[5] Sebagai mantan tentara, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, ia sudah terbiasa mendapatkan tugas dari negara. Ia menegaskan, akan melanjutkan kinerja yang telah dimulai oleh Tedjo Edhy Purdijatno dalam memimpin Kemenko Polhukam. Selengkapnya, silakan baca Luhut: Dua Kali Saya Dikasih "Surprise" Presiden, yang dilansir kompas.com, pada Kamis l 13 Agustus 2015 | 12:42 WIB.
[6] Perbandingan hasil survei triwulanan bidang ekonomi menunjukkan indikator paling jeblok. Secara umum, 65 persen responden menilai keadaan ekonomi nasional saat ini dalam kondisi buruk. Selengkapnya, silakan baca Persepsi Terantuk Kenaikan Harga, yang dilansir print.kompas.com, pada Rabu | 29 April 2015.
[7] Kata-kata tersebut diucapkan Abdurrahman Wahid, menjelang Pemilihan Presiden 2004. Saat itu, Megawati Soekarnoputri mencalonkan diri sebagai presiden dan menghendaki Hasyim Muzadi sebagai wakilnya. Pada saat yang sama, Wiranto sebagai calon presiden dari Partai Golkar, mengharapkan dukungan dari Nahdlatul Ulama. Selengkapnya, silakan baca Saya Tak Mau Ditikam Dua Kali, yang dilansir Majalah Tempo edisi 9 Mei 2004, halaman 32-33.
[8] ”Saya datang ke sini ingin menunjukkan, investasi akan berjalan dan terus tumbuh. Jika ada yang meragukan (ekonomi Indonesia) tidak akan tumbuh, itu keliru besar. Sebentar lagi dapat dilihat, bulan depan akan mulai, dan bulan berikutnya akan maju,” kata Presiden saat meresmikan dimulainya pembangunan menara kembar ”Indonesia 1” milik Surya Paloh, di Jakarta, Sabtu (23/5/2015). Menara Indonesia 1 akan dibangun PT China Sonangol Media Investment (CSMI) dengan dana 650 juta dollar AS atau setara Rp 8 triliun, yang sepenuhnya modal asing. CSMI merupakan usaha patungan PT China Sonangol Land dari Tiongkok dengan Media Group yang dimiliki pengusaha dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Saat pemilihan presiden-wakil presiden lalu, Nasdem merupakan partai politik pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selengkapnya bisa dibaca Presiden: Keliru jika Ragukan Pertumbuhan RI, yang dilansir print.kompas.com, pada Minggu, 24 Mei 2015.
[9] Joko Widodo mengatakan hal tersebut, usai membuka Munas MUI IX di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (25/8/2015). Presiden Jokowi juga mengatakan, bahwa Bank Indonesia (BI), Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan sudah membuat instrumen untuk mencari jalan keluar terkait melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Selengkapnya, silakan baca Presiden Jokowi: Jangan Pesimistis, Kita Masih Pegang Duit, yang dilansir kompas.com, pada Selasa l 25 Agustus 2015 | 15:54 WIB.
[10] Porsi kredit perbankan yang belum ditarik debitor, cenderung meningkat. Penyebabnya, kondisi perekonomian yang masih lesu. Per Juni 2015, kredit perbankan yang belum ditarik mencapai 30 persen dari plafon kredit, yang telah disetujui bank. Selengkapnya, silakan baca Kredit yang Belum Ditarik Meningkat, yang dilansir print.kompas.com, pada Sabtu | 22 Agustus 2015.
[11] Menurut Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah akan melakukan berbagai hal agar pemerintah daerah segera melakukan pencairan. Dari mulai cara sederhana, seperti meminta langsung melalui telepon, hingga ancaman perubahan anggaran di tahun selanjutnya. Luhut mengatakan hal itu usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu dengan utusan khusus Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, Hiroto Izumi, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat, 10 Juli 2015. Selengkapnya, bisa dibaca Dana Transfer Mengendap, Pemerintah Pusat Ancam Daerah, yang dilansir tempo.co, pada Jumat, 10 Juli 2015 | 14:20 WIB.
[12] Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, geram karena penyaluran dana pembangunan desa sampai saat ini baru mencapai 20 persen. Padahal, instruksi dan radiogram sudah disampaikan kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, kepala daerah sudah dipanggil ke pusat, begitu pula sekretaris daerah. Kepala biro keuangan dan kepala dinas keuangan pemerintah daerah juga sudah dipanggil, begitu pula DPRD. