2015 Tahun Kelam dan Tahun Gaduh
Suatu Refleksi sebelum meniup Lilin akhir tahun.
Oleh : Ivan Tahir Hehanussa
Nawacita adalah istilah umum yang berasal dari bahasa Sansekerta, dimana nawa artinya Sembilan dan cita merupakan harapan atau agenda, ataupun keinginan. Dengan demikian Nawacita adalah Sembilan (9) Harapan. Dalam konteks politik Indonesia, Nawacita menjadi trend saat Jokowi-JK mengusungnya sebagai visi dan misi calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Dalam visi misi tersebut terdapat Sembilan agenda pokok sebagai bentuk semangat perjuangan Soekarno yang kita kenal sebagai Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomidan berkepribadian dalam berbudaya.
Satu tahun telah berlalu, namun kinerja pemerintah dan DPR sangat patut untuk dipertanyakan, apasebenarnya yang telah dilakukan baik Pemerintah maupun parlemen. Tahun 2015 mungkin menjadi tahun terberat dan kelam bagi bangsa Indonesia, Diawal tahun 2015, Presiden Jokowi-JK menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disaat harga minyak dunia mengalami penurunan, bahkan pemerintah mencabut subsidi BBM dengan alas an untuk memperbaiki keuangan Negara yang kian kering, namun kenaikan BBM menunjukan tidak adanya solusi lain pemerintah untuk menyelesaikan keuangan Negara, BBM lagi BBM lagi. Hanya BBM satu-satunya cara untuk menaikan pendapatan Negara, bahkan solusi ini pernah dilakukan pemerintah di era presiden sebelumnya.
Namun rakyat dibuat semakin merunduk dengan adanya kenaikan tarif listrik, bahkan dalam setahun terjadi hingga 3 kali,bahkan terakhir kenaikan tariff listrik hingga 11 % listrik berdaya 1300 dan 2500 volt amper yang mulai diberlakukan 1 Desember lalu.
Kondisi perekonomian yang kian menurun, membuat pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang kita kenal dengan istila Paket kebijakan ekonomi,mulai dari paker kebijakan ekonomi jilid 1 hingga jilid 7. Dan paket kebijakan ekonomi ini, pemerintah mengklaim akan efektif (hehe seperti buku ya..ada jilidnya juga…jangan-jangan ada babnya jiga nih).
Kita mungkin masih ingat kampanye politik Jokowi-JK saat itu, yakni akan memperbaiki kondisi ekonomi bangsa yang mungkin terpuruk dalam beberapa tahun terakhir, untuk itu kabinet Jokowi-JK mengusung NAWACITA sebagai solusi untuk memperbaiki bangsa. Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong sebagai Nawacita Ekonomi merupakan program Presiden Jokowi. Namun kita benar-benar sudah berdaulat, mungkin iya kita berdaulat, namun benarkah kita telah mandiri?. Bagaimana kita mau sebut kita mandiri, sementara kita masih menjadi Negara pengimpor terbesar, mulai dari Sapi, Bawang Coklat.kesemuanya itu kita masih membeli dari negaralain (waduh…takutnya ikan lele kita import juga). Dan apakah kita memiliki keprobadian?. Kepribadian mana yang dimaksud dalam Nawacita itu, kepribadian “GADUH” mungkin maksudnya. Sanggupkah Pemerintah kali ini membawa Indonesia untukkeluar dari kondisi saat ini?, semoga.
Sebagai rakyat Indonesia,kita memang tidak seharusnya berpangku tangan dan terus mengkrisi kinerja elite-elite bangsa ini, kitapun harusnya sadar dengan tidak melakukan pelanggaran, membayar pajak dan bukan sekedar melakukan orasi yang katanya panggung demokrasi. Bagaimana kita menyebutnya itu demokrasi jika cara kita menyampaikan harus dengan unsur kekerasan dan criminal, membakar, merusak dan bahkan menghancurkan (bukankah semua itu butuh duit untuk dibangun). Jika kita terus melakukan pengrusakan dan pembakaran, maka duit Negara yang kian menipis ini hanya digunakan untuk membangun yang pernah kita miliki (kalau terus seperti ini, kapan kita maju ya).
