157,7 Hektar Sawah untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung

[caption caption="Proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Jakarta-Bandung akan menelan biaya 5,5 milliar dollar AS atau Rp 76,4 triliun (kurs Rp 13.900). Biaya proyek ini 75 persen (Rp 57 triliun) berasal dari pinjaman dari China Development Bank (CDB). Pertama, 63 persen pinjaman dalam dollar AS, dengan bunga 2 persen per tahun. Kedua, pinjaman dalam bentuk renmimbi sebesar 37 persen, dengan bunga 3,64 persen per tahun. Sisanya, 25 persen atau Rp 19 triliun berasal dari modal KCIC: 15 persen dari Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 10 persen dari China Railway Corporation (CRC). Foto: print.kompas.com dan kompas.com "][/caption]Target Presiden Joko Widodo, Indonesia swasembada pangan dalam waktu tiga tahun. Itu dinyatakannya di Desa Sukamandi, pada Jumat (26/12/2014), sekitar 60 kilometer dari Desa Mandalasar, tempat ia melakukan groundbreaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pada Kamis (21/1/2016).

Desa Sukamandi berada di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Desa Mandalasar berada di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, juga di Provinsi Jawa Barat. Beberapa waktu sebelumnya, pada Selasa (9/12/2014), saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Presiden Joko Widodo menegaskan, target swasembada pangan itu khususnya mencakup komoditas beras, gula, jagung, dan kedelai. Sebagai warga negara, kita tentu percaya bahwa Presiden Joko Widodo akan mencapai target yang sudah ia tetapkan. Artinya, setelah Selasa (26/12/2017), Indonesia sudah tidak akan mengimpor produk pangan lagi. Maka, sejak sekarang, para importir produk pangan, bersiap-siaplah untuk mencari peluang baru. Karena, setelah Selasa (26/12/2017), kepiawaian Anda dalam mengimpor produk pangan, sudah tidak dibutuhkan lagi. Kan, Indonesia sudah swasembada pangan. Kan Presiden Joko Widodo sudah menetapkan target.

Joko Widodo dan Beras

Harian Kompas, pada Sabtu (6/2/2016), menulis bahwa Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, yang dulu aktif di lembaga swadaya masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW), kini ternyata sangat fasih bicara soal pertanian dan pedesaan secara nasional. "Ini antara lain berkat pengalaman saya mendampingi Presiden Joko Widodo, yang punya perhatian pada masalah beras,” ujar Teten Masduki, yang pada Senin (11/5/2015) resmi sebagai tim komunikasi Presiden Joko Widodo, kemudian pada Rabu (2/9/2015) pagi, dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan Joko Widodo.

Hanya dalam rentang empat bulan, Teten Masduki sudah menduduki dua posisi penting di lingkaran dalam Istana Negara. Karena kini sedang era kereta cepat, barangkali Museum Rekor Indonesia (MURI) perlu pula mencatat kecepatan Teten Masduki menempuh dua jabatan tersebut. Karena ia lahir di Garut, Jawa Barat, dan sangat fasih bicara soal pertanian, tentu Teten Masduki paham, bahwa akan ada 157,7 hektar sawah yang akan lenyap untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari areal sawah seluas itu, ada berapa ton produksi padi yang akan hilang? Juga, ada berapa banyak petani yang akan beralih profesi karena sudah tidak lagi memiliki sawah?

Selama hiruk-pikuk perdebatan tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, jawaban atas kedua pertanyaan di atas, belum pernah dikemukakan Presiden Joko Widodo kepada publik. Teten Masduki juga belum pernah nyinggung hal tersebut. Johan Budi SP, yang resmi menjadi juru bicara Presiden sejak Selasa (12/1/2016), juga belum menginformasikan hal itu kepada publik. Bahkan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun sama sekali belum pernah menyebut hal itu kepada publik. Dalam konteks proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai proyek strategis, bukankah sudah sepatutnya segala hal yang terkait dengan hal itu juga disikapi dengan strategis?

