Kasus Desa Wadas di Purworejo, Jawa Tengah, memasuki babak baru. Konflik warga desa yang menolak rencana penambangan batu andesit, untuk pembangunan Bendungan Bener, belum lagi usai. Tapi, Aliansi Petani Purworejo Selatan, terus bergerak. Apa urusan mereka dengan Desa Wadas? Apa hubungan mereka dengan pembangunan Bendungan Bener?
Aksi Aliansi Petani
Hari Senin, 21 Februari 2022 lalu, sekitar 200 petani yang tergabung dalam Aliansi Petani Purworejo Selatan, mendatangi Kantor DPRD Purworejo. Mereka mendesak agar DPRD Purworejo mengawal, supaya pembangunan Bendungan Bener on track, sesuai timeline para pemangku kepentingan.
Luas Bendungan Bener, mencapai 592,08 hektar. Meliputi Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo. Di Kabupaten Purworejo, mencakup dua kecamatan, yakni Kecamatan Bener dan Kecamatan Gebang. Dari dua kecamatan itu, ada tujuh desa yang terdampak.
Nah, desa yang berada di Kecamatan Bener adalah Desa Wadas, Bener, Karangsari, Kedungloteng, Nglaris, Limbangan, dan Guntur. Yang menggelegar ke publik luas adalah Desa Wadas. Berhari-hari Desa Wadas viral di media sosial. Membuat heboh para pejabat pemerintah. Membuat miris, karena sarat dengan narasi kemanusiaan.
Sebagian warga Desa Wadas, menolak rencana penambangan batu andesit di desa mereka, yang akan digunakan sebagai bahan fondasi Bendungan Bener. Koordinator Komunitas Masyarakat Terdampak Desa Wadas (Mata Desa), Emha Saiful Mujab, menyebut, 100 persen warga Wadas adalah kaum nahdliyin alias warga Nahdlatul Ulama (NU).
Nah, penolakan rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas tersebut, tentulah berdampak pada target penyelesaian Bendungan Bener. Dalam konteks itulah, Aliansi Petani Purworejo Selatan bergerak, menyuarakan aspirasi mereka ke DPRD Purworejo. Intinya, agar Bendungan Bener bisa selesai sesuai rencana.
Ada apa dengan Aliansi Petani Purworejo Selatan? Apa urusan mereka dengan Desa Wadas? Apa hubungan mereka dengan pembangunan Bendungan Bener? Begini. Aliansi Petani Purworejo Selatan, berasal dari tiga Kecamatan: Purwodadi, Ngombol, dan Bagelen.
Pada Senin, 21 Februari 2022 lalu itu, sekitar 200 petani yang tergabung dalam Aliansi Petani Purworejo Selatan tersebut, melakukan aksi jalan kaki dari Romansa Kuliner Purworejo hingga Kantor DPRD Purworejo. Di pintu gerbang Kantor DPRD Purworejo, mereka ditemui Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setiabudi.
Butuh Air, Tak Ingin Banjir
Dari sekitar 200 petani yang tergabung dalam Aliansi Petani Purworejo Selatan tersebut, Dion Agasi Setiabudi mengizinkan 30 orang di antara mereka, memasuki Ruang Sidang DPRD Purworejo. Sejak memulai aksi jalan kaki, hingga memasuki ruang sidang, mereka dikawal oleh sejumlah Polisi dari Polres Purworejo.
Pengawalan oleh Polisi itu, agar aksi di jalan dan penyampaian aspirasi di ruang sidang, bisa berlangsung dengan tertib. "Pada prinsipnya, Polisi menjaga serta melindungi hak-hak warga, sesuai aturan yang berlaku. Acuan kami, aksi Aliansi Petani Purworejo Selatan jangan sampai mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), demikian pula sebaliknya," ujar Kapolres Purworejo, AKBP Fahrurozi, S.I.K., M.M., ketika dikonfirmasi di Kantor Polres Purworejo, pada Senin tersebut.
Di Ruang Sidang DPRD Purworejo, Kun Topik Ali Akbar selaku Koordiantor aksi Aliansi Petani Purworejo Selatan, mengungkapkan, "Para petani, khususnya di Kecamatan Purwodadi, Ngombol, dan Bagelen, sering kesulitan air pada musim tanam. Sebaliknya, warga di tiga kecamatan tersebut, sering kebanjiran pada musim hujan."
