalam paradigma human development adalah sebagai berikut.

  1. Equity, yaitu adanya keadilan dalam memperluas pilihan dan kesempatan untuk manusia. Hal ini berarti adanya akses terhadap kesempatan yang merata. Peningkatan GNP didistribusikan kepada masyarakat, melalui kebijakan fiskal yang optimal, land reform, akses kepada kredit, political opportunities, dan penghapusan hambatan sosial atau legal yang membatasi kaum minoritas kepada kesempatan ekonomi dan politik.
  2. Sustainability, yaitu tingkat kesejahteraan yang dinikmati masa kini harus bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Dengan kata lain, kelestarian dari semua kapital: kapital fisik; finansial; lingkungan hidup; sumber daya manusia, dengan kapasitas memperbarui dan meregenerasi kapital tersebut.
  3. Productivity, yaitu peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui investment in people agar potensial maksimal mereka dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan. Di sini manusia dilihat sebagai sarana atau partisipasi dari pembangunan.
  4. Empowerment dimaksudkan pada pembangunan berdasarkan partisipasi penuh masyarakat, yaitu masyarakat bukan hanya sebagai penerima, melainkan juga aktif dalam menentukan pilihan mengenai cara membentuk hidup mereka sendiri. Pemberdayaan menurut Haq adalah investasi dalam pendidikan dan kesehatan agar masyarakat dapat mengambil keuntungan dari peluang yang ditawarkan pasar, akses kepada kredit dan productive assets; juga pemberdayaan yang sama kepada wanita dan pria agar mempunyai kesempatan bersaing yang setara.

 Pembangunan yang tidak sesuai jadwal tersebut dikhawatirkan memunculkan kemiskinan dari kepadatan arus lalulintas yang belum jelas kepastian terselesaikannya. Dalam hal ini para stakeholder seperti pemerintah harus melakukan berbagai skema seperti rekayasa lalulintas guna mengembalikan mobilisasi dengan lancer.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun