Regulasi yang membuka pintu bagi masuknya produk daging sapi olahan dari sapi India adalah Peraturan Menteri Pertanian No. 84 tahun 2013, yang diterbitkan pemerintah pada Agustus 2013. Di aturan itu, pada pasal 9, dinyatakan bahwa produk olahan yang menggunakan bahan baku yang berasal dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK), vescular stomatitis, swine vesicular desease‎, dapat dipertimbangkan diimpor jika telah dipanaskan lebih dari 80 derajat celcius selama 2-3 menit. Pasal 9 itulah yang membuat sosis, burger dan nugget daging sapi dari Malaysia, yang menggunakan bahan baku daging sapi India, menggelontor masuk Indonesia.
Volume impornya dengan cepat tumbuh. Volume selundupannya juga terus merangsek, terutama di wilayah perbatasan. Di Provinsi Kalimantan Barat, misalnya. Penyelundupan sosis, burger, dan nugget daging sapi dari Malaysia tersebut masuk ke Indonesia melalui pintu masuk di beberapa titik perbatasan yang ada di lima kabupaten di Kalimantan Barat. Antara lain, di Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Ketungau Hulu Kabupaten Sintang, Entikong Kabupaten Sanggau, Sajingan Besar Kabupaten Sambas, dan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Kini, nilai impor produk daging sapi olahan dari Malaysia tersebut, mencapai US$ 4,76 juta. Itu setara dengan 85,73 persen total impor sosis Indonesia.
Dalam konteks perdagangan ASEAN, Malaysia sepertinya sangat cerdik memanfaatkan peluang pada pasal 9 tersebut, jauh sebelum kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan. Kebijakan tidak mengimpor sapi dari India dan kebijakan membuka impor daging sapi olahan berbahan baku daging sapi India adalah dua kebijakan yang sesungguhnya berbenturan. Jika daging sapi dari India dinilai aman setelah dipanaskan lebih dari 80 derajat celcius selama 2-3 menit, kenapa industri pengolahan daging sapi dalam negeri tidak diizinkan melakukan hal serupa?
[caption caption="Presiden Joko Widodo bersalaman dengan para kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia, sebelum acara silaturahim pada Sabtu (26/12/2015), di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Joko Widodo mengingatkan, dengan berlakunya MEA, akan ada persaingan sebelas negara ASEAN, yang kita tidak tahu persaingannya akan seberat apa. Karena, batas negara sudah tidak ada. Joko Widodo meminta masyarakat agar tidak takut menghadapi gempuran perdagangan produk-produk dari luar negeri. Sebaliknya, hal itu harus dihadapi dengan mengirim produk-produk Indonesia yang berkualitas ke luar negeri. Foto: print.kompas.com"]
Dari sisi daya saing sesama negara ASEAN, tentulah persaingan antara produk sosis, burger, dan nugget daging sapi dari Malaysia dengan produk sejenis di tanah air, tidak sepadan. Dengan harga daging sapi yang demikian tinggi, berarti industri membeli bahan baku juga dengan harga tinggi. Akibatnya, harga jual produk olahan daging sapi, juga tinggi. Industri yang demikian, tentulah tidak kompetitif. Di tengah daya beli masyarakat yang melemah, maka pertumbuhan industri tersebut pun terbatas.
Jika dibandingkan dengan harga daging sapi di Malaysia, tentulah industri pengolahan daging sapi di sana lebih kompetitif dibandingkan dengan di negeri ini. Dalam kaitan pasar bebas Association of South East Asian Nations (ASEAN), bukan tidak mungkin, produk olahan daging sapi dari Negeri Jiran tersebut akan semakin membanjiri pasar dalam negeri. Karena Presiden Joko Widodo sebelumnya adalah seorang pengusaha dan Rizal Ramli sebelumnya juga pengusaha, mereka tentu paham, betapa rendahnya daya saing bangsa ini, dalam konteks daging sapi beserta usaha turunan yang terkait dengan daging sapi.
Peraturan Menteri Pertanian No. 84 tahun 2013, yang diterbitkan pemerintah pada Agustus 2013, sepertinya belum pernah dicermati pemerintahan Joko Widodo. Baik dalam konteks pengadaan daging sapi, maupun sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing Indonesia di antara sebelas negara ASEAN. Sebagai perbandingan, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dan dari Wilayah Indonesia, dengan mudahnya dilabrak pihak berwenang. Akibatnya, 17.000 ton jagung pipilan asal Brasil, masuk secara ilegal. Kamis (14/1/2016), 2.500 ton sudah dibongkar di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, Kamis (24/12/2015), 7.432 ton diturunkan di Pelabuhan Panjang, Lampung. Sebelumnya lagi, 7.068 ton diturunkan di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.
Dalam konteks ketahanan pangan, dalam hal ini daging sapi, kebijakan tidak mengimpor sapi dari India dan kebijakan membuka impor daging sapi olahan berbahan baku daging sapi India, adalah dua kebijakan yang patut dievaluasi. Mengacu kepada kondisi terkini, kita tahu, kebijakan terkait daging sapi, bukan lagi sebatas bagaimana menstabilkan harga daging sapi agar terjangkau oleh masyarakat. Tapi, juga menciptakan iklim usaha pengolahan daging sapi beserta usaha turunan yang terkait dengan daging sapi, yang kompetitif. Baik dalam skala industri, menengah, maupun kecil. Kebijakan tersebut sekaligus akan mencerminkan, bagaimana strategi pemerintahan Joko Widodo meningkatkan daya saing Indonesia di antara sebelas negara ASEAN.
Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)
Jakarta, 28 Januari 2016 Â Â Â
