Maraknya Penyakit Korupsi di Tengah Masyarakat

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan dan penyakit sosial yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut ideologi, negara, hak asasi, keuangan, perekonomian, dan moral bangsa. 

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sulit ditanggulangi . Sulitnya penanggulangan tindak korupsi ini dapat terlihat dari banyaknya putusan pengadilan yang sering memberikan hukuman yang terhitung mudah dan ringan untuk koruptor padahal, nilai dan nominal yang dikorupsi oleh koruptor tergolong besar. Fenomena korupsi sendiri bukan hanya sebuah masalah internal sebuah negara, tetapi telah menjadi isu global, termasuk Indonesia. 

Di Indonesia, kasus korupsi sering terjadi pada wakil rakyat yang memiliki kewenangan dalam pemerintah . Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia terjadi karena beberapa factor yang memiliki dampak besar terhadap bangsa dan negara.

Faktor korupsi

1. Gaya hidup konsumtif

            Gaya hidup konsumtif menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya keinginan seseorang yang ingin memiliki barang-barang mewah dan mengikuti tren saat itu. Korupsi dapat terjadi jika seseorang memiliki gaya hidup yang mewah tetapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai.

2. . Sifat selalu merasa kurang

            Kasus korupsi umumnya dilakukan seseorang yang memiliki jabatan atau wewenang dalam perusahaan atau instansi tertentu. Ketidakpuasan terhadap penghasilan yang didapatkan melalui gaji pokok yang didapatkan mengakibatkan sesorang dapat melakukan tidakan korupsi. Timbulnya sifat tamak dan selalu merasa kurang ini dapat ditimbulkan dari gaya hidup yang konsumtif, sehingga seseorang melakukan apa saja demi keinginannya terpenuhi.

3. Moral yang lemah

            Moral merupakan hal penting yang harus dimiliki seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang menyeleweng dari aturan. Seseorang yang melakukan tidak korupsi dapat dikatakan memiliki moral yang lemah. Aspek lemah moral ini biasanya dalam hal kejujuran, keimanan, dan rasa malu. Jika moral melemah, godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis.

4. Adanya kesempatan dan kurangnya pengawasan

            Korupsi tentunya terjadi jika seseorang melihat sedikit celah untuk melakukan tindak korupsi. Celah ini dapat bersumber dari kurangnya pengawasan dari pihak berwajib. Hukuman pada pelaku juga menjadi salah satu kesempatan yang ,mungkin menguntungkan pada pelaku korupsi. Seringnya para pelaku korupsi tidak mendapat hukuman yang setimpal terhadap apa yang telah ia lakukan.

            Maraknya kasus korupsi di Indonesia tentunya sangat berdampak kepada bangsa dan negara Indonesia. Tentunya, ini membuat masyarakat tidak tenang dan marah apabila kasus-kasus korupsi di Indonesia tidak ditangani dengan baik.

Dampak korupsi

1. Kerugian ekonomi

            Korupsi menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, dan berkurangnya kesejahteraan masyarakat.

2. Ketidakpercayaan public

            Korupsi menggerus kepercayaan public terhadap pemerintah. Pemerintah yang dipercaya sebagai wakil rakyat malah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Jika kepercayaan rakyat berkurang maka partisipasi masyarakat dalam pemerintahan juga akan berkurang dan akan menyebabkan lemahnya demokrasi.

3. Penyimpangan layanan public

            Ketika korupsi semakin merajalela, layanan public akan menurun, proyek-proyek pemerintahan sering terbengkalai, sehingga masyarakat tidak mendapat layanan yang layak.

            Untuk memperkecil adanya kasus korupsi perlu adanya Tindakan-tidakan yang dilakukan oleh masyarakat dan pmerintah, serta negara. Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dapat memperkecil adanya kasus korupsi di Indonesia.

Upaya pemberantasan korupsi

1. Penegakan hukum yang kuat

            Memperkuat lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa kasus korupsi terselesaikan dengan baik dan serius merupakan langkah penting. Transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai bagaimana penegak hukum menyelesaikan kasus korupsi.

2. Partisipasi masyarakat

            Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pengawasan anggaran dan kebijakan public. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut serta dalam proses pencegahan korupsi.

3. Pendidikan dan kesadaran

            Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi melalui Pendidikan dapat membantu mengubah pola pikir dan sikap masyarakat terhadap Tindakan korupsi.

Penulis : Istin Fuidah

Dosen pengampu : Natal Kristiono S.Pd., M.H.