Jika biasanya pemandangan rektorat dipenuhi dengan informasi edukasi ataupun view taman, berbeda dengan penampakan rektorat Universitas Gajah Mada (UGM) sore ini Kamis, 30 Mei 2024. Pasalnya halaman depan yang biasanya asri dengan hijau rumput, kini dipenuhi oleh Mahasiswa yang mendirikan tenda bak perkemahan. Tenda-tenda sederhana berjejer rapi, menandakan bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Mereka hadir dengan satu tujuan yang sama untuk menolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang baru-baru ini diumumkan oleh pihak universitas.Â
Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) berkemah di halaman Balairung UGM. Mereka menginap sejak Senin (27/5) lalu sebagai protes terkait tingginya luran Pengembangan Institusi (IPI) atau uang pangkal dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di kampus kerakyatan itu.Mereka mendirikan tenda-tenda layaknya sedang camping di alam terbuka. Setiap malam, mereka juga mengadakan berbagai kegiatan seperti masak-masak, nobar film, karaokean, main bola, turnamen PES, sampai balap lari. Tidak lupa, di sela-sela kegiatan itu mereka juga melakukan diskusi terkait dengan uang kuliah yang sedang ramai beberapa waktu terakhir
"Jadi kalau semalam itu memang asyik-asyikan, ada yang nonton film, ada yang lomba lari, ada yang masak-masak juga, sampai ada yang ng-ide jualan, jualan indomie, jualan kopi, kata salahmui para mahasiswa satu mahasiswa UGM yang ikut berkemah, Berlin Situmorang, pada Rabu (29/5) malam.
Sebelumnya UGM telah menerapkan IPI bagi calon mahasiswa baru yang masuk melalui jalur Seleksi Mandiri 2024 dan masuk dalam kategori UKT Pendidikan Unggul. Kebijakan luran Pengembangan Institusi (IPI) baru terkait biaya pendidikan bagi mahasiswa baru yang diterima melalui berbagai jalur seleksi. Kebijakan ini mencakup pembebasan dari biaya IPI bagi mahasiswa yang masuk melalui Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri, selama mereka termasuk dalam kategori UKT (Uang Kuliah Tunggal) Pendidikan Unggul Bersubsidi.
Biaya IPI ini merupakan kontribusi yang dibayarkan satu kali sepanjang masa perkuliahan. Besarannya bervariasi tergantung pada bidang studi yang diambil oleh mahasiswa. Bagi mahasiswa yang memilih bidang ilmu Sosial dan Humaniora, biaya yang ditetapkan adalah Rp 20 juta. Sementara itu, bagi mahasiswa yang mengambil bidang ilmu Sains, Teknologi, dan Kesehatan, biaya yang harus dibayarkan adalah Rp 30 juta.
Pembebasan biaya IPI ini merupakan langkah yang diambil oleh IPI untuk meringankan beban finansial mahasiswa baru yang berprestasi dan memberikan mereka kesempatan yang lebih besar untuk mengakses pendidikan berkualitas. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan semakin banyak mahasiswa yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi.
Dengan kebijakan ini, IPI menunjukkan komitmennya dalam mendukung akses pendidikan bagi semua kalangan dan berusaha menciptakan lingkungan akademis yang inklusif dan suportif. Mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan berfokus pada pengembangan diri serta prestasi akademik mereka selama menempuh studi di IPI.
Sebelumnya, Sekretaris UGM, Andi Sandi, menyampaikan bahwa pimpinan UGM siap untuk bertemu dengan para mahasiswa yang menggelar aksi dengan cara berkemah di depan Balairung UGM. Pimpinan kampus menurutnya juga berencana untuk menemui para mahasiswa antara hari Kamis (20/5) atau Jumat (31/5).
Mereka berencana berkemah di depan Gedung Rektorat UGM sampai pimpinan kampus, khususnya Rektor UGM, membuka ruang audiensi dengan semua mahasiswa terkait dengan kebijakan IPI dan UKT.
"Rencananya sampai rektorat itu membuka ruang audiensi terbuka untuk semua mahasiswa. Khususnya rektor, harus ada rektor. Jadi kami memang sempat berkonsolidasi juga, kami (20/5) (31/5) sepakat bahwa IPI itu tanpa syarat harus dibatalkan, tahun ini pun tahun depan," ujarnya.
