DPR: Dewan Penjual Rakyat?

Melihat gedung DPR saat ini seolah melihat pasar. Hilang kewibawaan tempat dimana banyak hal penting dinegeri ini dibahas dan diputuskan. Sekarang gedung DPR beraroma uang. Hampir semua hal diperdagangkan. Setelah Banggar sekarang Baleg ikut disorot. Kasusnya sama, jualan produk masing-masing. Banggar jualan proyek dan anggaran - Baleg jualan pasal undang-undang. Entah dimana para anggota DPR yang pro rakyat - sudah punah kah ?

Jika memperhatikan tanggapan anggota DPR di media massa - semua senada membantah. Marzukie Ali, sang ketua, bahkan dengan pede menyatakan tidak ada jual beli pasal undang-undang semasa DPR dibawah kepemimpinannya. Bantahan yang terdengar lucu dan memprihatinkan. Melihat rekam jejak DPR yang anggotanya banyak terlibat beragam kasus korupsi, siapa yang percaya jika soal pasal undang-undang tidak ada anggota dewan yang memperdagangkan. Siapa juga yang percaya jika menyaksikan perilaku anggota dewan yang hedonis itu. Ah Marzukie Ali memang sering mengeluarkan pernyataan lucu - mungkin ini untuk yang keseribu kalinya.

Disisi lain - pihak yang meluncurkan isu jual beli pasal undang-undang tersebut harus menjelaskan lebih lanjut dan terang benderang. Mahfud MD menjadi sorotan utama. Bisakah Beliau memaparkan siapa yang jualan pasal dan siapa pembelinya ? Ataukah ini akan berakhir jadi isu kentut - tercium aromanya, tapi siapa yang kentut tidak diketahui.

Masalah-masalah terkait DPR menjadi potret buram lembaga legislatif di Indonesia. Miskin prestasi kaya masalah. Rakyat semakin apatis terhadap politik - bukan tak peduli tapi karena kehilangan harapan. Banyak tokoh yang pernah diharapkan membela rakyat dan akhirnya duduk dikursi empuk Senayan - sekarang lenyap kekritisannya dan kepeduliannya akan nasib rakyat.

Ah, ngomongin rakyat kan tidak ada uangnya. Nipu rakyat baru...... Ini kan DPR : Dewan Penjual Rakyat. Cukup sekian deh.