[caption caption="Yang kiri landmark Kota Surabaya dan sebelah kanan landmark Kota Cilegon. Kedua kota ini sepakat untuk bersinergi dalam Sister Kadin Surabaya-Cilegon. Kadin adalah singkatan dari Kamar Dagang dan Industri. Secara struktur, Kadin ada di tingkat pusat, provinsi, hingga ke kabupaten dan kotamadya. Kadin ini merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia dan merupakan induk organisasi dari organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha. Foto: wisataku.id dan blogspot.com"][/caption]Senin (21/3/2016) lalu, rombongan dari Kadin Kota Cilegon berkunjung ke Kadin Kota Surabaya. Mereka berikrar membentuk Sister Kadin. Sepakat untuk bersinergi, berjanji untuk saling mengisi melalui ranah ekonomi.Â
Bila dirunut dengan cermat, kedua kota ini memiliki sumber daya ekonomi yang strategis untuk bersinergi. Di skala usaha kecil dan menengah, misalnya, Surabaya sudah memiliki format yang baik. Pemda Surabaya bukan hanya memangkas serta mempermudah pelaku UKM, tapi bahkan menggratiskan perizinan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) setempat. Yang lebih keren, izin-izin untuk UKM tersebut diantar langsung oleh aparat Pemda ke rumah pelaku UKM yang bersangkutan.
Menurut Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, Rabu (24/2/2016), Surabaya kini memiliki lebih dari 3.000 pelaku usaha kecil menengah. Di sisi lain, data di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Cilegon hingga Oktober 2015, ada 39 perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 130 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Sebagian besar industri di Cilegon berskala besar, yang hasil industri tersebut merupakan bahan baku bagi pelaku usaha di Surabaya. Karena itulah, dalam konteks di atas, keberadaan Sister Kadin Surabaya-Cilegon merupakan terobosan yang strategis. Â
Nilai Tambah untuk Kedua Kota
Ada fakta lain yang mendukung, kenapa keberadaan Sister Kadin Surabaya-Cilegon ini dinilai strategis. Kita tahu, Surabaya merupakan satu dari dua kota di Indonesia yang disurvei oleh Bank Dunia, untuk mengukur kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia. Selain itu, Surabaya mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, yang sedang berupaya menaikkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia, dari posisi 108 ke level 40 dunia. Artinya, kebijakan pemerintah kota Surabaya dan dukungan pemerintah pusat, akan menjadikan aktivitas ekonomi di sana berpacu lebih kencang.
[caption caption="Ketua Kadin Kota Cilegon, Sahruji, (kiri) bersalaman dengan Ketua Kadin Surabaya, Jamhadi, (kanan) di Kantor Kadin Surabaya, di kompleks Ruko RMI, Jl. Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (21/3/2016). Sinergi kedua kota ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan peluang baru serta meraih nilai tambah baru. Foto: wartaagro.com"]
![](https://assets.kompasiana.com/items/album/2016/03/28/sister-kadin-cilegon-surabaya-oke-2-56f8a14c4df9fd590f5b9501.jpg?v=600&t=o?t=o&v=770)
Secara internal, ini tantangan bagi pelaku industri di Cilegon untuk mengukur diri, seberapa efisien aktivitas industri yang selama ini dijalankan. Juga, seberapa solid industri di Cilegon, hingga bisa diandalkan, dalam hal kemampuan menyediakan bahan baku secara kualitas dan jumlah. Ada satu kondisi yang bisa kita jadikan contoh. Pada Selasa (9/2/2016), Paulus Totok Lusida, Ketua Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Jawa Timur, mengatakan, perusahaan farmasi di Jawa Timur diperkirakan hanya mampu bertahan memproduksi obat hingga 12 bulan ke depan, mengingat stok bahan baku obat terus menipis.
