Bisakah Hukum Tegak di Negeri Ini?

Sudah lebih dari dua bulan, Andri Tedjadharma terkurung oleh kondisi kesehatan yang terus memburuk. Empat kali ia harus masuk rumah sakit. Setiap detik adalah perjuangan melawan rasa sakit. Diawali dengan diagnosis demam berdarah dengue (DBD), diikuti tipes, hingga kini imunitasnya jatuh drastis. Tubuhnya menjadi rentan, nyaris tak mampu bertahan.

"Saya tidak bisa bergerak. Sedikit saja tubuh ini beraktivitas, saturasi oksigen langsung turun dari 95 ke 86. Napas saya sesak, seperti dihimpit dunia," tulisnya lewat WhatsApp. "Sekarang saya hanya bisa bergantung pada oksigen tabung," tambahnya dengan getir.

Membaca kata-kata itu, hatiku sedih. Aku mencoba membayangkan apa yang beliau rasakan, namun kesakitan seperti itu sulit direngkuh oleh sekadar imajinasi. Napasku terasa berat, seakan turut terbebani. Dalam keheningan, aku memanjatkan doa: *Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada beliau. Tuntaskanlah segala beban berat yang telah terlalu lama ia pikul.*

Perjuangan Melawan Ketidakadilan

Di tengah tubuh yang rapuh, Andri Tedjadharma tidak menyerah. Dua perkara besar menjadi fokus perjuangannya. Pertama, gugatan perbuatan melawan hukum sebesar Rp11 triliun terhadap Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (171/G/2024/PN.JKT.PST).  Kedua, mengajukan keberatan atas pemanggilan anaknya, Rudolf Yustian. 

Perkara ini bukan perkara sederhana. Sebuah salinan putusan kasasi Mahkamah Agung yang tiba-tiba muncul setelah 16 tahun---meski MA sendiri mengakui tidak pernah menerima berkas kasasi---menjadi salah satu kejanggalan besar dalam kasus ini. Seakan-akan hukum di negeri ini adalah panggung sandiwara, tempat ketidakadilan terus dipertontonkan tanpa rasa malu.

Kebenaran yang Tak Bisa Dibantah

Aku yakin Andri tidak sedang berjuang sendirian. Fakta-fakta berpihak padanya. Dalil dan bukti yang ia ajukan telah menunjukkan ketidakmampuan para tergugat, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, untuk memberikan jawaban yang masuk akal.

"BI mengklaim sudah menyerahkan sertifikat lahan 452 hektar kepada Kementerian Keuangan. Namun, Kementerian Keuangan malah membantah, menyatakan tidak pernah menerima sertifikat itu," ujar kuasa hukum Andri, I Made Parwata, SH. Lalu, di mana letak kebenarannya?

Dengan tenang tapi tegas, Andri menyodorkan bukti-bukti:

- Sertifikat lahan 452 hektar yang telah dihipotek atas nama BI dengan hak tanggungan Nomor 972/1997.
- Akta 46, perjanjian jual beli promes nasabah antara Bank Centris Internasional dan BI pada 9 Januari 1998.
- Dokumen-dokumen pendukung lainnya, termasuk surat memorandum MA yang menegaskan tidak pernah menerima permohonan berkas kasasi.
- salinan putusan kasasi yang amar putusannya tidak menyebutkan Andri Tedjadharma sebagai penanggung utang negara.

Namun hingga kini, Kementerian Keuangan dan BI tidak mampu menunjukkan bukti sebaliknya.

Harapan di Ujung Usia

Di usia yang ke-69 tahun, dengan tubuh yang semakin melemah, Andri mengakui bahwa duniawi bukan lagi tujuannya. Namun, melawan kezaliman tetap menjadi panggilan jiwa.

"Saya tidak mencari dunia, tapi saya tidak bisa diam melihat ketidakadilan ini terus terjadi. Kalau saya menyerah, siapa lagi yang akan melawan?" katanya, penuh tekad.

Aku kembali berdoa, kali ini dengan suara yang nyaris pecah: *Ya Allah, tegakkanlah keadilan di bumi ini. Jangan biarkan kebatilan merajalela. Berikanlah kemenangan kepada mereka yang benar. Aamiin.*