Tak Ada Trust, Tak Ada Monorail #Nangkring

[caption id="attachment_325407" align="aligncenter" width="372" caption="doc. pribadi"][/caption]

Acara nangkring kompasiana kali ini berlangsung di daerah Kuningan tepatnya di Outback Steakhouse Mall Kuningan City , pembahasannya cukup menarik kali ini yakni tentang monorail. Tema yang diangkat oleh kompasiana adalah : "Jakarta Monorail: Persoalan Infrastruktur atau Politik?".

Pembicara yang hadir pada kesempatan nangkring kali ini cukup qualified dan lengkap, yakni ada Pak Jhon Aryananda (Dirut PT Jakarta Monorail), Pak Dharmaningtyas (pengamat transportasi), Prof. Tjipta Lesmana (pakar Komunikasi politik), dan Pak Lukas Hutagalung (konsultan bidang infrastruktur dari BAPPENAS). Dan acara tersebut dipandu oleh Mas Laksono Hari Wiwowo (Editor Megapolitan KOMPAS.com)

Tema ini sangat sesuai dengan kondisi Jakarta hari ini. Membicarakan transportasi maka kita akan berbicara tentang penyebab dan solusinya, apalagi tema ini menjadi hot news dibeberapa media belakangan ini. Tarik ulur antara Jokowi dan Ahok di media mengenai monorail, ikut memperkeruh proyek ini. Jokowi yang menginginkan proyek ini harus jalan terus, harus berbeda pendapat dengan wakilnya yang menginginkan proyek ini ditinjau kembali. Aturan birokrasi ikut menjadikan proyek ini seperti berjalan ditempat.

Berikut saya kutipkan pernyataan pernyataan dari narasumber yang hadir, agar kompasianer yang tidak mengikuti acara nangkring dapat mengetahui hasilnya dari reportase singkat yang saya buat :

Pak Jhon Aryananda : Sebenarnya monorail ini tak ada bedanya dengan kereta yang dioperasikan oleh KAI, namun monorail ini kapasitasnya satu gerbong lebih kecil, karena hanya bisa mengangkut 240 orang / gerbong. Monorail lebih ringan dan cocok dalam kondisi urban di Jakarta. Monorail juga lebih flexibel dan tidak mengganggu bisingnya lingkungan.

Harus dipahami bahwa mode mode transportasi terintegrasi itu ada 3 macam, ada yang dibawah tanah (subway), diatas tanah (busway) dan melayang. Pada prinsipnya semua mode transportasi ini bisa dijalankan di Indonesia, tinggal anggarannya saja, kuat atau tidak. Proyek Monorail ini sebenarnya kelanjutan dari era Foke tahun 2004. Bagiamana progresnya? progresnya terkendala dalam penyesuaian peraturan peraturan yang mengatur proyek ini pasca 2004.

Pak lukas Hutagalung (Bappenas) : Proyek monorailpada prinsipnya adalah suatu kebutuhan yang mendesak yang sudah lama di plankan oleh pemerintah. Namun pemerintah tak mungkin menjalankan ini sendiri karena terbentur anggaran. Makanya ada yang namanya KPS (Kerja Sama Pemerintah dan Swasta). KPS ini diterapkan karena pendanaan pemerintah tidak sanggup mengejar pembangunan infrastruktur, oleh karena itu pemerintah mau tidak mau harus melibatkan swasta.

Bukan hanya disektor monorail KPS ini diadakan, tetapi disemua sektor termasuk pengadaan air minum dan pengelolaan sampah. Secara sistem proyek proyek yang dijalankan melalui KPS itu pada prinsip ownership nya masih dimiliki pemerintah provinsi dan tidak dipindahkan tangankan ke pihak swasta. PT. Jakarta Monorail diberikan keluasan selama konsensi untuk mengelola monorail sampai investasinya dan keuntungannya yang wajar kembali. Pemerintah mempunyai hak mendapatkan pelayanan publik dari pihak swasta, begitupun sebaliknya swasta menyediakan kewajibannya sesuai tender.

Pak Dharmanintyas (pengamat transportasi): Sudah lama saya mengatakan bahwa monorail ini merupakan jalurnya 'makan siang', artinya jalur itu harus effisien. Transportasi ini akan efektif jika dapat menghubungkan antara daerah asal dan tujuan, prinsip transportasi massal harus seperti begitu.