Beberapa bulan sebelumnya, pada Jumat (12/6/2015), Ranta Soeharta, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten, mengungkapkan, geliat investasi bidang industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi di Kota Cilegon, meningkat signifikan. Kita tahu, Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur. Dan, Cilegon adalah satu dari empat kotamadya yang ada di Provinsi Banten. Dengan keberadaan Sister Kadin Surabaya-Cilegon, kondisi menipisnya stok bahan baku obat tersebut, tentu bisa dikomunikasikan antar kedua pihak sejak awal. Dan, secara bersama-sama mengantisipasinya. Inilah barangkali hakekat Sister Kadin Surabaya-Cilegon.
[caption caption="Pegawai Krakatau Steel memantau pembuatan lembaran baja panas di Cilegon, Banten. Cilegon sebagai kota industri banyak menarik minat investor, karena kota di ujung barat Pulau Jawa ini memiliki kelengkapan infrastruktur: jalan tol, pelabuhan, dan stasiun kereta. Kini, setidaknya, di kota seluas 17.550 hektar ini, sudah beroperasi 169 lebih industri. Foto: print.kompas.com"]
![](https://assets.kompasiana.com/items/album/2016/03/28/sister-kadin-cilegon-surabaya-oke-3-56f8a19f0d977378048b4576.jpg?v=600&t=o?t=o&v=770)
Sister Kadin Surabaya-Cilegon memang baru terbentuk pada Senin (21/3/2016) lalu. Kita tahu, Kadin adalah singkatan dari Kamar Dagang dan Industri. Secara struktur, Kadin ada di tingkat pusat, provinsi, hingga ke kabupaten dan kotamadya. Kadin ini merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia dan merupakan induk organisasi dari organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha. Artinya, setiap pengusaha Indonesia serta organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha adalah anggota Kadin. Ini sesuai dengan pasal 4 anggaran rumah tangga Kadin.
Inisiatif mewujudkan Sister Kadin Surabaya-Cilegon, bisa menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di tanah air. Dalam hal ini, Cilegon berperan sebagai kota industri hulu dan Surabaya sebagai kota industri hilir. Bila keberadaan Sister Kadin Surabaya-Cilegon ini bisa dieksekusi menjadi sinergi yang komprehensif, yang memberi benefit bagi kedua kota, tentulah ini merupakan branding yang positif bagi Cilegon. Kenapa? Karena, Cilegon sudah eksis sebagai Kota Industri, khususnya industri hulu. Setidaknya, di kota seluas 17.550 hektar ini, sudah beroperasi 169 lebih industri.
Secara infrastruktur logistik, untuk mendistribusikan hasil industri Cilegon, sudah relatif lengkap. Mengacu kepada Sister Kadin Surabaya-Cilegon, praktis kedua kota ini sudah terkoneksi secara signifikan. Keberadaan Jalan Tol yang membujur antara Cilegon-Surabaya, tentulah akan memudahkan distribusi bahan baku. Demikian pula halnya dengan angkutan kereta barang. Secara jaringan rel, kedua kota ini sudah terhubung. Pertamina Gas, misalnya, sudah memanfaatkan kereta barang untuk mengangkut pipa-pipa gas ukuran besar hasil industri Cilegon, dari Kawasan Bandar Samudera, Cilegon, menuju Stasiun Alastua, Semarang, Jawa Tengah. Â Â Â
Pipa-pipa itu untuk proyek transmisi pipa gas Gresik-Semarang. Menurut Adiatma Sardjito, Sekretaris Perusahaan Pertamina Gas, pada Senin (25/5/2015), pengangkutan dengan kereta lebih efisien. Selain infrastruktur logistik Jalan Tol dan kereta api, Kota Cilegon juga memiliki tiga pelabuhan laut: Pelabuhan Pelindo II Ciwandan, Pelabuhan Cigading Krakatau Bandar Samudera (KBS), dan Pelabuhan Merak Mas Indah Kiat. Keberadaan ketiga jenis infrastruktur logistik tersebut, jelas merupakan daya dukung yang kuat untuk mengeksekusi berbagai program Sister Kadin Surabaya-Cilegon, secara berkelanjutan.
