Hakim Neil Gorsuch mungkin juga melanggar norma etika. Menurut Politico, sebidang tanah milik Gorsuch dan dua orang lainnya telah dipasarkan selama hampir dua tahun sebelum menemukan pembeli. Pembelinya, seorang kepala eksekutif Greenberg Traurig, sebuah firma hukum yang sering berpraktik di hadapan Pengadilan Tertinggi, membeli tanah tersebut sembilan hari setelah Gorsuch dikonfirmasi ke Pengadilan Tertinggi.
Transaksi semacam itu mungkin menimbulkan pertanyaan etis bagi pejabat di cabang pemerintahan lainnya, namun peraturan yang mengatur hakim masih lemah.Â
Semua hakim federal, termasuk hakim Pengadilan Tertinggi, diwajibkan oleh undang-undang federal untuk mengundurkan diri dari kasus apa pun "di mana ketidakberpihakannya mungkin dipertanyakan." Namun, tidak ada mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menerapkan undang-undang ini kepada hakim Pengadilan Tertinggi.
Meskipun hakim federal yang lebih rendah harus mematuhi Kode Etik yang panjang daftar etikanya, sembilan hakim yang paling berkuasa di negara ini tidak terikat oleh kode ini---walaupun Hakim Agung John Roberts mengklaim bahwa para hakim "mengacu pada Kode Etik dalam menilai kewajiban etis mereka, secara mandiri "
Akibatnya, dikhawatirkan sembilan pejabat paling berkuasa di Amerika yang menjabat seumur hidup dapat mencabut atau menulis ulang undang-undang apapun tanpa mencalonkan diri dalam pemilu seperti pejabat lainnya. Jadi mereka merasa sebagai  pejabat yang paling tidak dibatasi dalam pemerintahan federal, sepertinya sebagian besar kesalahan atas keadaan ini terletak pada Konstitusi itu sendiri.
Penolakan Pengadilan Tertinggi terhadap Reformasi Etika
Menurut ProPublica mengenai liburan Thomas di Bali bukanlah yang pertama kalinya. Thomas sekarang ini sedang menghadapi pengawasan ketat atas perilaku yang tidak etis dan melibatkan Harlan Crow.Â
Liputan besar terakhir terjadi pada tahun 2011 ketika muncul berita tentang hadiah mahal yang diterima Thomas dari Crow. Pada tahun itu, Ketua Hakim Roberts menggunakan Laporan Akhir Tahun tahunannya untuk membantah seruan penerapan aturan etika tambahan kepada para hakim, dan menyatakan bahwa pembatasan yang dilakukan oleh Kongres tidak konstitusional.
Roberts berargumen bahwa Kode Etik hanya berlaku bagi hakim tingkat rendah dan bahwa Pengadilan Tertinggi, yang dibentuk berdasarkan Konstitusi, bersifat unik dan tidak tunduk pada pengawasan Kongres. Dia secara tidak langsung menyatakan bahwa Pengadilan Tertinggi mungkin membatalkan undang-undang ini jika Kongres bersikeras untuk memaksakan undang-undang tersebut kepada para hakim.
Terkait penolakan, Roberts menyoroti kesulitan-kesulitan praktis. Keputusan penolakan hakim di tingkat yang lebih rendah dapat ditinjau kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi, namun tidak seorang pun dapat meninjau kembali penolakan hakim Pengadilan Tertinggi untuk menolak.Â
Mengizinkan hakim lain untuk meninjau kembali keputusan-keputusan ini dapat mempengaruhi hasil kasus dengan menentukan hakim mana yang akan berpartisipasi.
