Bagaimana Krisis Moneter pada Uni Eropa Bisa Memberikan Dampak pada Negara Indonesia?

Saat ini banyak sekali orang yang gemar menghabiskan waktu liburnya untuk sekedar jalan-jalan di luar negri atau bahkan menikmati kuliner yang ada. Semua dapat terjadi karena saat ini dunia menglobalisasi, tidak ada lagi batasan yang dibuat untuk warga asing. 

Bahkan banyak negara yang berlomba untuk memperkenalkan budayanya secara luas dan mendunia, tujuannya tidak lain adalah agar negaranya banyak dikenal oleh negara lain dan menimbulkan ketertarikan untuk berkunjung. Dengan begitu maka pemasukan negara bisa bertambah. Namun pernakah kalian memikirkan tentang bagaimana proses pertukaran mata uang apabila kita ingin perkunjung ke negara lain?

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara pasti memiliki nominal dan mata uang yang berbeda-beda sesuai dengan standart perekonomian yang ada pada negara tersebut. Kita tidak bisa membelanjakan mata uang yang negara kita miliki di negara lain karena nominal mata uang pada setiap negara itu berbeda. Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membuat sebuah lembaga keuangan dunia yaitu Internasional Monetery Fund (IMF). Internasional Monetery Fund (IMF) diciptakan untuk membuat kebijakan yang dapat memjembatani permasalan tersebut. 

Dengan adanya lembaga ini maka munculah kebijakan moneter internasional yang berlaku hingga saat ini. Selain untuk menjembatani nilai tukar mata uang antar negara, hadirnya kebijakan moneter juga harus bisa memberikan keamanan dan keyakinan seluruh negara yang ada di dunia. Salah satu caranya yaitu dengan membuat rencana cadangan pada situasi darurat kemudian membuat masyarakat kembali percaya pada stabilnya nilai mata uang tersebut.

Meskipun demikian, kebijakan moneter internasional tetap tidak menjamin kestabilan nilai mata uang pada setiap negara. Bahkan banyak negara-negara besar pernah mengalami krisis moneter. Pengertian krisis moneter yaitu situasi dimana suatu negara mengalami kemrosotan pada nilai perekonomian di negara tersebut. 

Beberapa penyebabnya adalah karena lemahnya kebijakan fiskal pada suatu negaranya, banyaknya hutang yang dimiliki, tingginya tingkat permintaan produk ekspor dan ketimpangan antara mata uang negara tersebut dengan negara lain khususnya Amerika Serikat (Dollar). Penyebab dari hadirnya krisis moneter itu lantas menyebabkan suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada negara tersebut, nyatanya krisis moneter lebih banyak memberikan dampak negatif pada perekonomian suatu negara.

 Uni Eropa atau khususnya negara pada bagian uni eropa yaitu Portugal, Yunani dan Irlandia adalah salah satu Kawasan yang dari tahun 2010 sampai dengan sekarang masih mengalami krisis moneter. Hal ini disebabkan karena kawasan eropa mengalami defisit anggaran pemerintahan yang cukup tinggi dan membuat banyak hutang kepada negara lain. Ketika suatu negara tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya maka secara terpaksa negara tersebut harus meminjam uang kepada negara lain (hutang). 

Sebenarnya bukan masalah yang besar apabila suatu negara memiliki hutang kepada negara lain, yang menjadi masalah adalah ketika negara tersebut tidak mampu untuk membayar hutang yang dipinjam dan justru menumpuk lebih banyak hutang. Situasi dimana ruang gerak fiskal menjadi terbatas, menjadi pemicu Eropa menjadi suatu wilayah yang lambat dalam berkembang sehingga terjadilah fenomena krisis moneter.

Krisis moneter yang terjadi pada Uni eropa juga berdampak kepada Negara Indonesia, keterkaitan antara Uni Eropa dan Negara Indonsia pada aspek ekspor-impor adalah bahwa seperti yang kita ketahui jika Uni Eropa termasuk kawasan yang banyak menerima ekspor dari Negara Indonesia. Barang yang di ekspor berupa bahan pengolahan karet, kelapa sawit, kayu dan juga beberapa tekstil seperti baja besi dan banyak lagi. Apabila Uni Eropa tidak bisa lepas dari krisis tersebut maka mau tidak mau mereka harus memangkas kebutuhan yang didapatkan dengan cara ekspor. 

Dengan begitu, dana pemasukan Negara Indonesia melalui jalur ekspor jadi menurun. Tetapi walaupun pemasukan Negara Indonesia menurun akibat pemangkasan jumlah ekspor yang dilakukan oleh uni eropa, pada kenyataanya sampai saat ini hal tersebut masih bisa dikendalikan dengan baik oleh Negara Indonesia.

Untuk mengatasi masalah ini cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah

1. Dengan menciptakan market confidence, setelah krisis moneter terjadi pasti pasar yang ada pada negara tersebut menurun dan kebanyakan kehilangan kepercayaan diri untuk kembali bersaing pada pasar internasional. Oleh karena itu pemerintah harus bisa kembali meyakinkan produsen untuk kembali bersaing dan memperoleh keuntungan yang dapat menstabilkan situasi setelah krisis ekonomi terjadi.

2. Pemerintah Negara Indonesia harus membuat dan menerapkan kebijakan tentang ketentuan dalam melakukan ekspor impor dan jangka waktu minimalnya, dengan begitu maka barang yang keluar masuk bisa lebih terstruktur dan stabil.

3. Karena krisis moneter di Uni Eropa belum bisa teratasi sampai saat ini. Maka, pemerintah Negara Indonesia perlu mempererat kerjas sama dengan Uni Eropa. Hal ini dilakuan agar daya tarik masyarakat eropa terhadap produk Negara Indonesia masih tetap sama atau bahkan meningkat. Sehingga pada suatu waktu apabila krisis moneter Uni Eropa telah selesai, eropa masih tetap engekspor barang dari Negara Indonesia tersebut.

Menurut pendapat saya, inisiatif  Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) untuk membangun International Monetery Fund (IMF) sudah tepat. Kebijakan-kebijakan yang telah International Monetery Fund (IMF) buat juga sudah cukup menjaga kestabillan mata uang dunia, walaupun masih ada beberapa negara yang sedang berjuang untuk keluar dari masa krisis moneter. 

Dengan melihat contoh kasus krisis moneter di eropa yang bahkan sampai saat ini masi belum bisa terselesaikan, ada baiknya apabila pemerintah pada setiap negara memberikan sosialisasi tentang apa itu kebijakan moneter, apa itu krisis ekonomi dan bagaimana langkah yang harus dilakukan apabila sebuah negara sedang dalam keadaan yang kacau akibat krisis moneter. Sehingga setiap individu bisa ikut berperan untuk memulihkan perekonomian negara.