[caption caption="Kapal barang dipandu tiga kapal tunda, berlabuh untuk melakukan bongkar muat di Pelabuhan Pelindo II Cabang Banten, di Ciwandan, Cilegon. Dalam konteks Sister Kadin Surabaya-Cilegon, bahan baku hasil industri Kota Cilegon bisa langsung didistribusikan dari pelabuhan ini menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Foto: antaranews.com "]
![](https://assets.kompasiana.com/items/album/2016/03/28/sister-kadin-cilegon-surabaya-oke-4-56f8a1ded57a614b060062df.jpg?v=600&t=o?t=o&v=770)
Setelah penandatanganan kesepakatan sebagai Sister Kadin tersebut, maka pelaku usaha di Cilegon dan Surabaya akan lebih leluasa menjalin kerjasama. Interaksi tentulah akan lebih intensif. Peluang baru bisa di-create secara bersama-sama. Dengan kata lain, platform Sister Kadin ini sudah sepatutnya dikelola dengan mengedepankan keuntungan bagi kedua belah pihak. Barang dan jasa, juga sumber daya manusia, bisa disinergikan. Salah satu value utama dari keberadaan Sister Kadin tersebut adalah seberapa besar manfaat yang bisa diraih warga di kedua kota yang bersangkutan.
Di sinilah pemerintah daerah sebagai pemegang kendali regulasi, berperan. Kita tahu, Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia, setelah Jakarta. Sementara, Cilegon adalah kota penghasil baja terbesar di Asia Tenggara. Tiap tahun, kota ini mampu menghasilkan sekitar 6 ton baja. Meski relasi Surabaya-Cilegon adalah Sister Kadin, bukan Sister City, bukan berarti fondasi relasi tersebut tidak bisa dikembangkan lebih jauh. Bagi Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, ini adalah periode kepemimpinan kedua, setelah dilantik Rabu (17/2/2016) di Gedung Negara Grahadi. Bagi Wali Kota Cilegon, TB Iman Ariyadi, ini juga periode kepemimpinan kedua, setelah dilantik Rabu (17/2/2016) di Pendopo Gubernur Banten.
Artinya, Tri Risma Harini dan TB Iman Ariyadi sama-sama memperoleh dukungan yang positif dari warga kota masing-masing. Modal politik tersebut sekaligus menjadi power untuk menciptakan kebijakan yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan bisnis. Hingga, warga setempat benar-benar merasakan manfaat dari dinamika ekonomi yang berlangsung di sana. Misalnya, dalam hal layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Tri Risma Harini, misalnya, pada hari pelantikannya, mengajak warga Surabaya untuk berjuang bersama-sama, agar SMA/SMK tetap dikelola Pemkot Surabaya dan biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah setempat.
Di Kota Cilegon, biaya pendidikan untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri, juga ditanggung oleh pemerintah setempat. Kebijakan ini sudah berlangsung sejak tahun 2008, semasa Cilegon dipimpin oleh Wali Kota Tb Aat Syafaat. Kemudian, pada tahun 2010, di masa kepemimpinan TB Iman Ariyadi, kebijakan tersebut diperluas. Pemerintah Cilegon juga menanggung biaya pendidikan warga Cilegon yang sekolah di madrasah aliyah negeri (MAN). Apa yang sudah diperbuat Tri Risma Harini di Surabaya dan TB Iman Ariyadi di Cilegon, tentulah patut kita apresiasi. Kesepakatan Sister Kadin Surabaya-Cilegon, bisa menjadi momentum untuk memberi manfaat yang lebih banyak lagi kepada warga. Juga, menjadi inspirasi bagi kota-kota lainnya di tanah air.
Oleh: Isson Khairul
(Linkedin - dailyquest.data@gmail.com)
Jakarta, 28 Maret 2016