Maka, tidak mengherankan, masyarakat mencurigai DPR dan pemerintah secara bersama-sama bersekongkol untuk melemahkan KPK. Melakukan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu cara yang mereka tempuh.
Menurut Agus Rahardjo, revisi UU KPK tersebut, sama sekali tidak pernah melibatkan KPK sebagai lembaga.
Menjelang Jumat (13/09/2019) pagi, pukul 05:24 WIB, kompas.com memposting Firli Bahuri Dipilih Seluruh Anggota Jadi Ketua KPK, Komisi III Bantah Ada Operasi. Ada petikan menarik di postingan tersebut: wartawan bertanya, apakah ada operasi senyap atau kesepakatan sebelumnya di antara anggota Komisi III, untuk memilih Firli Bahuri?
"Itu pernyataan media yang sangat tendensius," ujar Herman Hery, Wakil Ketua Komisi III DPR, yang merupakan politisi PDI Perjuangan.
Bagi saya, jawaban Herman Hery tersebut, bukan jawaban yang diplomatis. Jawaban itu justru semakin memperkuat dugaan publik, bahwa memang ada skenario pelemahan KPK yang beberapa pekan belakangan memenuhi laman media sosial.
Jawaban yang tidak diplomatis, juga datang dari Masinton Pasaribu, anggota Komisi III DPR, yang juga dari Fraksi PDI Perjuangan.
Saat giliran Irjen (Pol) Firli Bahuri diuji kelayakan dan kepatutannya, beberapa anggota Komisi III DPR bahkan tak segan langsung menyampaikan akan memilih Firli Bahuri. Itu dinyatakan politisi dari PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Kita tahu, keempat partai politik tersebut adalah sebagian dari sembilan partai politik yang mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 lalu.
Selain itu, politisi Komisi III DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga tak segan langsung menyampaikan akan memilih Firli Bahuri. PAN dan PKS bukan bagian dari sembilan partai politik tersebut.
Agaknya, pertanyaan wartawan apakah ada operasi senyap, cukup relevan. Yang dimaksud dengan operasi senyap, tentulah kong-kalingkong antar politisi. Operasi senyap lebih mengarah kepada adanya politik transaksional di kalangan politisi.
Nah, apakah jawaban Masinton Pasaribu terkait tak segan langsung menyampaikan akan memilih Firli Bahuri tersebut?
