Sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden SBY harus memberikan contoh yang baik kepada seluruh anak bangsa dan insan Demokrasi. Inilah kepentingan umum yang mendesak harus ditegakkan apabila etika politik Pemerintahan akan di jalankan dengan baik.
Pertanyaannya adalah kepada Presiden SBY :
(1). Apakah anda seorang pemimpin yang menjunjung tinggi ETIKA PEMERINTAHAN ?
(2). Apakah anda seorang Presiden yang Tegas ?
(3). Apaka anda  berjiwa bunglon (ikut situasi kondisi) atau  ingin dikenang rakyat memberikan yurisprudensi bagi para kepala daerah/pejabat di bidang politik ?
Ad. 1.PDIP partai yang jelas-jelas berada diluar Pemerintahan (partai oposisi) tidak punya kader yang bisa diandalkan. Akhirnya menampilkan kader Joko Widodo, seorang Islam abangan, sebagai Capres. Jokowi menurut saya pribadi adalah adalah figur "yang terbaik diantara yang buruk di PDIP". Ia terkalu dipaksakan dan terkesan karbitan. Â Sungguh ironis apabila masa jabatn kedua sebagai Walikota Surakarta hanya dijalaninya dua (2) tahun saja, ini mengecewakan rakyat Surakarta. Jadi gubernur DKI Jakarta juga baru 1,5 tahun, dan kini cemoohan banyak kita jumpai di Jakarta. Kini mau jadi Presiden. Ini politisi kutu loncat bermental aji mumpung !
Pola yang Jokowi lakukan telah memberi pelajaran buruk bagi "ETIKA PEMERINTAHAN".
ad2. SBY harus memberi contoh ia bukan seorang berjiwa BUNGLON, harus memberikan warisan (legacy) bagi tata pemerintahan yang baik. Tidak perlu UU khusus tentang etika pemerintahan, tapi keputuasan Presiden harus tegas : TIDAK MEMBERI IJIN BAGI KEPALA DAERAH YANG INGIN MAU JADI PRESIDEN/WAPRES, KARENA SESUAI SUMPAH JABATANNYA SELAMA 5 TAHUN"
ad.3. Saudara Presiden !, saya rakyat yang memberi amanah kepada saudara. Atas nama jutaan rakyat yang sependapat dengan saya, maka saya membuat PETISI agar saudara Presiden membuat keputusan sebagaimana yurisprudensi agar dimasa yang akan datang tidak terjadi politisi "kutu loncak" yang seenaknya sendiri melanggar 'SUMPAH JABATAN SEBAGAI KEPALA DAERAH", sehingga tidak ada penghianatan terhadap rakyat atas nama partai. Anda sebagai Presiden jangan mengikuti opini publik yang mengarahakan pencitraan Jokowi, anda harus tidak seperti Bunglon, maka anda akan dikenang Presiden tegas di sisa masa jabatan anda.
Tidak ada urusannya dengan demokrasi, krn hak menolak adalah hak  Prerogatif anda sebagai Presiden. bukan untuk menggagalkan jokowi nyapres, tapi sekali lagi ini meruapkan pembelajaran politik dalam rangka menuju Indonesia yang lebih bermartabat.
Demikian pak SBY, mudah-mudahan Tuhan YME memberikan petunjuk kepada anda untuk secara tegas menolak ijin Nyapres politisi kutu loncat !. Aamiin