Barangkali, Teten Masduki atau Andi Amran Sulaiman lupa menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo, bahwa produksi padi tahun 2015, turun 467.982 ton. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagaimana dilansir Kompas pada Senin (28/12/2015), memperkirakan, produksi padi selama Januari-Desember 2015, hanya mencapai 11.176.917 ton. Sementara, produksi padi Januari-Desember 2014, menembus capaian 11.644.899 ton. Dengan asumsi produktivitas padi di Jawa Barat rata-rata 6,5 ton per hektar, maka lenyapnya  157,7 hektar sawah untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, berarti lebih dari 942 ton produksi padi turut pula lenyap.

[caption caption="Presiden Joko Widodo bersama kepala daerah dan kelompok tani di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Desa Sukamandi, Subang. Kata Joko Widodo, insinyur pertanian harus di lapangan, memberikan bimbingan ke kelompok tani. Semua harus kembali ke sawah. Sekitar 157,7 hektar sawah akan lenyap untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tol Trans-Jawa melenyapkan 60 hektar hutan lindung dan melenyapkan 655.400 hektar lahan pertanian. Ratusan, bahkan ribuan petani, mungkin sudah tidak lagi memiliki sawah. Foto: kompas.com"]

[/caption]Areal Sawah Terus Menyusut

Ketua Tim Penyusun analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Ilan R. Suriadi, memaparkan, lahan sawah yang akan dibebaskan: di Kabupaten Bekasi 10,9 hektar, Karawang 19,5 hektar, Purwakarta 1,5 hektar, Bandung Barat 17 hektar, Bandung 100,5 hektar, dan Kota Bandung 8,2 hektar. Secara keseluruhan, Kondisi paling parah dialami Jawa Barat. Sebagai gambaran, total lahan sawah di Jawa Barat, 936.529 hektar. Berdasarkan data Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Jawa Barat, pada 1-5 September 2015, ada 545.141 hektar sawah di Jawa Barat yang ditanami padi. Pada Desember 2015, ada 484.904 hektar lahan yang ditanami.

Data di atas menunjukkan, ada penurunan pada luas areal tanam. Maka, dengan akan lenyapnya  157,7 hektar sawah untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, penurunan luas areal tanam tentulah akan lebih banyak. Dari areal sawah seluas itu, ada berapa ton produksi padi yang akan hilang? Juga, ada berapa banyak petani yang akan beralih profesi karena sudah tidak lagi memiliki sawah? Barangkali, ada baiknya kita melihat ke belakang, ketika Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) yang mulai dibangun pada Februari 2002 dan selesai tahun 2005.

Tol Cipularang tersebut juga membentang di kawasan Jawa Barat, yang panjang total jalan tol itu 116 kilometer. Dalam kurun waktu 2001-2005, alih fungsi sawah irigasi teknis di Kabupaten Karawang, misalnya, rata-rata 58,5 hektar per tahun. Antara tahun 2006-2007, lenyapnya lahan sawah mencapai 74 hektar. Di Kabupaten Bekasi lebih mengenaskan, penyusutan sawah dan tanah kering mencapai rata-rata 750 hektar per tahun. Dari areal sawah seluas itu, ada berapa ton produksi padi yang telah hilang? Juga, ada berapa banyak petani yang terpaksa beralih profesi karena tidak lagi memiliki sawah?

Endang, Ketua RT 03/RW 01, Kampung Margasari, Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, pada Senin (18/7/2005), mengungkapkan, sudah hampir setahun warganya kehilangan mata pencaharian, yakni bercocok tanam. Karena, lahan pertanian mereka tertimbun dan rusak akibat buangan tanah bekas proyek Tol Cipularang. Menurut Endang, lahan pertanian warga yang tertutupi tanah buangan proyek tol tersebut, diperkirakan mencapai 15 hektar, yang dimiliki oleh 40 kepala keluarga. Ini hanya salah satu contoh, bagaimana pembangunan infrastruktur memperlakukan petani dan lahan pertanian.

