Bagaimana Para Capres Memberikan Perlindungan pada Pekerja Migran Indonesia dalam Debat Capres Kelima?

Tadi malam debat capres kelima telah terlaksana. Para capres semakin matang dan cooling down dalam melaksanakan debat. 

Terlihat keseriusan dan visi misi yang lebih terarah dipaparkan dalam debat capres kelima tadi malam.

Ada beberapa tema yang diangkat, antara lain:

-Kesejahteraan Sosial

Baca juga: Ndhas Pitik dan Debat Capres

- Kebudayaan

-Pendidikan

-Teknologi Informasi

- Kesehatan

Baca juga: Yuk, Urip Ayem Tanpo Kreditan Sebagai Implementasi Hidup Sederhana Terencana, Bagaimana Caranya?

-Ketenagakerjaan

Baca juga: Menikmati Tetirah dalam Keheningan Wisata Nongko Ijo Madiun yang Ramah Santun

-Sumber Daya Manusi

- Inklusi

Ada hal menarik saat Para Capres mendapat pertanyaan mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan isu hangat dan urgen untuk dituntaskan.

Bagaimana Para Capres Memberikan Perlindungan pada PMI dalam Debat Capres Kelima (dokpri)

Seperti halnya, di Kabupaten Madiun minat masyarakat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia masih cukup tinggi.

Dilansir dari www.suarasurabaya.net

Menurut data Disnakerperin Kabupaten Madiun, tercatat mulai Januari hingga September 2023 sudah ada 1.494 calon PMI  yang terdaftar.

Bahkan menurut Imam Nurwedi Kepala Disnakerperin Kabupaten Madiun jumlah ini hampir mendekati total 2022, ada sekitar 1.898 calon PMI tahun lalu.

Melihat antusiasme masyarakat menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, isu mengenai PMI tentulah menjadi tema yang seksi untuk dicermati.

Yuk kita simak Kiat para Capres dlm sub tema perlindungan pekerja Migran Indonesia.

Bagaimana Para Capres Memberikan Perlindungan pada Pekerja Migran Indonesia dalam Debat Capres Kelima (dokpri)

Ganjar Pranowo :

Ganjar Pranowo dalam debat capres kelima (dokpri)

"Untuk memberikan perlindungan kepada PMI, kita punya perangkat negara : duta besar,PP2MI, kementerian tenaga kerja, dan pemerintah daerah.

Pak Ganjar menyatakan dalam bincang-bincang dengan PMI Hongkong, beliau ditanya, "Apa perlindungan yang diberikan pada kami?"

Jawab beliau, ini panic button, ini nomor telepon. Hubungi saat ada masalah. Kalau tidak, maka akan ditarik di pemerintahan tertinggi agar pemerintah bisa mengintervensi.

Selanjutnya Pak Ganjar juga memberi solusi agar PMI terhindar dari masalah, mulai mereka berangkat, semua harus beres, meliputi :

- legalitas harus beres

- skill apa yang dimiliki

-apa yang ada dalam kontrak kerja harus dipastikan.

Dari semua lembaga yang ada itulah kontrol bisa dilaksanakan. Melapor duta besar yang aktif di negara tujuan PMI agar bisa melindungi warganya di manapun berada 

Beliau juga menyatakan pernah berpengalaman membebaskan PMI yang bermasalah di Arab Saudi, Sudan, Kamboja.

Sebagai Gubernur, beliau menghubungi Menlu, duta besar, sehingga bisa melakukan aksi nyata untuk melindungi para PMI.

Saat data benar, instrumen benar, dan dilakukan dengan cara yang benar, masalah akan terselesaikan dengan baik.

Anies Baswedan

Anies Baswedan dalam debat capres kelima (dokpri)

Beliau mengobrol dengan PMI Malaysia yang berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah.

Memiliki kewenangan di pemerintahan tidak berarti mengetahui permasalahan para PMI.

Justru aktivis-aktivis pekerjaan migran yang paham permasalahan yang mereka hadapi.

Untuk itu, para aktivis PMI harus dilibatkan, sebab mereka yang paham lubang-lubang masalah PMI, agar bisa dilindungi.

Sejak keberangkatan sampai di negara tujuan, mungkin negara telah berhasil melindungi. Tapi dalam alur itu, banyak luka liku permasalahan yang terjadi.

Untuk itu perlu kolaborasi kewenangan pemerintah dan pengetahuan para aktivis untuk melindungi PMI agar bisa bekerja dengan tenang di negara tujuan.

Prabowo Subianto

Prabowo Subianto dalam debat capres kelima (dokpri)

Beliau sependapat dengan Pak Anies dan Pak Ganjar, keberpihakan pada PMI sebenarnya sama. Tapi ada beberapa kedutaan Indonesia di luar negeri kewalahan dengan banyaknya masalah yang menimpa PMI.

Sehingga para aktivis Sangat membantu untuk mengikuti dan membantu para PMI.

Beliau bercerita, pernah diberi tahu aktivis perempuan yang mengatakan, ada seorang PMI di Malaysia yang 2 Minggu lagi akan dihukum gantung.

Kalau tidak ada pemberitahuan dari para aktivis, pemerintah tidak bisa membantu dan melindungi hak-hak para PMI. Mereka adalah pahlawan devisa yang harus dilindungi.

Selanjutnya waktu dikembalikan pada Pak Ganjar.

Beliau mengapresiasi 2 capres lain yang sudah sepakat.

Di samping legalitas dan ketrampilan, dalam perlindungan PMI, perlu gunakan Tekhnologi Informasi, gunakan medsos.

Untuk itulah semua kepala dinas harus mempunyai medsos.

Di situlah semua orang bisa menyampaikan secara cepat semua permasalahan. Begitu masuk dasbord langsung direspon cepat karena tahu permasalahan yang mereka hadapi.

Menggunakan banyak pintu untuk melaporkan adalah bagian dari cara menangani kasus secara tepat.

Tapi mencegah lebih baik dengan legalitas, ketrampilan, kontrak dan memberdayakan seluruh perangkat pemangku kebijakan dan seluruh aktivis untuk merespon seluruh permasalahan PMI.

Dari debat capres kelima, maka kita bisa tahu, Bagaimana langkah yang diambil para capres untuk melindungi para PMI.

Kesimpulan 

Dari debat capres kelima, untuk melindungi dan menyelesaikan permasalahan para PMI, para capres berkomitmen untuk :

1. Mengawali keberangkatan PMI dengan memastikan :

- legalitasnya

-ketrampilan/skill yang dimiliki

- kontrak kerja yang jelas.

2. Mengoptimalkan kewenangan lembaga negara seperti duta besar, kementerian tenaga kerja, dan pemerintah daerah.

3. Melibatkan para aktivis PMI, seperti PP2MI.

Semoga pada saatnya nanti, semua misi para capres bisa dilaksanakan dan membawa manfaat yang besar bagi perlindungan para PMI yang merupakan pahlawan devisa.

Sumber referensi:

https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2023/disnaker-kabupaten-madiun-catat-minat-pekerja-migran-indonesia-mencapai-1-494/