Gaduh….mungkin itu adalah prestasi elite bangsa ini sepanjang tahun 2015. Gaduh adalah sajian yang disuguhkan kepada rakyat Indonesia selama tahun 2015 ini, lebih banyak gadunya disbanding prestasi kerja. Kegaduhan rupanya taka da hentinya, mulai dari para menteri yang saling menuding dan melempar nolah, hingga anggota DPR yang bergaduh di parlemen tentang kepemimpinan hingga perang urata saraf politik yang kotor dengan mengtas namakan rakyat (kira-kira rakyat mana ya yang dimaksud, perasaan kita tidak pernah menyusuruh mereka untuk bergaduh… hehehe).
Tahun 2015 merupakan tahun yang paling melelahkan dan membosankan jika kita melirik dan menatap parlemen dan istana. Kita seakan dipaksa untuk menjadi penonton atas aksi konyol pejabat Negara kita yang saling bersiteru (sinetron kale). Lupa tentunya mereka jika saling bergaduh, karena tugas utama untuk membangun bangsa demi kesejahteraan rakyat, karena konsentrasi dan waktu mereka habis untuk saling berdebat dan adu argument tentang siapa yang benar dan siapa yang akan tenar setelah ini (kenapa tidak jadi pemain sinetron aja ya ini para elite).
Jokowi : “saya tidak apa-apa, disebut presiden gila, presiden saraf, tidak apa-apa, tetapi kalau menyangkut wibawah dan mencatut dengan menyebut meminta Saham 11 % itu yang tidak boleh, tidak boleh yang namanya lembaga Negara dipermainkan”
Kita mungkin tahu Jokowidodo adalah salah satu pejabat Negara yang cukup ramah, sejak menjabat sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga presiden, kita mungkin baru pernah melihat seorang Jokowi segeram ini. Kasus yang kita kenal dengan nama “Papa Minta Saham” itu sangat menyita perhatian kita, pasalnya dalam kasus tersebut melibatkan orang nomor satu Parlemen dan orang nomor satu istana. Memang kita harus memahaminya, jika kita berada dalam posisi Jokowi,maka kita pun akan melakukan hal yang sama, bayangkan kurang lebih 63 kali nama presiden disebut dalam rekaman yang berdurasi 1,42 menit itu (saya pun akan marah jika disebut gabung dengan geng lain,sementara saya tidak pernah gabung..ada-ada aja ya).
Namun kegaduhan Kasus Papa Minta Saham itu entah kemana perginya, apakah kasus itu hanya sebatas untuk menggulingkan Setya Novanto dari kursi Ketua DPRnya, ataukan untuk mengalihkan isu atas ketidak berhasilnya pemerintah dalam melaksanakan program paket kebijakan ekonomi yang diusung dalam Nawacita Ekonomi. Boleh dong jika kita curiga, kenapa tidak, ekonomi Indonesia terpuruk hingga Rupiah mengalami penurunan hingga mencapai lebih dari 14 ribuh per Dolar AS.
Namun kegaduhan politik sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya. Diawal tahun 2015, Presiden Jokowi mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Tiga hari setelah Prosiden mengumumkan calon kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. BG yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Pembinaan Hukum Mabes Polri dijerat dengan sangkaan Korupsi Penerimaan Hadiah atau janji dimana saat itu, BG menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumberdaya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 serta jabatan lainnya di Polri.
Tetapi, penetapan tersangka BG oleh KPK saat itu tidak dihiraukan bahkan sengaja diabaikan oleh DPR, karena sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka, Komjen BG akhirnya dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan Komisi III DPR RI (aseeek..lulus ujian juga akhirnya). Disinilah arena pertarungan Cicak vs Buaya kembali bergulir.tak lama kemudian aksi balas tembakan dilancarkan oleh Polri. Polri mulai menembak balik KPK dengan menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjanarko. Polri melalui Kabareskrim Budi Waseso (Buwas) menjerat BW dengan sangkaan kesaksian palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010. Selain itu, Ketua KPK Abraham Samad mengikuti rekannya dengan menyandang status tersangka atas kasus pemalsuan dokumen kependudukan atas nama Feriyani Liem. Kasus yang di tangani Polda Sulawesi Barat itu menambah semarak kasus Cicak vs Buaya, dan akhirnya Kursi Kapolri dijabat oleh Kompol Badrodin Haiti dan mengangkat Plt Ketua KPK oleh presiden.
