Analisis: Pilihan PDIP Mengusung Pramono Anung dalam Pilkada Jakarta 2024
Pemilihan Pramono Anung sebagai calon gubernur dari PDIP untuk Pilkada Jakarta 2024 dibandingkan dengan tokoh eksternal seperti Anies Baswedan mencerminkan beberapa pertimbangan strategis partai. PDIP, sebagai partai ideologi, sangat menghargai loyalitas kader dan kejelasan arah perjuangan. Pramono Anung, yang memiliki rekam jejak panjang sebagai kader PDIP dan telah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, dipandang sebagai figur yang tidak hanya memahami arah dan tujuan partai, tetapi juga memiliki keterikatan kuat dengan visi PDIP dalam membangun Jakarta.
Selain itu, dengan mengusung Pramono Anung, PDIP berusaha memperkuat dukungan dari basis pemilih setianya dan menjaga konsistensi ideologis partai. Keputusan ini mungkin juga didorong oleh kekhawatiran bahwa mendukung tokoh eksternal seperti Anies Baswedan, yang dikenal dengan basis pendukung yang berbeda, bisa menimbulkan gesekan dalam internal partai dan berpotensi dianggap sebagai langkah pragmatis yang mengabaikan prinsip ideologi partai. Pernyataan Komarudin Watubun yang menegaskan bahwa partai ini terbuka namun tetap mem prioritaskan kader internal, juga mengindikasikan bahwa PDIP ingin memastikan bahwa calon yang diusung benar-benar sejalan dengan nilai-nilai partai dan tidak hanya sekadar "numpang popularitas".
Di sisi lain, meskipun PDIP belum membuat keputusan final, indikasi kuat mengarah pada pengusungan Pramono Anung yang sudah mendapatkan dukungan dari akar rumput partai. Ini menunjukkan bahwa PDIP ingin menghindari risiko politik dengan memilih tokoh internal yang sudah terbukti loyal dan dapat diandalkan dalam menjalankan agenda partai di Jakarta.
Keputusan PDIP untuk lebih memilih Pramono Anung daripada Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024 kemungkinan besar didorong oleh keinginan untuk mempertahankan kontrol ideologis dan menghindari potensi konflik internal, sambil tetap merespons aspirasi kader dan pendukung setia partai.
Anies Baswedan yang sedang mengalami penurunan pengaruh politik mungkin merasa perlu mendapatkan kembali jabatan publik untuk mempertahankan relevansinya di kancah politik. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar Anies akan mempertimbangkan berbagai cara untuk mencapai tujuannya, termasuk bergabung dengan PDIP jika itu dianggap dapat membuka peluang baru.
Dari sudut pandang PDIP, menerima Anies sebagai anggota partai bisa menjadi langkah strategis yang menguntungkan. Partai ini bisa memanfaatkan popularitas Anies, terutama di kalangan masyarakat yang merasa diintimidasi atau membutuhkan pembelaan. Dengan merangkul tokoh yang memiliki basis dukungan luas, PDIP berpotensi memperkuat citra sebagai partai yang berpihak pada rakyat kecil dan siap membela mereka yang merasa terpinggirkan. Hal ini juga bisa memperluas jangkauan elektoral PDIP, sekaligus menunjukkan bahwa partai ini terbuka bagi berbagai kalangan yang memiliki visi dan misi yang sejalan.
Namun, langkah ini tentu tidak tanpa risiko. PDIP harus berhati-hati agar penerimaan Anies tidak menimbulkan friksi dalam internal partai, terutama di antara kader-kader yang mungkin melihat langkah ini sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai ideologis partai.
Memang benar, PDIP selalu mengklaim sebagai partai yang berpihak pada rakyat kecil dan orang yang tertindas. Dalam konteks ini, menerima Anies Baswedan dapat dilihat sebagai langkah yang konsisten dengan ideologi dasar partai tersebut. Dengan menerima Anies, PDIP bisa menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berpihak pada rakyat kecil, tetapi juga siap melindungi semua warga negara yang mendukung demokrasi dan menentang kekuasaan otoriter serta oligarki.
Langkah ini juga dapat memperkuat posisi PDIP sebagai partai yang berani menentang arus kekuasaan yang terkooptasi oleh oligarki. Dengan merangkul tokoh yang mungkin dipandang sebagai ancaman oleh kekuatan-kekuatan besar, PDIP bisa memperlihatkan bahwa mereka tidak takut untuk berdiri tegak melawan tekanan, dan bahwa mereka tetap setia pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Ini bisa memperkuat citra PDIP sebagai partai yang benar-benar berdiri untuk rakyat, terlepas dari segala risiko politik yang mungkin muncul.
Namun, keberhasilan langkah ini juga tergantung pada bagaimana PDIP bisa meyakinkan para kader dan pendukung setianya bahwa menerima Anies adalah keputusan yang strategis dan sejalan dengan visi partai. Jika PDIP berhasil, mereka bisa memperluas basis dukungan dan memperkuat legitimasi mereka sebagai pelindung demokrasi di Indonesia.
