Produk "Bebas Minyak Sawit" Ilegal, Kenapa?

Pihak lain yang juga patut disorot adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang pada tahun 2016 itu dipimpin oleh Thomas Lembong. Bukankah Kemendag beserta jajaran di bawahnya bertugas mengawasi produk yang diperdagangkan di Indonsia? Mestinya, sebagai kementerian, Kemendag bereaksi terhadap masuknya produk berlabel bebas minyak sawit atau palm oil free.

Nah, jika sudah masuk Indonesia sejak tahun 2016, maka hingga tahun 2019 ini, bisa diperkirakan, betapa sudah banyaknya produk berlabel bebas minyak sawit atau palm oil free yang beredar di masyarakat kita. Apalagi ditunjang oleh perdagangan secara online, tentulah peredaran produk tersebut sudah meluas. Dan, bukan hal yang mudah untuk mendeteksi serta membendungnya.

Ulasan Bebas Minyak Sawit 
Bukan hanya peredaran produk tersebut yang sudah meluas. Tapi, ulasan tentang produk berlabel bebas minyak sawit atau palm oil free, juga sudah cukup luas. Dari penelusuran saya, cukup banyak content tentang hal itu. Misalnya: Cinta Alam, Ini Alasan Harus Pilih Skincare yang Bebas Minyak Kelapa Sawit. Atau, Tak Harus Minyak Sawit, 5 Minyak Ini Lebih Sehat untuk Menggoreng.

Penny Lukito selaku Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), menilai, ada persepsi di antara orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan bahwa minyak kelapa sawit tidak sehat. Hal itu mendorong konsumen untuk menghindari produk sawit, tetapi itu belum terbukti secara ilmiah.

Dalam konteks itulah Penny Lukito, pada Rabu (21/08/2019), seperti dikutip Bloomberg, mengatakan, BPOM serta Dewan Minyak Sawit Indonesia dan Kementerian Perdagangan akan mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan. Menurut saya, jika itu mau dilakukan, strategi komunikasinya haruslah benar-benar komprehensif.

Kenapa? Pertama, karena sebaran produk berlabel bebas minyak sawit atau palm oil free, sudah cukup luas. Kedua, ulasan tentang produk berlabel itu, juga sudah luas. Kondisi yang demikian, bukanlah hal yang mudah untuk menetralisirnya. Apalagi, dari pencermatan saya, perlakuan diskriminatif terhadap sawit kita oleh sejumlah negara Eropa, tidak menyentuh publik luas.

Yang mengemuka di media selama ini adalah ancam-mengancam antar negara. Juga, boikot-memboikot antar negara. Secara emosi, publik luas nyaris tak terlibat. Juga, tidak dilibatkan. Nah, bila kini BPOM serta Dewan Minyak Sawit Indonesia dan Kementerian Perdagangan akan bikin kampanye, berarti strateginya ya benar-benar dari awal.

Pertanyaan yang menggelitik, kenapa baru tahun 2019 BPOM bereaksi? Padahal, produk berlabel itu sudah masuk Indonesia sejak tahun 2016. Barangkali, ini menjadi contoh yang kesekian, betapa pentingnya antisipasi. Jika saja BPOM, Dewan Minyak Sawit Indonesia, dan Kementerian Perdagangan sudah bereaksi sejak tahun 2016, tentu energi untuk kampanye yang dimaksud, tak sebanyak yang dibutuhkan saat ini.

isson khairul --dailyquest.data@gmail.com

Jakarta, 22 Agustus 2019