Tidak hanya itu, kegaduhan juga terjadi dibeberapa partai politik, Golkardan PP menjadi partai yang harus dibuat sibuk dengan masalah dualism kepemimpinan. Drama legalitas Ketua umum partai Golkar antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono menjadi salah satu sinetron politik yang lumayan panjang jalan ceritanya. Mereka saling mengakui keabsahan kepemimpinan mereka, hingga terjadinya saling merebut Markas Partai Pohon Beringin itu dan ruangan fraksi. (kasian ya..pada berebut, jatahnya kurang ya.hehehe). Dualisme kepemimpinan juga terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kegaduhan antara Djan Fariz dan Romahurmuziy menjelang Pemilihan Presiden 2014 lalu itu.
Kekisruhan Partai tersebut rupanya berimbas pada kinerja DPR, dimana kinerja DPR tidak seindah janji mereka saat melaksanakan kampanye politik dalam pada Pilek lalu (abis manis sepah dibuang, janjimu cuman janji palsu..hahaha DPR PHPin Rakyat). Jika boleh dibilang kinerja DPR jauh dari produktif, karena 37 RUU yang masuk pada Prolegnas 2015, hanya 3 RUU yang berhasildisahkan melalui Paripurna DPR, ironisnya 2 diantara 3 RUU tersebut hanya revisi undang-undang yang sudah ada, lalu 30 RUU lainnya terabaikan hanya karena mereka lebih mementingkan urusan politik (luar biasa ya..hebat bias terbang).
Presiden Jokowi tentunya tidak ingin diam diri saja. Agustus 2015, Presiden Jokowi merombak awak Kabinet Kerja, dimana 6 posisi menteri harus diganti dan dikocok. Dari 6 menteri tersebut terdapat 4 nama baru dan 2 nama lainnya merupakan awak Kabinet yang hanya bertukar posisi.
Tahun 2015 juga, merupakan tahun kelam bagi sejumlah pejabat Negara, mulai dari politisi hingga mantan menteri seperti Jero Wacik dan Surya Dharma Ali. Selain itu kotak Pandora Korupsi Dana Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Utara yang menjerat Gubernur nonaktif Gatot Pujonugroho dan Istrinya Evie Susanti dibuka oleh KPK, hingga menjerat Politisi Nasdem Rio Patric Capela dan Pengacara Senior sekaligus Mantan Ketua Mahkama Partai Nasdem. Bukan hanya itu, Direktur PT. Pelindo II Richard Jors Lino juga ikut-ikutan dijadikan tersangka korupsi pengadaan Mobile Crean QCC oleh Bareskrim Mabes Polri. (kayaknya semua lini di Indonesia ini adalah spot korupsi ya).
Walau tahun 2015 menorehkan catatan kelam yang cukup melelahkan, namun di tahun kelam ini Pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak, dimana pada tanggal 9 desember 2015 merupakan sejarah baru Indonesia dengan terpilihnya 269 kepala daerah di seluruh Indonesia, walaupun terdapat beberapa persoalan sengketa pilkada, tetapi hal ini boleh kita anggap sebagai suatu langkah maju.
Semoga janji Nawacita Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjadikan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong benar-benar dapat terealisasi dimasa yang akan dating. Kita harus memberikan kesempatan dan waktu untuk Pemerintah, agar dapat melaksanakan segala cita-cita dan menghargai setiap usaha yang dilakukan pemerintah, karena hal tersebut tentunya untuk kepentingan rakyat (asal benar-benar untuk rakyat ya..bukan sekedar cari muka hehehe).
Tahun 2016 merupakan tahun harapan untuk rakyat Indonesia. Mungkinkah Tahun 2016 akan menjadi tahun keras untuk ditapaki rakyat, mungkin juga akan menjadi tahun emas bagi rakyat, karena rakyat akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana para pekerja harus bersertifikat internasional.
Sebagai rakyat emperan, kami hanya sekedar mengeluh dan berharap, namun tentunya kami bukan sekedar duduk manis dan berpangku tangan, tetapi usaha dan kerja keras tentunya harus dilakukan masyarakat. Tidak perlu hal besar yang harus dilakukan, namun cukup mejaga keamanan dan ketertiban di sekeliling kita, karena kenyamanan dan keamanan menjadi modal utama bangsa ini maju dan berkembang.
Demikianlah sedikit catatan akhir tahun untuk sekedar mengingatkan kita, betapa beratnya tahun yang kita lewati ini, dan terdapat hal serta pengalaman yang patut kita jadikan pelajaran dihari-hari mendatang. Smeoga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan semoga pula kita dapat mengetahui kemana seharusnya kita harus melangkah.***
