Ia menuturkan, kenapa pemerintah tidak bayar langsung take over, karena nanti menjadi temuan. Pasalnya, saat ini tidak ada catatan hutang di pemerintah provinsi.
"Catatan hutang itu ada di BLUD. Jadi, BLUD yang harus selesaikan. Tetapi, BLUD tidak punya anggaran, maka siasatnya adalah pinjaman," tuturnya.
Meski begitu, dirinya belum bisa memastikan waktu pembayaran hak TPP Nakes RSUD CB, karena saat ini pengajuan pinjaman masih diproses pihak bank.
"Nanti saya cek lagi ke bank prosesnya berapa lama," singkatnya.
Alwiah berharap kepada para Nakes kembali bekerja seperti sediakala.
"Untuk saya keluarkan kewenangan klinis, teman-teman Nakes harus predensial, karena itu sudah diatur oleh Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), sehingga saya tidak butuh diatur dengan Permenkes. Saya mengajak teman-teman Nakes, ayolah predensial lalu kembali bekerja," tandasnya.
Ditanyai terkait desakan untuk dicopot, Alwaia menegaskan semula dirinya tidak mau menerima amanat Plt Dirut RSUD CB. Tetapi karena permintaan gubernur akhirnya ia pun menerima tawaran tersebut.
"Saya minta di pak gubernur dengan syarat. Pak gubernur harus bantu, karena saya sudah cukup mendengar banyak masalah di sini, mulai dari tidak ada anggaran dan sebagainya. Kalau saya sendiri kemampuannya sampai di mana dengan kondisi keuangan seperti ini," pungkasnya.***
Sumber: Sorotan Kata