Pak Jhon Aryananda (PT. JM) : Diseluruh kota Jakarta itu harus ada transportasi yang terintegrasi dan bisa diakses publik, dan itu harus menjadi wewenang pemerintah provinsi untuk mengatur ini. Jakarta monorail sudah melakukan survey bagaimana agara beberapa titik terintegrasi supaya proyek ini bisa jalan. Jika pertanyaannya ada politisasi, maka jawabannya memang iya.

Jika mau jujur proyek yang sudah berjalan hampir 10 tahun ini sudah menjadi solusited bukan lagi unsolusited. PT Jakarta Monorel berkewajiban membayar tiang tiang yang dibangun Adhi karya. Tetapi jika tiang tiang tersebut sudah diambil Adhi Karya, apakah JM masih berhak membayar? Padahal tiang tiang tersebut sudah masuk dalam pembukuan Adhi Karya, makanya untuk menyelesaikan ini harus ada perjanjian jual beli danharus jelas status hukumnya.

Prof. Tjipta lesmana (Pakar komunikasi politik) : Pemerintah harus mampu menciptakan beragam mode transportasi. Apakah kita butuh monorail ? Iya, kita butuh. Ini juga menjadi bagian dan tanggung jawab pemerintah pusat. Ada swasta yang ingin bangun monorail, tetapi jangan juga 'di bunuh', ini tidak benar. PT JM sudah mau melakukan proyek ini, harus diberi kemudahan dalam birokrasi, dan PT JM juga harus tahu diri tidak boleh mengambil keuntungan yang sampai gila gilaan.

Kebijakan mobil murah juga menjadi salah satu penyebab kemacetan di Ibukota. Saat ini yang menjadi persoalan adanya tarik ulur antara Ahok dan Jokowi, seolah olah Ahok ingin "membunuh" JM (Jakarta Monorail). Kesimpulannya adalah harus ada trust (kepercayaan), tidak ada trust dari pemerintah provinsi terhadap JM, maka percuma proyek ini dilanjutkan.

Pak Lukas Hutagalung (Bappenas) : Pemerintah sudah terlalu lama mengerjakan infrastruktur ini secara sendiri. Sekarang ada pihak swasta yang ingin berinvestasi sebanyak 12 triliun, pemprov sangat wellcome, namun harus ada sikap saling percaya dan PT. JM harus bisa meyakinkan pemerintah  jika ingin ini berlanjut dalam jangka panjang. Ibarat Pernikahan, maka pernikahan ini harus langgeng dan bertahan lama.

Pak Jhon Aryananda : Saya pribadi menyayangkan sikap dan statemen Pak wagub DKI Ahok atas ketidak percayaannya terhadap PT JM. Mungkin kita masih ingat pernyataan Ahok : "tak pikir mereka (PT JM) ada duitnya". Padahal PT JM sudah meyakinkan pihak pemrov bahwa proyek ini melibatkan konsorsium. PT JM sudah menggandeng dua konsorsium yakni dari Tiongkok sebesar dengan anggaran sebesar 60 milyar US dan dari Singapura dnegan anggaran 15 milyar US. Ini yang jarang di blow up di media, sehingga seolah olah PT JM tidak meyakinkan dimata publik.

Pak Tjipta Lesmana : Kelemahan birokrasi kita adalah adalah banyak "bacot" dan korupsi. Di Bangkok dan Malaysia, monorail berhasil jalan dan sudah dioperasionalkan, ini yang harus dilakukan pemerintah kita. Pemerintah pusat wajib mendukung proyek ini.

Membicarakan monorail akan sangat panjang, tidak cukup hanya dengan nangkring sehari, tetapi ini harus dibicarakan secara komprehensif. Semua pihak, pemrov DKI, PT JM dan pemerintah pusat harus duduk bersama karena Kota Jakarta setiap tahun akan terus dipadati oleh kaum urban dan suka atau tidak suka harus dipikirkan bagaimana mengangkut mereka dengan satu mode transportasi yang terintgerasi.

Sebelum reportase ini saya tutup ada pertanyaan menggelitik dari Pak Lukas Hutagalung ke pak Prof. Tjipta :"mengapa pak Tjipta tidak mencalonkan diri saja menjadi presiden?" Sebagai seorang akademisi, Prof Tjipta pun menjawabnya dengan teori "I" dan "Me" , secara "I" kata Prof. Tjipta secara pribadi ketika dia bertanya kepada "I" nya dia ingin menjadi Presiden, tetapi ketika dia melakukan komunikasi pada "Me" nya, Prof. Tjipta disuruh "ngaca" apakah dia pantas menjadi seorang presiden ? Jawaban ini mendapat applaus dari audience dan Pak Lukas pun terdiam.

Sekian dan Salam KOMPASIANA