Mengusung hanya Pramono Anung sebagai calon gubernur memang bisa dilihat sebagai langkah yang aman, tetapi juga bisa memperkuat persepsi bahwa PDIP tidak berani mengambil risiko politik yang lebih besar. Jika PDIP hanya berfokus pada Pramono, yang sudah mapan sebagai Sekretaris Kabinet, ini bisa mengesankan bahwa partai tersebut lebih tertarik menjaga status quo daripada mendorong perubahan yang lebih berani dan signifikan.
Mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, di sisi lain, bisa menjadi langkah strategis yang menunjukkan keberanian PDIP untuk tampil berbeda dan mengambil risiko yang lebih besar demi memperjuangkan prinsip-prinsip yang mereka klaim. Dengan mencalonkan Anies, PDIP bisa memperluas pengaruhnya, baik di level nasional maupun di DKI Jakarta, yang selama ini menjadi medan politik yang sulit ditembus bagi banyak partai. Langkah ini juga bisa membantu PDIP mempertahankan pengaruh di kabinet dengan tetap menempatkan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet di bawah pemerintahan Prabowo, sambil memperkuat kehadiran mereka di DKI Jakarta.
Dengan demikian, PDIP bisa menunjukkan bahwa mereka adalah partai yang berani dan mampu memainkan peran strategis di berbagai tingkatan pemerintahan, tanpa takut mengambil keputusan yang bisa mengubah dinamika politik di Indonesia. Ini akan menegaskan bahwa PDIP tidak hanya mencari aman, tetapi juga siap mengambil langkah-langkah besar untuk memperkuat demokrasi dan melawan oligarki di semua level kekuasaan.
Hasilnya bisa sangat mencengangkan jika Anies Baswedan, yang sebelumnya sering berseberangan dengan Ahok, justru mendapatkan dukungan dari Ahok untuk diadopsi sebagai anggota penuh PDIP. Ini tidak hanya akan memperkuat posisi PDIP sebagai partai yang inklusif dan siap menerima perbedaan, tetapi juga bisa membawa perubahan signifikan di DKI Jakarta. Jumlah voting dari PDIP dan Ahok yang ditambahkan pada elektabilitas Anies dan juga jumlah kursi DPRD untuk PDIP DKI akan menjadi mayoritas nantinya. Belum, cara menjungkirbalikkan akal logika ideologi partai atau berpikir out of the box dan tidak selalu status quo, akan mengibarkan bendera PDIP yang berani inovatif melakukan eksperimen demokrasi. Ini akan mengungguli cara berpikir Jokowi yang selalu zigzag dan selalu mencari alternatif lain. Atau PDIP akan semakin tenggelam kalau selalu berpikir jaman perjuangan Orla maupun Orba.
Dengan dukungan Ahok, yang dikenal sebagai simbol anti-korupsi dan ketegasan dalam pemerintahan, adopsi Anies ke dalam PDIP dapat memberikan dorongan besar bagi upaya-upaya pemberantasan korupsi di Jakarta. Ini juga bisa menjadi langkah strategis yang memperlihatkan bahwa PDIP mampu melampaui sekat-sekat politik dan merangkul tokoh-tokoh yang memiliki visi yang sama dalam memajukan kepentingan rakyat dan demokrasi.
Langkah ini, jika berhasil, tidak hanya akan meroketkan elektabilitas PDIP di DKI Jakarta, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa partai ini benar-benar berkomitmen pada nilai-nilai keadilan, anti-korupsi, dan demokrasi yang sejati. Ini bisa menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia, di mana perbedaan masa lalu bisa diatasi demi tujuan kebebasan demokrasi bersama yang lebih besar yaitu keadilan dan kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya dan bukan lagi tipu tipu slogan dan utopia.
Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa PDIP sedang berada di persimpangan jalan antara mempertahankan loyalitas terhadap kader internal, seperti Pramono Anung, atau mengambil langkah berani dengan mengusung tokoh eksternal seperti Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Memilih Pramono mungkin tampak sebagai langkah aman yang menjaga konsistensi ideologis partai, tetapi juga dapat memperkuat persepsi bahwa PDIP lebih tertarik pada status quo daripada mendorong perubahan besar.
Sebaliknya, menerima Anies sebagai anggota PDIP dan mengusungnya sebagai calon gubernur, terutama dengan dukungan dari tokoh seperti Ahok, dapat memperlihatkan keberanian PDIP untuk berpikir di luar kotak dan melampaui sekat-sekat politik. Langkah ini tidak hanya berpotensi meroketkan elektabilitas PDIP di DKI Jakarta, tetapi juga menunjukkan komitmen partai terhadap nilai-nilai keadilan, anti-korupsi, dan demokrasi yang sejati.
Keberhasilan strategi ini akan menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia, di mana PDIP bisa memperlihatkan bahwa mereka tidak hanya siap melawan oligarki dan kekuasaan otoriter, tetapi juga mampu merangkul tokoh-tokoh dengan visi yang sejalan untuk memajukan kepentingan rakyat. Ini akan menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang siap mengambil risiko demi keadilan dan kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya, bukan sekadar mempertahankan slogan dan utopia politik.