Kelak, setelah Bendungan Bener beroperasi, Aliansi Petani Purworejo Selatan berharap, kedua masalah tersebut bisa teratasi. Dalam hal banjir, misalnya, sejumlah desa di tiga kecamatan tersebut, sejak September 2020 hingga kini, sudah terendam sekitar enam kali. Ketinggian air mencapai 1,5 meter.
Bahkan, pada banjir awal Februari 2021 lalu, genangan air mengakibatkan putusnya ruas jalan kabupaten, penghubung Desa Jenar Wetan di Kecamatan Purwodadi dan Desa Sangubanyu di Kecamatan Grabag. Kepala Bidang Pelaksanaan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), Modista Tandi Ayu, menjelaskan, studi tentang Bendungan Bener, sudah dilakukan sejak tahun 2003. Konstruksi proyek sudah dimulai sejak tahun 2018 dan rencananya akan selesai pada tahun 2023 mendatang.
Dalam hal banjir, Bendungan Bener mampu mengurangi debit banjir sebanyak 210 meter kubik per detik. Dalam hal ketersediaan air untuk persawahan, bendungan ini direncanakan akan mampu mengairi lahan sawah seluas 15.069 hektar.
Atas dasar pertimbangan berbagai hal tersebut, Aliansi Petani Purworejo Selatan berharap, pembangunan Bendungan Bener on track. Berharap DPRD Purworejo mengakomodasi aspirasi mereka. Sampai di sini, menjadi jelas, kenapa Aliansi Petani Purworejo Selatan bergerak dan meradang.
Utamakan Menjaga Kerukunan
Audiensi Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, dengan 30 orang perwakilan Aliansi Petani Purworejo Selatan, berlangsung hampir satu jam. Seusai audiensi, ia mengungkapkan, seluruh aspirasi aliansi tersebut akan dicermati oleh tim DPRD Purworejo secara saksama. "Sebagai lembaga legislatif, kami menampung seluruh aspirasi rakyat. Kemudian, kami akan memperjuangkannya ke para pemangku kepentingan," ujar Dion Agasi Setiabudi, ketika saya wawancarai setelah audiensi.
Ketua DPRD Purworejo tersebut menyadari, memang masih ada sebagian warga Desa Wadas, yang menolak rencana penambangan batu andesit di desa mereka, yang akan digunakan sebagai bahan fondasi Bendungan Bener. "Kami akan terus mengatasi permasalahan tersebut dengan pendekatan dialogis. Karena, nilai manfaat Bendungan Bener terhadap rakyat, sangat banyak dan luas," lanjut Dion Agasi Setiabudi.
Dalam konteks kerakyatan, Dion Agasi Setiabudi sesungguhnya prihatin dengan kondisi sosial kemasyarakatan di Desa Wadas. Kita tahu, sebagaimana halnya kaum nahdliyin, mereka adalah segmen warga yang gemar merawat silaturahim, dengan bersama-sama mengikuti kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya.
Namun, rencana penambangan batu andesit di desa mereka, telah menggerus spirit silaturahim tersebut. Poin inilah yang sepatutnya menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Pendekatan keagamaan, sosial, dan budaya, agaknya memang harus dikedepankan, demi mencapai titik temu, demi menyatukan pemahaman.
Dalam hitung-hitungan, jumlah warga yang menolak rencana penambangan batu andesit tersebut, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah warga Desa Wadas yang mendukung. Dari para pihak yang saya wawancarai, belum ada yang memiliki angka pasti, berapa jumlah warga yang mendukung dan berapa jumlah warga yang menolak.
Kenapa? Karena, dari warga yang mendukung, ada yang sudah melengkapi dukungan mereka dengan menyerahkan dokumen kepemilikan tanah, ada pula yang menyatakan mendukung tapi belum melengkapi dokumen. Sebaliknya, dari warga yang menolak, ada warga yang memang memiliki tanah di Desa Wadas dan ada pula warga yang sama sekali tidak memiliki lahan di sana.
Pendataan yang lebih komprehensif terhadap warga yang mendukung dan warga yang menolak, tentulah diperlukan. Dengan berbasis data yang akurat, penanganan masalah di lapangan bisa lebih bijak, hingga hak-hak warga mendapat pelindungan yang sebaik-baiknya.
Purworejo, 23 Februari 2022
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
