Dilema Profesional Partai

[caption id="attachment_359821" align="aligncenter" width="598" caption="satuislam.org"][/caption]

Sejak presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan struktur kabinet dan komposisi calon menteri pada Senin (15/9), muncul berbagai reaksi negative terhadap langkah yang akan/telah diambil oleh pemerintahan Jokowi-JK. Reaksi negative itu antara lain, pemerintahan Jokowi-JK ternyata tidak ramping seperti yang telah disuarakan selama ini, artinya kabinet mendatang jumlahnya tetap sama yakni 34 kementerian.

Reaksi negative yang paling keras disuarakan oleh berbagai kalangan adalah mengenai komposisi menteri, yakni 18 orang berasal dari professional dan 16 orang dari professional partai. Pernyataan tersebut telah menimbulkan persepsi seakan Jokowi sudah mengingkari janjinya yang tidak akan membagi-bagi kursi menteri alias koalisi tanpa syarat.

Tidak ada yang salah dari komposisi tersebut, partai politik sebagai pengusung pasangan Jokowi-JK dalam pilpres 2014, harus diberi porsi dalam kabinet agar pemerintahan ini kedepannya bisa berjalan sinergi, efektif dan lebih baik. Namun demikian jangan pula nantinya para menteri yang berasal dari kalangan professional partai ini menjadi beban pemerintahan karena berbagai kasus yang menimpa para menterinya.

Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahliannya. Yang membedakan dengan professional partai adalah orang tersebut berasal dari partai atau anggota partai politik. Menurut JK, saat ini sudah banyak kalangan profesional yang menjadi kader partai politik.

Munculnya reaksi negative tentang 16 orang berasal dari kalangan professional partai memang cukup beralasan, pasalnya pada pemerintahan SBY saat ini ada 3 menteri yang tersandung kasus korupsi dan kesemuanya berasal dari partai politik. Karenanya, Jokowi meminta elite partai politik yang ingin masuk kabinetnya harus melepas jabatan struktural dipartainya. Bahkan JK menegaskan, kunci utamanya terletak pada profesional meskipun berasal dari partai politik. Jadi tidak serta merta karena seseorang menjabat sebagai ketua umum partai politik lalu bisa menduduki jabatan menteri.

Baiknya kita tunggu 20 Oktober 2014 mendatang, siapa saja putra-putri terbaik bangsa ini yang akan menduduki jabatan menteri di pemerintahan Jokowi-JK. Jika nantinya ada professional dan kader partai yang tidak sesuai dengan jabatannya, mari kita kritisi, awasi, dan kawal terus pemerintahan ini agar tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan kita semua. (iyan)