Bagaimanapun juga, PLN kan BUMN skala besar. Pada Kamis (01/08/2019), Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan terkait dengan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal saham PLN senilai Rp 6,5 triliun. Selain itu, kontribusi pajak PLN ke negara, tidaklah kecil. Pada tahun 2018, misalnya, PLN menyetor pajak ke negara sebesar Rp 27,4 triliun.
Atas dasar itu, PLN dapat penghargaan sebagai Wajib Pajak Besar Tahun 2019. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto, pada Rabu (13/03/2019). Maksud saya, untuk korporasi sebesar PLN, tidaklah elok dua media besar seperti kompas.com dan tempo.co sekadar melansir siaran pers.
Apalagi ini menyangkut pengangkatan pucuk pimpinan tertinggi di PLN, meski levelnya Pelaksana Tugas (Plt). Kita tahu, Dirut PLN sebelumnya, Sofyan Basir, sudah dinonaktifkan Kementerian BUMN pada  Kamis (25/04/2019), karena kasus korupsi. Kemudian, Djoko Abumanan ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama PLN pada Rabu (29/05/2019). Selanjutnya, pada Jumat (02/08/2019), Kementerian BUMN menunjuk Sripeni menjadi Plt Direktur Utama PLN, menggantikan Djoko Abumanan.
Tragedi Kerja KomunikasiÂ
Dari sisi komunikasi publik, perilaku kompas.com dan tempo.co, serta sejumlah media lain terkait pengangkatan Sripeni, adalah sebuah tragedi. Tragedi dalam kerja jurnalistik. Sebaliknya, dari sisi PLN sebagai korporasi, itu juga tragedi. Tragedi kerja tim komunikasi PLN, dalam mengelola media.
Semua itu tercermin dari tidak strategisnya koordinasi komunikasi perusahaan, ketika terjadi listrik padam pada Minggu (04/08/2019), yang berlanjut padam pada Senin (05/08/2019) lalu. Sejumlah isu negatif tentang PLN berkembang secara liar. Warga yang marah, menghujat di media sosial. Bahkan, ada yang menggulirkan isu agar Sripeni dicopot.
Seingat saya, tidak ada posko komunikasi PLN, saat krisis tersebut. Tidak ada pula juru bicara yang handal, yang mampu mengkomunikasikan, hingga publik paham apa yang sesungguhnya terjadi. Selain itu, tidak ada pula komunikasi yang bersifat update, untuk menjelaskan kepada publik tentang berbagai upaya perbaikan yang tengah dilakukan PLN.
Krisis adalah tragedi bagi sebuah korporasi. Dan, komunikasi yang strategis adalah salah satu cara untuk mengelola krisis tersebut. Di era digital kini, ada begitu banyak saluran komunikasi yang bisa digunakan. Media online, televisi, radio, serta sejumlah platform media sosial adalah beberapa di antaranya. Sayang, tim komunikasi PLN nyaris tidak menggunakan berbagai saluran tersebut secara maksimal.
Yang mencuat ke publik adalah PLN tidak tahu, apa yang sesungguhnya terjadi. Apa yang menjadi faktor utama terjadinya listrik padam massal tersebut. Dari pencermatan saya, PLN nampak sebagai korporasi yang panik, yang berperan hanya sebagai juru bantah isu. Itu pun tidak maksimal. Tidak cukup mampu menerangi emosi publik yang tengah gelap-gulita.
Dalam konteks kepemimpinan, Sripeni menurut saya relatif mampu mengendalikan diri. Sebagai sosok yang baru 2 (dua) hari di pucuk pimpinan PLN, ia praktis tidak mengeluarkan pernyataan yang bikin blunder. Perempuan kelahiran Pati, Jawa Tengah, pada 7 Oktober 1968 itu, sudah cukup terasah karena pernah mengisi sejumlah jabatan strategis di anak perusahaan PLN.
Antara lain, sebagai Direktur Keuangan Indonesia Power, Eksekutif Utama Bidang Keuangan Indonesia Power yang ditugas karyakan sebagai Senior Spesialis Keuangan Divisi Keuangan Korporat PLN, serta Kepala Divisi Pendanaan dan Asuransi Indonesia Power. Selanjutnya sebagai Direktur Utama PT Indonesia Power.
