Saya ini hanya warga biasa. Bukan siapa-siapa. Membaca saling tuding antara Lukas Enembe dan Lenis Kogoya, saya risau. Yang satu Gubernur Papua, satunya lagi Staf Khusus Presiden untuk Papua. Keduanya berasal dari Papua, tapi bertengkar di media pada saat rakyat Papua sedang membutuhkan suara damai.
Bukan Saatnya Berdebat Â
Ada sejumlah poin yang menjadi perdebatan Lukas Enembe dan Lenis Kogoya. Pada Jumat (30/08/2019), misalnya. Lenis Kogoya bertanya sekaligus mempertanyakan: Kalau dia menyangkal saya, kenapa dari dulu dia di Papua tidak menyangkal saya? Dia bisa menyangkal di Jakarta. Berarti ini kan penipuan.
Dia yang dimaksud Lenis Kogoya, tentulah Lukas Enembe. Dari bacaan saya, ini adalah balasan atas pernyataan sekaligus pertanyaan Lukas Enembe pada Senin (26/08/2019) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat: Dia mewakili Staf Presiden. Dia kepala suku apa? Mewakili apa? Tidak ada.
Menurut saya, kini bukan saat yang tepat untuk berdebat secara terbuka di media, tentang kesukuan masing-masing. Toh, Lukas Enembe dan Lenis Kogoya kan sama-sama berasal dari Tanah Papua. Duduklah bersama-sama, bicaralah dari hati ke hati. Tunjukkan kepada rakyat yang berasal dari Tanah Papua, bahwa Bapak berdua sesungguhnya satu suara untuk mendamaikan Bumi Cenderawasih.
Pertengkaran Bapak berdua secara terbuka di media, justru semakin memanaskan situasi di tanah kelahiran Bapak. Publik akan bertanya: Bapak berdua yang merupakan elit Papua saja bertengkar, apalagi rakyat yang di akar rumput? Di saat-saat seperti ini, menurut saya, rakyat Papua butuh contoh tentang perdamaian. Mereka butuh teladan dari para elit, bagaimana sesungguhnya wujud kerukunan itu.
Sebanyak dan sekeras apa pun suara yang meminta serta menyuruh rakyat Papua damai, tidak akan ada artinya jika para elit Papua tidak berdamai terlebh dahulu. Hingga hari ini, saya belum membaca di media, para elit Papua duduk bersama, kemudian bicara dari hati ke hati untuk bersama-sama mencari solusi perdamaian bagi Tanah Papua.
Kita tahu, sejak Senin (19/08/2019) lalu, demo serta kerusuhan yang dipicu kasus dugaan rasisme di Malang dan Surabaya, berlangsung di beberapa titik, seperti di Jayapura, Fakfak, Manokwari, dan Timika. Berbagai kerusakan sudah terjadi. Sejumlah nyawa telah melayang. Apakah Bapak berdua masih akan saling tuding serta bertengkar secara terbuka di media?
Satu Perahu untuk Papua
Pada Jumat (30/08/2019), Lenis Kogoya juga bicara tentang 12.000 pegawai honorer di Papua yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, Lenis Kogoya juga menyebut, ada 80.000 orang asli Papua, yang diputus hubungan kerja oleh Freeport. Menurut Lenis Kogoya, Pemerintah Papua seakan tidak memperjuangkan nasib mereka.
Salah satu indikatornya, menurut Lenis Kogoya, ditandai dengan tidak pernahnya Gubernur Papua Lukas Enembe berkirim surat kepada Presiden Jokowi ataupun menteri. Hmmm dalam konteks kritik untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Provinsi, menurut saya, apa yang dikemukakan Lenis Kogoya tentulah relevan.
Bacalah Papua Masih Bergejolak, Stafsus Presiden Salahkan Pemerintah Daerah yang dilansir kompas.com pada Jumat (30/08/2019) pukul 17:35 WIB. Saling tuding, juga saling salah-menyalahkan, serta saling merasa benar sendiri, saya pikir, bukan sikap yang tepat dalam situasi-kondisi Tanah Papua saat ini. Sikap yang dibutuhkan Papua saat ini adalah saling merangkul, bersama mencari solusi untuk damai.
