Wacana sport tourism digalakkan pemerintah dalam rangka untuk memperkenalkan pariwisata di kancah internasional dalam bentuk kegiatan olahraga. Menurut kemenpora sport tourism ada dua jenis, jenis pertama yaitu hard sport tourism merupakan jenis olahraga yang mendunia seperti Sea Games, World Cup, Asian games dan lain-lain. Sedangkan jenis yang kedua ialah soft sport tourism merupakan jenis olahraga yang berkaitan dengan gaya hidup atau tren yang dapat diikuti secara umum. Contohnya, yakni trail motor, diving, rafting atau sirfing, hiking, lari, dan banyak lainnya.
Menurut mentri pariwisata dan ekonomi kreatif, Sandiaga Uno dalam pelatihan webinar pariwisata olahraga untuk pemuda, diperkirakan investasi dalam menggelar event internasional sport tourism akan mencapai 18,790 triliun pada 2024 mendatang. Melihat atmosfer ini, tampaknya pemerintah sangat serius untuk mengerjakannya. Pasalnya, proyek pembangunan ini sudah mulai di lakukan. Bintan sendiri, terdapat olahraga triathlon ironman 70.3 Bintan yang sudah berjalan sejak 2019 dan Bintan Internasional  Green Circuit f1  yang kabarnya akan di selenggarakan tahun 2024.
Banyak Masalah Serius yang TerabaikanÂ
Sesuai dengan konsepnya, sport tourism ini lahir dari G20 yang mengambil konsep pariwisata ramah lingkungan.  G20 yang diikuti oleh 19 negara merupakan negara-negara maju, semua negara maju adalah penganut sistem kapitalisme. Sementara negara-negara berkembang mengikuti kepentingan negara maju. Oleh karena itu perlu mempertimbangkan apakah kondisi ekonomi nasional benar-benar bisa menguntungkan pihak  sendiri. Dampak dari sector pariwisata sendiri bisa beragam, mulai dari sosial, lingkungan dan ekonomi.
Para turis bisa memberikan dampak negatif dari sisi lingkungan. Polusi dan limbah menjadi permasalahan utama, dikutip dari laman artikel the conservation, Selandia baru telah menyangsikan kasus pertumbuhan ekonomi dari pariwisata, 39% warganya menyatakan keprihatinan atas pengunjung internasional. Salah satu kota wisata musim panas disana Queenstown  20.000 warganya harus berjuang mati-matian untuk membersihkan 16 juta ton sampah dari tiga juta turis pertahun. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan akan berakhir sama dengan kejadian tersebut, khususnya di Bintan dengan dominasi wilayah pesisir pantai. Mengingat Bintan sendiri dengan pembangunan resort pariwisatanya juga telah mengalami hal demikian, limbah  minyak nelayan tumpah dipinggiran bibir pantai Lagoi.
Limbah itu berasal dari kapal asing yang membuang kerak minyak dari tangki kapal. Permasalahan akan semakin kompleks, manakala tempat pariwisata menjual produk-produk mewah dan pengalaman yang memanjakan, akan banyak menghasilkan sampah domestik tentunya.
Sedangkan negara asing yang turut serta hanya menanam investasi dan meraup keuntungannya. Aspek lain mana kala isu stunting masih menjadi soal, perkara ini diabaikan dengan aspek infrastuktur pembangunan pariwisata. Kepulauan Riau menurut data catatan dinas kesehatan provinsi  terdapat 15,4 persen kasus anak stunting pada tahun 2022. Sebetulnya jika memang ada dana triliyunan itu, problem yang serius bisa tuntas dan selesai. Justru ini menambah masalah di atas penderitaan rakyat.
Kemudian peluang dari pariwisata yang mendatangkan wisatawan mancanegara adalah ancaman pengaruh budaya serba bebas dengan akidah sekulernya. Peluang minuman keras yang memicu perzinahan dan kemaksiatan juga tak luput menjadi perhatian. Beginilah sisi gelap ideologi kapitalisme, mengabaikan aspek ri’ayah suunil ummah (mengatur urusan umat) serta hanya memikirkan kesejahteraan individu.
Solusi Terbaik
Jika negara bisa berhutang untuk hiburan, mengapa negara tidak bisa berhutang demi rakyatnya yang miskin kelaparan? Itu juga kepentingan hutang untuk kepentingan siapa. Maka dalam logika kapitalis tidak ada makan siang gratis, negara miskin dan masih berkembang menjadi sasaran negara maju untuk berhutang, sehingga negara maju bisa menanam investasi disana dengan dalih membuka lapangan kerja.
Padahal, pengelolaan harta umat dalam pandangan Islam mengedepan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Pemimipin dengan kesadaran akan mengelola SDA untuk kepentingan umat bukan untuk individu atau swasta. Harta pemasukan umat bersumber dari jizyah, khazraj, fai, ghanimah. Sehingga tidak perlu mengais tempat lain sebagai sumber penghidupan.