[caption caption="Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Jakarta-Bandung mulai beroperasi tahun 2019. Kecepatannya 250 kilometer per jam. Rute Halim Jakarta - Tegalluar Bandung sejauh 142,3 km ditempuh 35 menit. Tarifnya Rp 200.000 sekali jalan. Berhenti di stasiun Karawang dan Walini. Di Karawang, tepatnya di Dusun Kalijaya I, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, ada rumah bersejarah milik seorang petani bernama Djiauw Kie Siong. Di rumah inilah teks proklamasi ditulis, sebelum dibacakan pada 17 Agustus 1945. Foto: kompas.com dan indonesiaku.info "]

[/caption]4.500 Hektar Sawah Lenyap

Barangkali, 157,7 hektar sawah yang akan lenyap untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut dinilai terlalu sedikit, hingga Presiden Joko Widodo, Teten Masduki, Johan Budi SP, juga Andi Amran Sulaiman merasa tidak perlu mengeksplorasinya kepada publik. Baiklah. Mari kita simak tentang target Presiden Joko Widodo untuk Tol Trans-Jawa: seluruh jalan tol di Pulau Jawa telah tersambung pada 2018. Target tersebut ia nyatakan pada acara peresmian Jalan Tol Gempol-Pandaan, Jawa Timur, pada Jumat (12/6/2015). Artinya, setelah Indonesia swasembada pangan pada Selasa (26/12/2017), maka tidak lama kemudian, Tol Trans-Jawa terhubung.

Hampir mirip dengan apa yang dialami petani saat pembangunan Tol Cipularang, ratusan petani di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mengeluhkan rusaknya seratusan hektar sawah mereka, akibat pembangunan Tol Solo-Kertosono (Soker). Tol sepanjang 18 kilometer itu, yang dibangun sejak tahun 2012 sampai sekarang, telah merusak saluran irigasi. Sudah 13 kali musim tanam, nasib ratusan petani tersebut tidak berketentuan. “Karena saluran irigasinya rusak, kami kadang tanam kadang tidak,” kata Sulaiman, petani asal Desa Dibal, dalam forum yang dihadiri sejumlah instansi terkait dan Kepala Satuan Kerja Tol Soker, Aidil Fiqri, di Kantor Desa Pandean, Kecamatan Ngemplak, pada Rabu (13/1/2016) siang.

Berapa hektar total lahan pertanian yang lenyap akibat Tol Trans-Jawa? Berapa ton produksi padi yang hilang akibat infrastruktur tersebut? Berapa banyak petani yang kehilangan mata pencaharian karena tidak lagi memiliki sawah? Pada Jumat (12/11/2010), Menteri Pertanian masa itu, Suswono, mengkalkulasi, setidaknya 4.500 hektar lahan pertanian lenyap. Sebagai dampak multiplier effect dari infrastruktur tersebut, 10 hingga 20 kali dari 4.500 hektar lahan pertanian tersebut, juga akan lenyap. Sebuah studi menyebutkan, Tol Trans-Jawa melenyapkan 60 hektar hutan lindung dan melenyapkan 655.400 hektar lahan pertanian.

Pada Sabtu (22/8/2015), Kompas dan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama), menggelar dialog Teras Kita di Balairung UGM, Yogyakarta. Pada kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, memaparkan, luas lahan pertanian kita, sekitar 7,1 juta hektar. Kita memiliki 230 bendungan besar dan 91 waduk. Seluruh infrastruktur pengairan tersebut, hanya mampu menjamin air untuk wilayah pertanian, tak sampai 1 juta hektar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi padi tahun 2015, turun 467.982 ton, dibandingkan tahun 2014.  

Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, yang sangat fasih bicara soal pertanian dan pedesaan secara nasional, tentu paham apa yang dimaksud Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, tersebut. Presiden Joko Widodo, yang punya perhatian pada masalah beras, besar kemungkinan sudah mendapat laporan dari Basuki Hadimuljono tentang kondisi tersebut. Sebagai Presiden, Joko Widodo tentulah memiliki pemikiran yang jauh ke depan. Target Presiden Joko Widodo, jelas dan tegas, Indonesia swasembada pangan dalam waktu tiga tahun. Itu dinyatakannya di Desa Sukamandi, pada Jumat (26/12/2014).

Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)

Jakarta, 9 February 2016