Apalagi yang ditunggu dari Joko Widodo? Daya beli masyarakat makin lemah, nilai tukar rupiah terus anjlok, dan target ekonomi direvisi berkali-kali. Apalagi yang ditunggu?
Benarkah pusat selalu benar? Model komunikasi satu arah yang diterapkan pusat terhadap daerah selama ini, terbukti tidak mampu membangun kesepahaman antara pusat dan daerah.
--------------------------
[1] Sanksi yang mungkin diberikan, antara lain, penghentian pemberian dana alokasi khusus serta pemotongan insentif. Sanksi lain adalah daerah dengan serapan rendah tak akan lagi mendapatkan transfer daerah berupa uang cash, melainkan surat utang. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengemukakan hal itu di kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu 2 September 2015. Selengkapnya, silakan baca Gelar Sidang Kabinet Secara Maraton, Ini Target Jokowi, yang dilansir tempo.co, pada Rabu l 02 September 2015 | 16:50 WIB.
[2] Rapat maraton itu digelar atas keinginan Joko Widodo. Pada rapat kabinet paripurna, Rabu siang (2/9/2015), Kementerian Keuangan melaporkan temuan mengenai 154 peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan untuk menggenjot serapan anggaran daerah. Selengkapnya, silakan baca Perbaiki Hambatan Serapan Anggaran, Jokowi Bakal Rapat "Maraton" di Istana Bogor, yang dilansir kompas.com, pada Rabu l 2 September 2015 | 13:26 WIB.
[3] Selengkapnya, silakan baca Persepsi Terantuk Kenaikan Harga, yang dilansir print.kompas.com, pada Rabu | 29 April 2015.
[4] Saat rapat koordinasi pemerintah pusat dengan sekretaris daerah provinsi dan kepala biro keuangan provinsi, pada Kamis (3/9/2015), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, "Kalau ada keraguan, ada Saya, ada Mendagri. Kami siap kirim tim asistensi, siap membantu daerah, supaya daerah lebih berani menyerap anggaran." Selengkapnya, silakan baca Dunia Usaha Tunggu Penyaluran Anggaran, Pusat Perlu Asistensi Daerah, yang dilansir print.kompas.com, pada Jumat siang l 4 September 2015 l 15:48 WIB.
[5] "Dari data ini, tampak bahwa Kalteng bukan provinsi yang tingkat kemiskinannya tinggi. Akan tetapi, kita tetap mempunyai tanggung jawab menurunkan angka kemiskinan di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila yang kita cintai ini," ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalteng, Guntur Talajan, kepada wartawan, pada Jumat (13/3/2015). Selengkapnya, silakan baca 6,07% Penduduk Kalteng Miskin, yang dilansir mediakalimantan.com, pada Sabtu l 14 Maret 2015 l 09:37 WIB.
[6] Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta akan meningkat tahun 2015 ini. Masyarakat akan menyesuaikan dengan angka kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta. Selengkapnya, silakan baca Kemiskinan Meningkat di Jakarta, Ini Kata Ahok, yang dilansir kompas.com, pada Senin l 6 April 2015 | 18:14 WIB.
