Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan kembali merombak Kabinet Kerja dalam waktu dekat. Namun identitas menteri yang akan diganti hingga kini belum terungkap. Seperti yang dilansir dari JPNN.com bahwa nama Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, termasuk nama yang disorot dan diisukan akan diganti, dikarenakan target penerimaan pajak dianggap tidak mencapai target.
Opini itu secara otomatis terpatahkan dengan kenyataan yang membuktikan, bahwa Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mampu mencetak sejarah dalam realisasi penerimaan pajak di Indonesia. Bambang memiliki prestasi yang selama ini tidak pernah dicapai oleh Pemerintah sebelumnya, yakni realisasi penerimaan pajak per 25 Desember 2015 berhasil menembus Rp 1.000 triliun dan itu disebut pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. (Baca: Realisasi Pajak Lampaui RP 1000 Triliun)
Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Bambang Brodjonegoro mendapatkan penghargaan sebagai  lembaga publik dengan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik, berdasarkan empat tahap penilaian yang dilakukan Komisi Informasi Publik (KIP) pada 15 Desember 2015. (Baca: KIP Nobatkan Kemenkeu Sebagai Kementerian dengan Keterbukaan Informasi Terbaik)
Kemudian, Kemenkeu kembali meraih peringkat A (memuaskan) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Peringkat tersebut, didapatkan dari hasil evaluasi terhadap seluruh aspek termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 15, Desember 2015. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah berorientasi kepada hasil. (Baca: Kemenkeu Tiga Tahun Berturut-turut Meraih Peringkat Memuaskan)
Dari beberapa prestasi yang dipaparkan tersebut, maka Bambang Brodjonegoro masih pantas menjadi Menteri Keuangan dibandingkan dengan nama Sri Adiningsih yang diisukan akan menggantikan Bambang. Karena, seharusnya yang menjadi pertimbangan perombakan kabinet adalah professional dan prestasi nyata, bukan karena kedekatan dan kepentingan politik semata.