Mari kita cermati lebih detail. Lenis Kogoya, selaku Staf Khusus Presiden untuk Papua, tentulah bagian dari Pemerintah Pusat. Barangkali, karena itulah Lenis Kogoya Salahkan Pemerintah Daerah, mengarahkan tudingan ke Tanah Papua sebagai Daerah. Menyalahkan Tanah Papua dengan kacamata Pemerintah Pusat.
Di sisi lain, silakan cermati Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018. PP ini ditandatangani Presiden Joko Widodo, pada Jumat (20/07/2018), tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Nah, mengacu kepada PP itu, sesungguhnya Lukas Enembe selaku Gubernur Papua adalah Wakil Pemerintah Pusat di Papua.
Dengan demikian, Lukas Enembe dan Lenis Kogoya sama-sama berasal dari Tanah Papua. Bapak berdua juga sama-sama Wakil Pemerintah Pusat. Tentulah kurang elok, jika Bapak berdua saling tuding, juga saling salah-menyalahkan, serta saling merasa benar sendiri secara terbuka di media. Bapak berdua kan satu perahu untuk memajukan Tanah Papua. Apa Bapak berdua lupa?
Mari Berbesar JiwaÂ
Sebagai elit Tanah Papua, sikap saling tuding antara Bapak berdua, tentulah menjalar ke akar rumput. Warga Tanah Papua dengan leluasa mencermatinya di media. Mereka mendengar, membaca, Â serta melihat Bapak berdua saling tuding di media. Sebagian warga di akar rumput di Tanah Papua mengikuti jejak Bapak berdua. Maka terjadilah saling tuding antar warga.
Pada Senin (19/08/2019) Lenis Kogoya menggelar konferensi pers terkait kerusuhan di Manokwari, Papua Barat. Di konferensi pers yang digelar di kawasan Slipi, Jakarta Barat, tersebut, Lenis Kogoya mengaku sudah memerintahkan kepada kepala suku adat lain di Papua untuk menenangkan masyarakat dan segera menghentikan kerusuhan.
Berhentikah kerusuhan? Tidak. Bacalah KPU: Ada Pembakaran Kantor KPU Papua di kompas.com, Jumat (30/08/2019) 16:30 WIB. Ada Kerusuhan, Pertamina Tunda Penyaluran BBM ke Jayapura di kompas.com, Jumat (30/08/2019) 21:07 WIB. Demo dan Kerusuhan di Jayapura, Berikut Daftar Bangunan yang Hangus Terbakar di kompas.com, Jumat (30/08/2019) 10:37 WIB. Wali Kota Jayapura Menangis Melihat Perilaku Massa Pendemo yang Rusuh di kompas.com, Jumat (30/08/2019) 09:18 WIB.
Patuhkah kepala suku adat kepada perintah Lenis Kogoya? Tidak. Nyatanya, pada Senin (19/08/2019) Lenis Kogoya memerintahkan agar segera menghentikan kerusuhan, tapi hingga Jumat (30/08/2019), kerusuhan masih terjadi di Tanah Papua. Bahkan, tempo.co melansir pada Jumat (30/08/2019) 15:29 WIB Lenis Kogoya Minta Semua Kepala Suku Papua Mundur dari Jayapura.
Artinya, apa? Lenis Kogoya, meski menjabat Staf Khusus Presiden untuk Papua, meski mengaku sebagai kepala suku di Papua, tak usahlah mengklaim diri sebagai orang yang paling tahu dan paling mampu mendamaikan Tanah Papua. Sebaliknya juga demikian. Lukas Enembe, meski Gubernur Papua, meski mengaku sebagai kepala suku di Papua, tidak eloklah mengklaim diri sebagai orang yang paling tahu dan paling mampu mendamaikan Tanah Papua.
Mencermati situasi-kondisi Tanah Papua kini, sama-sama menahan dirilah. Mari berbesar jiwa demi Tanah Papua, demi Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Tak usahlah saling tuding, saling salah-menyalahkan, serta saling merasa benar sendiri secara terbuka di media. Warga Tanah Papua, juga publik luas lainnya, justru berharap Bapak berdua duduk bersama, bicara dari hati ke hati.
isson khairul --dailyquest.data@gmail.com
Jakarta, 31 Agustus 2019
