Pusat Data Nasional yang mengarsip data sipil diretas hacker. Media menyebutkan hacker utama dalang peretasan ini ialah Brain Chiper. Tak tanggung-tanggung kabar terbaru Brain Chiper meminta ransom atau tebusan sebesar 80 juta US dollar atau 131 miliar Rupiah. Serangan ini cukup beralasan mengingat Pusat Data Nasional (PDN) merupakan industri data yang membutuhkan investasi menggiurkan.
"Dalam kasus ini, kami bisa melakukan serangan sangat mudah, membutuhkan waktu sangat singkat untuk mengirimkan malware dan mengunci beberapa ribu terabyte data." Tulis Brain Chipher dalam laman Kominfo
Hanya yang menjadi tak habis pikir akhirnya Brain Chipher sendirilah yang kemudian meminta maaf. Kurang dari dua minggu pihak Brain mengumumkan untuk mengembalikan kunci pengembok hampir cuma-cuma pada Rabu malam tertanggal 3 Juli 2024.
Pesan sejumlah pakar agar senantiasa waspada dengan membackup data agar tidak terjadi ransomware. Â Menurut Marsudi Wahyudi Kisworo Guru Besar bidang Information Technology (IT) dalam kutipan berita CNBC "Dalam dunia keamanan komputer tidak ada dijamin pasti aman yang ada adalah sistem yang sudah diretas atau yang belum diretas...." Oleh karenanya penting untuk security awareness culture alias budaya berhati-hati. Bahkan sejumlah pihak menilai menyayangkan kejadian ini.
Beliau juga menyimpulkan bahwa kasus PDN ini disebabkan karena tidak adanya security plan yang baik. Bila begitu adanya data kita memang sedang tidak baik-baik saja. Mengingat dokumen-dokumen penting bagi warga sipil akan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan bentuk layanan publik lainnya.
Persoalanya jika memang data itu penting mengapa sikap pemerintah tidak serius untuk menjaganya? Tata kelola yang kacau balau dihancurkan seketika oleh hacker. Apakah kepentingan masyarakat hanya diperlukan saat berada di bilik suara? Ini bukan hanya soal dana 700 milyar yang digelontorkan begitu rupa. Tapi martabat dan hak segala bangsa atas jaminan keamanan dan perlindungannya. Seolah sikap  penguasa yang ditampakkan tak berkurik lagi tak berdaya penuh nelangsa.
Kemudian, pejabat tertaut mengundurkan diri dan melepas tanggung jawab atas perihal ini. Belum jelas bentuk tanggung jawab yang diperlihatkan kepada kita semua. Bentuk ketidak hati-hatian penguasa menunjukkan bahwa negara abai dalam masalah keamanan sistem. Wajar, sesungguhnya masalah ini telah menjadi bahaya sistemik yang harus diputus mata rantainya. Jika mengamati apa yang disampaikan Brain Chipher bahwa mereka bisa melakukan serangan yang sangat mudah menunjukkan mereka jauh lebih lihai atas kendali penanganan cyber. Memiliki empowering menduduki lawan, lucunya negeri besar seperti kita ini yang berhasil ditaklukkan.
Bicara soal keamanan sistem apa lagi sampai dibuat resah begini, konsep sistem hari ini segala sesuatu akan diseriusi jika modalnyanya besar. Nah, harusnya dengan dana yang tidak besar itukan bisa dikerjakan, ada para ahli yang pro dalam bidangnya apa susahnya hanya tinggal dikerjakan saja. Konsep ini yang kurang relevan jika dijadikan prinsip keamanan data. Yaitu prinsip keuntungan untuk meraih segala tujuan, sudahlah modal besar tapi buntung untuk masyarakat. Untuk itulah satu-satunya sistem bukanlah kapitalisme yang bisa menuntaskan segala masalah dalam hal ini keamanan data.
Data inikan posisinya strategis jadi butuh sistem keamanan yang kuat. Sama halnya seperti wibawa yang identik dengan gambaran pertahanan negara tersebut. Sistem Kapitalime belandaskan sekulerisme yang mana segala bentuk perbuatan sesuai dengan kehendak manusia saja. Terlebih konteks hari ini segala bentuk transaksi baik di bidang ekonomi, pendidikan dan lain lain tersedia dalam bentuk layanan digital. Perkembangan terus pesat sesuai dengan trend teknologi yang memudahkan. Jika dengan sudut pandang sekulerisme maka bisa dipastikan jika perbuatan akan sesuai dengan kehendak hati saja. Untuk itulah diperlukan sistem keamanan yang bijak dan kuat.
Mengacu bagaimana keamanan yang pernah ada di dunia, sebetulnya Islam telah memberikan solusi. Hanya, sebagian orang yang memiliki pandangan sekuler akan menganggapnya remeh. Bahwa Islam hanyalah agama ritual yang tidak ada kaitannya dengan keamanan data. Islam telah melahirkan sosok yang lahir memberikan solusi dalam kemanan data, Barat menjadikannya kiblat untuk meniru karyanya. Sejarah juga mencatat konstribusi penting ini, Al Kindi orang menyebutnya. Ia adalah penemu kata sandi atau ilmu kriptografi yang menjadi cikal bakal digitalisasi yang bisa kita rasakan sekarang.
Konsep ini tidak terlepas dari peran negara yang berperan sangat vital. Negara yang bervisi sebagai mercusuar dunia sehingga tidak ada yang gegabah dalam menjalankan amanah dan tugas yang diberikan. Negara yang bukan menjadi ekor negara kapitalis dan dalam cengkaramannya, negara yang berdiri dalam keagungan dan keilahian. Tentu negara ini bukan mengacu pada paradigma kekuasaan sepihak, otoriter, zhalim, berlaku nepotisme dan melahirkan kenestapaan. Negara yang benar bersama masyarakat serta memiliki hubungan luar negeri yang berkarakter dan berprinsip keaminan. Pemimpin yang adil, beriman dan bertakwa menjadi simbol utama dalam menjalankan syari'at Islam Kaffah. Semoga selanjutnya bukan lagi doa-doa yang dilantunkan tapi tinggal penerapannya saja yang sempurna. Hanya sekedar cita-cita sederhana untuk turut bersuara mengiring kemenangan.
