Kemiskinan dan Sanitasi di Daerah Istimewa Yogjakarta

Kemiskinan DIY kembali menduduki posisi tertinggi se-Pulau Jawa. Meski telah mengalami penurunan 0,66 poin persen, namun angka kemiskinan periode September 2017 masih  menembus angka 2 degit, tepatnya 12,36 persen. Tak mengherankan jika program penurunan kemiskinan masih menjadi prioritas kebijakan pembangunan di Kota Gudeg ini.

Pengentasan kemiskinan bukanlah perkara mudah. Berbagai program pembangunan sudah dicanangkan dari beberapa tahun terakhir. Melejitya program bedah rumah sebagai primadona percepatan penurunan kemiskinan saat ini bukanlah keputusan tanpa dasar. Selain karena untuk menciptakan rumah yang sehat dan nyaman, pengentasan kemiskinan penting memperhatikan pola perubahan pendapatan/pengeluaran rumah tangga.

Hingga saat ini, BPS menghitung kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan. Penduduk dikategorikan miskin jika pengeluaran per kapita lebih kecil dari besaran garis kemiskinan. Mempercepat pengentasan kemiskinan  tentunya disertai dengan upaya menjaga stabilitas garis kemiskinan. Kunci utamanya adalah dengan mengamati komodite yang rentan terhadap kenaikan garis kemiskinan disamping penggunaan data yang akurat dan tepat sasaran.

Hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa pengeluaran perumahan mempunyai kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan dibandingkan  pengeluaran non makanan lainnya. Kondisi September 2017, share pengeluaran perumahan mencapai 6,66 persen terhadap garis kemiskinan kota dan 5,91 untuk garis kemiskinan desa.

Meroketnya Program bedah rumah ditandai dengan Antusias masyarakat terhadap kebijakan ini begitu besar.  Selain utuk meningkatkan kualias rumah, kebijakan ini dapat menekan biaya pengeluaran perbaikan rumah sekaligus memperbaiki derajat kesehataan. 

Tantangan terbesar adalah menciptakan hunian yang layak, tempat tinggal yang berkualitas baik dari sisi kualitas bangunan, sanitasi dan terpenuhinya sarana dasar suatu rumah. Keberadaan sanitasi layak dan air minum layak akan menghindarkan penghuninya dari resiko terkena penyakit menular akibat air yang telah tercemar kotoran manusia seperti desentri, kolera, tipus.

Prestasi D.I. Yogyakarta

Capaian  penyelesaian target bedah rumah D.I. Yogyakarta hingga  Juli 2017 sudah hampir 95,01 rumah  dari 1.552 unit selesai dibangun. Predikat ini menempatkan DIY pada posisi teratas dalam pencapaian target dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Selain itu, D.I. Yogyakarta telah terbangun 4 Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik yang tersebar di 4 kabupaten (per kabupaten 2 lokasi Program Sanimas).

Sasaran penerima program bedah rumah adalah mereka yang masih menghuni rumah yang memenuhi 7 kreteria yaitu Jenis lantai tanah atau lainnya, Luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi, Sumber penerangan bukan listrik, sumber air minum tidak layak dan akes sanitasi tidak layak. Sementara itu, dana bedah rumah berkisar antara 7 hingga 15 juta tergantung kondis kerusakan rumah. Keterbatasan dana, membuat sebagian besar pembangunan RTLH dilakukan dengan sistem gotong royong.

Data Akurat

dok.pribadi

Yang menjadi persoalan adalah pertama seberapa efektif program ini terhadap pengentasan kemiskinan? Kedua, apakah perbaikan RTLH ini sudah menjangkau seluruh kreteria prasyarat rumah agar menjadi rumah layak huni? Sudahkah menjangkau dari sisi kualitas bangunan, fasilitas, akses air minum layak hingga sanitasi layak? Hasil  Susenas memperlihatkan bahwa kualitas bangunan tempat tinggal selama tiga tahun terakhir mengalani tren peningkatan fantastis.

Seperti presentase rumah tangga yang menempati rumah berlantai tanah pada tahun 2015 mencapai 5,32 persen, mengalami menurunan setiap tahun hingga pada tahun 2017 tinggal 3,04 persen. Namun demikian, dari sisi akses sanitasi, rupanya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Penggunaan plegsengan/cempung sebagai tempat buang air besar masih cukup tinggi. Begitu juga masih ditemukan rumah tangga memakai tempat pembuangan akhir tinja di sungai/kolam/tanah lapang atau lubang tanah.

