"Ya sudahlah. Biasa itu di DPR," ujar Masinton Pasaribu.
Menurut saya, ungkapan Herman Hery dan Masinton Pasaribu, yang sama-sama berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, sesungguhnya merupakan kode keras tentang skenario pelemahan KPK. Publik tentulah mencermati sejumlah tanda-tanda tersebut.
Reaksi publik atas sejumlah kontroversi terhadap KPK, terutama karena publik menaruh kepercayaan besar terhadap KPK.
Kontroversi, Kian Memuncak
Terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Periode 2019-2023, ternyata semakin menaikkan tensi kontroversi tentang skenario pelemahan KPK. Pada hari terpilihnya Firli Bahuri, yaitu pada Jumat (13/09/2019), pimpinan KPK menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu, ke Presiden Joko Widodo.
"Kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK ke Bapak Presiden," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (13/09/2019). Pada hari itu juga, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Pimpinan KPK periode 2015-2019.
Ketua KPK Agus Rahardjo merasa, saat ini KPK diserang dari berbagai sisi, khususnya menyangkut revisi Undang-Undang KPK. Agus Rahardjo menilai, KPK tidak diajak berdiskusi oleh pemerintah dan DPR dalam revisi tersebut. Dalam konteks pemberantasan korupsi, ini tentu kabar buruk.
Bivitri Susanti selaku Ahli Hukum Tata Negara menyebut, tentu saja yang membuat undang-undang adalah DPR dan Presiden. Tetapi, dalam pembentukan UU, setiap stakeholder harus diikutsertakan. KPK tak pernah diikutsertakan.
Siasat buruk yang demikian, semakin mempertegas adanya persekongkolan DPR dan pemerintah untuk melemahkan KPK.
Oce Madril selaku Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, juga menyuarakan hal serupa. Oce Madril menilai, janji Joko Widodo untuk memperkuat KPK, tak terbukti.
Penilaian Oce Madril tersebut mengacu kepada proses pemilihan capim KPK serta langkah Presiden Jokowi yang menyetujui revisi UU KPK dengan poin-poin yang dianggap bisa melemahkan lembaga tersebut.
Itu diungkapkan Oce Madril, sebagaimana dilansir kompas.com "Presiden Mulai Ingkar Janji, Ikut dalam Orkestra Pelemahan KPK..." pada Jumat (13/09/2019) pukul 14:30 WIB.
