Sebenarnya pun, saat ini hak rakyat sudah di kebiri. DPR-DPRD yang konon wakil rakyat tidak pernah benar-benar mewakili konstituennya. mereka (sebagian) sibuk menimbun kekayaan diri.
Konon, Pilkada melalui DPRD untuk menghemat biaya, tapi benarkah begitu? saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang terjadi kelak adalah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) setiap orang yang berminat menjadi pejabat setingkat kepala daerah harus memiliki modal besar agar jalannya menuju kursi kepemimpinan di daerah mendapat lampu hijau dari DPRD...
Setelah naik menjadi kepala daerah, ia akan disibukkan untuk mengembalikan modal, menyenangkan pada anggota dewan yang telah memilihnya. politik balas budi. maka ia tidak akan memiliki waktu untuk mmikirkan rakyat.
Inikah yang disebut demi rakyat??
Ah! pusing memang memikirkan tingkah para pejabat di negeriku sana... aku hanya bisa berdoa semoga mereka cepat masuk syurga.
