Neta S. Pane adalah Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW). KBPP Polri adalah organisasi Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri. "KBPP Polri itu potensial. Jangan sampai terseret ke politik praktis. Politisi harus menyadari hal itu, jangan menjadikan KBPP Polri sebagai kendaraan politik," ujar Neta S. Pane dengan tegas kepada media, pada Senin (14/09/2020), di Jakarta Selatan. Ada apa dengan KBPP Polri?
Money Politic Jelang Munas
Secara organisasi, Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri ini berdiri pada 01 Maret 2000. Melalui KBPP Polri, seluruh  Putra-Putri Polri di mana pun berada, berhimpun dan saling berinteraksi.Â
Jumlah mereka tentu saja sangat banyak. Mereka tersebar di seluruh pelosok Indonesia, karena anggota Polri juga menyebar ke semua wilayah, untuk menjaga keamanan serta mengayomi masyarakat secara keseluruhan.
Eksistensi KBPP Polri ditandai dengan Musyawarah Nasional (Munas) I di Sekolah Secapa Polri, Sukabumi, Jawa Barat, pada 28 Februari-02 Maret 2003. Seluruh pengurus daerah hadir dalam Munas tersebut, untuk memilih serta menetapkan Ketua Umum KBPP Polri. Kini, KBPP Polri sedang bersiap mengadakan Munas KBPP Polri periode mendatang.
Sebuah sumber yang dapat dipercaya menyebut, ada politisi dari DPR RI Jakarta yang sudah kasak-kusuk menggalang dukungan. Politisi tersebut mengundang sejumlah pengurus KBPP Polri dari berbagai daerah, ke Jakarta. Mereka mengadakan pertemuan di Jakarta. Semua akomodasi difasilitasi oleh politisi dari DPR RI tersebut. Â Â Â Â Â Â Â Â
Bahkan, menurut sumber yang dapat dipercaya itu, telah terjadi gerakan money politic, dalam konteks menggalang dukungan. Media kemudian mengomfirmasi ke beberapa pihak yang relevan. Antara lain, kepada Adi Pratama, Ketua KBPP Polri DKI Jakarta. Ia mengomfirmasi, pertemuan di Jakarta itu, memang ada.
Adi Pratama juga mengomfirmasi, bahwa pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah pengurus KBPP Polri dari berbagai daerah. Adi Pratama mengaku hadir di pertemuan tersebut. Money politic? "Saya tidak mengetahui hal itu. Saya hadir sekitar 30 menit setelah pertemuan berlangsung dan meninggalkan pertemuan sebelum acara berakhir," ujar Adi Pratama, melalui pesan WhatsApp, pada Kamis (24/09/2020) ini.
Dalam pesan WhatsApp itu, Adi Pratama secara jelas menuliskan nama politisi dari DPR RI Jakarta, yang secara langsung memimpin pertemuan.Â
Neta S. Pane selaku Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), menyesalkan tindakan itu. Pertama, karena ada upaya untuk menyeret KBPP Polri ke dalam ranah politik praktis. Kedua, karena ada dugaan telah terjadi gerakan money politic, demi menggalang dukungan.
Neta S. Pane menuturkan, perebutan pengaruh menjelang Musyawarah Nasional (Munas), adalah hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Itu dinamika yang normal, dalam konteks demokrasi. "Tapi, menggunakan pengaruh politik untuk menyeret KBPP Polri ke dalam ranah politik praktis, itu sangat tidak patut," sergah Neta S. Pane lebih lanjut.
Apalagi, ada dugaan melakukan tindakan money politic, demi menggalang dukungan. Sebagai anggota organisasi Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri, politisi dari DPR RI Jakarta tersebut, hendaknya memberi contoh yang baik dalam berorganisasi. Model manuver politik yang lazim terjadi di organisasi politik, tidak pada tempatnya diterapkan di KBPP Polri.
Tindakan money politic di organisasi politik, sudah menjadi rahasia umum. Sumber yang dapat dipercaya di atas menyebutkan, Adi Pratama selaku Ketua KBPP Polri DKI Jakarta, termasuk salah seorang yang menolak menerima uang, dalam konteks dugaan gerakan money politic dalam pertemuan itu. Ia sebagai anak Polisi sekaligus selaku Ketua KBPP Polri DKI Jakarta, pada dasarnya mendukung penuh berbagai upaya untuk membesarkan organisasi KBPP Polri, dengan tetap menjaga marwah organisasi.
Dengan sikap yang demikian, Adi Pratama sesungguhnya telah menjaga nilai-nilai yang telah disemai oleh para pendiri organisasi KBPP Polri. Antara lain, tidak mau terjebak pada tindakan money politic dan tak hendak pula KBPP Polri terseret ke dalam kegiatan politik praktis. Karena, sejak awal, KBPP Polri memang dirancang bukan untuk kegiatan politik praktis, tapi untuk menjadi wadah yang menyatukan aktivitas Putra-Putri Polri. Tidak terpecah oleh berbagai kepentingan politik praktis.
KBPP Polri Netral di Pilpres 2019
Dalam konteks politik praktis, ada rekam jejak KBPP Polri yang patut dicatat. Di perhelatan politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, KBPP Polri secara organisasi dengan terangan-terangan menyatakan diri netral. Tidak berpihak ke kubu mana pun. Sikap yang demikian mengacu kepada hasil Rapimnas KBPP Polri, pada 21 September 2018.
Sikap netral tersebut dideklarasikan di kantor KBPP Polri, Jakarta Selatan, kepada media, pada Senin (11/03/2019). Sikap demikian dipilih, karena organisasi ini menyandang nama Polri, organisasi Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri. Dalam hal ini, Polri bertugas mengayomi semua lapisan dan golongan masyarakat, maka Putra-Putri Polri pun menyerap spirit tersebut.
Spirit yang demikianlah yang ditegakkan KBPP Polri, secara organisasi. Sikap anggota? KBPP Polri menyerahkan kepada setiap individu yang menjadi anggota, untuk menggunakan hak pilih masing-masing, tanpa intervensi dari kelompok manapun. Termasuk dari para pengurus KBPP Polri.
Karena, Pilpres adalah pesta demokrasi, yang memang seharusnya dilaksanakan dan dirayakan dengan penuh kegembiraan. Maka, sangat bisa dipahami, ketika Neta S. Pane selaku Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), menyesalkan tindakan politisi dari DPR RI Jakarta tersebut. Ia memang tidak menjelaskan, apakah IPW akan menyelidiki dugaan money politic tersebut.
Namun, mengingat sepak-terjang Indonesia Police Watch (IPW) selama ini, bukan tak mungkin itu dilakukan. Apalagi, Neta S. Pane menilai, "KBPP Polri memiliki potensi untuk melahirkan tokoh-tokoh nasional. Ini tantangan bagi integritas pengurus KBPP Polri ke depan," pungkasnya, menutup percakapan.
Jakarta 24-09-2020
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