Selanjutnya Universitas Gadjah Mada (UGM) menerapkan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dengan mengacu pada Indeks Kemampuan Ekonomi (IKE). IKE ini digunakan untuk mengukur kemampuan ekonomi mahasiswa dan keluarganya, yang menentukan besaran biaya yang harus dibayarkan. Dalam menentukan IKE, UGM mempertimbangkan penghasilan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, dan daya listrik rumah tangga. Faktor-faktor ini memberikan gambaran mengenai kemampuan finansial keluarga, memastikan bahwa penetapan UKT dan IPI lebih adil dan proporsional sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing mahasiswa.Â
Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menempuh pendidikan tinggi. Penerapan kebijakan ini menunjukkan komitmen UGM dalam mendukung akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta menciptakan lingkungan akademis yang mendukung keberagaman sosial-ekonomi. Mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan berfokus pada pencapaian akademis tanpa terbebani oleh masalah finansial yang berlebihan.
Selain itu, sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengajak seluruh mahasiswa untuk melakukan mogok kuliah sebagai bentuk protes terhadap kebijakan kenaikan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Keputusan ini diambil setelah berbagai upaya dialog dan negosiasi dengan pihak universitas tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Ajakan itu diserukan kepada seluruh mahasiswa lewat akun Instagram mereka pada hari ini, Senin (27/5).
Koordinator Media BEM SI Agung Lucky Pradita mengatakan aksi mogok nasional itu dilakukan hanya satu hari.
Agung menjelaskan aksi ini sebagai protes terhadap kenaikan biaya pendidikan tinggi dan protes atas pernyataan Pit Sekretaris Ditjen Diktiristek yang mengatakan kuliah sebagai pendidikan tersier dan tidak wajib.
"Tujuannya adalah sebagai bentuk protes mahasiswa atas kenaikan biaya pendidikan tinggi. Di mana tujuan mogok kuliah adalah agar nantinya menjadi gerakan kolektif yang besar dan bisa didengar oleh Kemendikbud," tutur Agung saat dikonfirmasi, Senin (27/5).
"Ini juga bentuk nyata bahwasanya agar pendidikan tidak hanya dinikmati kalangan atas dan sudah seharusnya pendidikan bisa diakses semua kalangan masyarakat," tambahnya
Kebijakan kenaikan IPI dan UKT telah menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas. Kenaikan biaya pendidikan ini dianggap memberatkan dan berpotensi menghambat akses pendidikan bagi banyak mahasiswa. BEM SI menilai bahwa kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa secara menyeluruh dan berpotensi meningkatkan angka putus kuliah.
Dalam upayanya untuk menekan pihak universitas agar mempertimbangkan kembali kebijakan ini, BEM SI mengajak seluruh mahasiswa untuk bersatu dan menyuarakan penolakan mereka melalui aksi mogok kuliah. Langkah ini diharapkan dapat menjadi bentuk tekanan nyata kepada pihak universitas untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa dan mencari solusi yang lebih adil serta tidak memberatkan.
BEM SI juga mengungkapkan bahwa peningkatan biaya pendidikan ini tidak sejalan dengan prinsip pendidikan sebagai hak dasar yang seharusnya dapat diakses oleh semua kalangan tanpa diskriminasi. Mereka menekankan pentingnya keberlanjutan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, di mana kebijakan finansial tidak boleh menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi.
Aksi mogok kuliah ini tidak hanya bertujuan untuk menolak kenaikan IPI dan UKT, tetapi juga untuk mengingatkan pihak universitas mengenai tanggung jawab mereka dalam menyediakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh mahasiswa. BEM SI mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk bersatu dan mengambil bagian dalam aksi ini demi masa depan pendidikan yang lebih baik dan lebih adil.
Dengan latar belakang tersebut, BEM SI berharap pihak universitas akan merespon dengan bijaksana dan mempertimbangkan kembali kebijakan yang telah dikeluarkan. Mereka menekankan bahwa dialog dan kolaborasi adalah kunci untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak, dan berharap aksi mogok kuliah ini akan membuka jalan bagi pembicaraan yang lebih konstruktif antara mahasiswa dan pihak universitas.