Statistik perumahan DIY tahun 2017 mencatat lebih dari 95 persen rumah tangga telah menempati bangunan dengan luas perkapita lebih dari 7,2 m2. Bangunan tempat tinggal rumah tangga yang berlantai bukan tanahpun sudah mencapai 96,96 persen Hampir semua rumah tangga di lima kabupaten/kota,tepatnya 94,01 persen diantaranya bermukim di rumah berdinding tembok. Jenis genting atau beton telah dipilih oleh 94,01 persen rumah tangga sebagai atap rumah.

Sebaliknya, akses sanitasi belum optimal. Alhasil, 10,60 persen rumah tangga masih menggunakan akses sanitasi tidak layak. Lebih detil, masih ditemukan 7,65 persen pembuangan akhir tinja ke lubang tanah/sungai. 

Jenis kloset cemplung/cubluk masih menjadi pilihan 2,53 persen rumah tangga di kota pelajar ini. Tak hanya itu,  pembangunan fasilitas tempat buang air besar rupanya sedikit terabaikan. Baru 80,55 persen rumah tangga yang memiliki atau memanfaatkan fasilitas buang air besar (BAB) sendiri. Celakanya, mereka yang berakses sanitasi tidak layak adalah rumah tangga kelas bawah. Tercatat 19,52 persen rumah tangga  dengan pengel 20 persen terendah belum menggunakan sanitasi kayak. 

Hal ini dipicu oleh cara kebiasaan buang air besar belum mengikuti standar kesehatan. Ini terlihat masih terdapat 6,35 persen rumah tangga kelas ekonomi terbawah menggunakan jenis closet cemplung atau cubluk. Ditambah tempat pembuangan akhir tinja  masih di sungai/kolam atau lubang tanah masih cukup tinggi yakni 12,97 persen.. Kondisi berbeda jelas terlihat pada rumah tangga kelas atas.

Menurut derajat kesehatan, penggunaan sanitasi tidak layak ini akan memicu menularnya penyakit yg tercermar seperti kolera, desentri, tipes. Bakteri ecoli akan tumbuh subur dalam kondisi air tidak sehat. Padahal kebutuhan air sehat  dalam berbagai aktifitas bagi setiap orang minimal 60 l per hari.

Urgensi pembangunan sanitasi layak

 Keterbatasan dana yang dimiliki oleh rumah tangga kelas ekonomi terbawah  mendorong mereka tidak mampu membangun dan memfasilitasi tempat tinggal dengan sanitasi yang layak. Padahal sebagai rumah hunian yang sehat keberadaan sanitasi sangat penting.

Isu sanitasi layak saat ini telah menjadi keprihatinan secara global seperti yang tercermin dalam SDG's Goal ke 6 yaitu Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. Keprihatian ini terjadi karena fasilitas sanitasi layak dapat menurunkan resiko terkena penyakit diare lebih dari 1/3. Tidak hanya itu, dewasa ini tantangan terbesar untuk negara-negara berkembang adalah masih tingginya angka kematian balita termasuk di Indonesia. 

Salah satu penyebab kasus kematian balita adalah disebabkan oleh diare. Oleh karena itu perilaku hidup bersih, sehat dan penggunaan sanitasi yang layak seharusnya juga menjadi prioritas utama kebijikan peningkatan derajat kesehatan.

Bila dikaitkan dengan percepatan penurunan kemiskinan, program bedah rumah adalah kesempatan emas. Mampu menurunkan biaya perbaikan rumah sekaligus menekan biaya kesehatan dan memacu produktifitas. Yang menjadi perhatiaan  adalah seberapa jauh kucuran dana perbaikan ramah sudah bersentuhan langsung dengan kelompok mereka yang rentan terhadap kemiskinan dan masih menempati rumah tidak layak huni. 

Begitu juga, apakah terobosan kebijakan pemerinntah untuk pembangunan rumah tidak layak huni sudah mulai menyasar pada perbaikan sanitasi rumah tangga rumah tangga ekonomi kelas bawah. Data terkait kondisi perumahan menurut kondisi ekonomi rumah tangga yang benar dan akurat menjadi tantangan yang menarik.