Pilkada 2024: Antara Elektabilitas, Kapabilitas, Integritas

Pilkada 2024 mengungkap banyak hal baru. Karena pelaksanaan yang serentak, maka membutuhkan fokus dan konsentrasi yang tinggi oleh parpol dalam mengusung calon-calon kepala daerah.  

Dapat dibayangkan betapa berat beban pimpinan parpol (pusat dan daerah) menata dan mengusulkan calonnya. Apalagi dengan momentum keputusan MK yang menurunkan threshold syarat usulan, membuat konfigurasi koalisi parpol dan pasangan calon kepala daerah dan wakilnya mendadak berubah.

Hal ini tentu saja membuat kesulitan dan tekanan setiap parpol pengusung calon, terlebih deadline pendaftaran calon kepala daerah (29/08/2024) hanya sembilan hari setelah pengumuman keputusan MK.  

Itu sebabnya, meski awalnya ini dianggap menguntungkan, namun parpol yang dapat berkah mengusulkan calonnya sendiri, akhirnya keteteran juga.  Sembilan hari sangatlah tidak cukup untuk membangun relasi, negosiasi, atau koalisi dengan parpol lain untuk mengusung calon kepala daerah.

Sorotan berita umumnya terfokus pada PDIP, yang akhirnya bisa mengusulkan calonnya di propinsi DKI, Jabar, atau Banten, atau daerah lain, meskipun pada detik-detik terakhir waktu pendaftaran. Parpol lain sebenarnya juga mengalami tekanan yang sama, hanya sorotan beritanya terlewatkan.

Pertanyaannya apa implikasi dari proses pilkada yang penuh kejutan ini. Bagaimana dengan profil calon kepala daerah yang diusulkan terkait dengan elektabilitas, kapasitas dan integritas mereka.    

Kepala daerah adalah pemimpin dan akan menjalankan kepemimpinan di daerahnya. Idealnya, seyogyanya, pemimpin memiliki atau memenuhi kriteria elektabilitas, kapasitas dan integritas. 

 gstatic.com  

Dalam kondisi yang normal, memang tidak mudah menemukan pemimpin dengan kriteria lengkap seperti itu. Apalagi dalam kondisi waktu yang sempit, buru-buru, penuh tekanan dan suasana bersaing antar parpol (dan koalisinya); maka yang mungkin terjadi parpol memilih calon kepala daerah secara pragmatis, atau asal ikut memenuhi kontestasi. Itulah yang nampak terjadi kemarin itu. 

Kriteria elektabilitas merupakan ukuran yang paling umum menyangkut kepopuleran calon kepala daerah. Biasanya mereka ini adalah yang unggul dalam survei, atau tokoh atau pejabat publik pemerintahan, pengusaha nasional, artis, presenter TV, atau olahragawan. Ukuran ini sangat mudah diamati, hanya dengan search di google, langsung nongol di page teratas.

Kriteria kapabilitas merupakan ukuran terkait profesionalitas, kepakaran, intelektualitas, prestasi, pengalaman kerja, karier, dampak atau manfaat sosial. Mereka ini adalah tokoh, pejabat publik, profesor atau dosen, pengusaha, bankir, konsultan, social entrepreneur, artis katagori legend, atau olahragawan berprestasi dunia. Mengukur kriteria ini sedikit lebih sulit, dan perlu jeli dan teliti untuk melihat track record prestasi seseorang.

Kriteria integritas merupakan ukuran terkait empati, akhlak, intelektual, respect to others, social relation, kerja tim, dan memahami prinsip diversity, equity and inclusion. Mereka ini adalah orang-orang yang tampilannya sabar, sejuk, tidak kontroversial, rendah hati, komunikatif, kemampuan bekerjasama, lugas dan bijaksana.  

Ukuran kriteria ini tidak mudah dibaca, perlu bukti yang konsisten dan teruji dengan waktu. Ini adalah orang-orang yang bersih, tulus dan ikhlas bekerja. Sebelum jadi orang, sebelumnya ia adalah pekerja keras, berangkat dari bawah.  To be a good leader, you must be a good follower.

Penulis tidak bermaksud menilai calon-calon kepala daerah berdasarkan kriteria itu. Silakan pembaca menilai sendiri calon yang diunggulkan atau pesaingnya. Mungkin saja ada calon yang tidak memenuhi sama sekali tiga kriteria tersebut, tetapi kemudian diusulkan oleh parpol, dan kemudian terpilih nantinya. Berarti itu adalah keberuntungan kepala daerah tersebut.

Sebaliknya, mungkin ada seseorang yang memenuhi tiga kriteria itu lengkap, dan sudah nego-nego dengan parpol, dan memenuhi syarat administratif; akhirnya gagal diusulkan sebagai calon kepala daerah ke KPU. Anggap ini belum rezeki orang tersebut.    

Proses pilkada 2024 hendaknya menjadi pengalaman berharga. Pilkada dapat menjadi sistem pengembangan kepemimpinan nasional apabila semua pihak mempersiapkan dengan baik. 

Proses demokrasi tidak bisa dilepas begitu saja khususnya untuk menyediakan kepemimpinan. Parpol khususnya, harus mempersiapkan diri, dengan membangun kaderisasi, mengutamakan pendidikan politik dan profesional, penguatan ideologi/organisasi, pengembangan karier kader, dan melaksanakan kajian-kajian isyu strategis. 

Parpol harus mengembangkan pendekatan meritokrasi dan menampilkan profesionalisme. Parpol mampu membangun keselarasan nilai-nilai ideologi kebangsaan di dalam kerangka profesionalisme. Kader dipenuhi kebutuhannya dalam hal pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi, bukan sekedar urusan politik saja. Sebagai akibatnya, parpol akan memiliki kader-kader kepemimpinan terbaik yang memenuhi kriteria elektabilitas, kapasitas dan integritas.

Malang, 1 September 2024

Penulis menulis buku

• Iwan Nugroho. 2011. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 362p. ISBN 978-602-9033-31-1
• Iwan Nugroho & Rokhmin Dahuri. 2012. Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Cetakan Ulang. Diterbitkan kembali oleh LP3ES, Jakarta. ISBN 979-3330-90-2
• Iwan Nugroho & Purnawan D Negara. 2015. Pengembangan Desa Melalui Ekowisata, diterbitkan oleh Era Adicitra Intermedia, Solo. 281 halaman. ISBN 978-602-1680-13-1
• Iwan Nugroho. 2016. Kepemimpinan: Perpaduan Iman, Ilmu dan Akhlak. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 362p. ISBN 9786022296386
• Iwan Nugroho & Zainul Anwar.  2024.  Sumberdaya Manusia dan Organisasi: Membangun budaya organisasi, dan sumberdaya manusia unggul.  Penerbit Depublish, Yogyakarta;  ISBN 9786231247742; 168 p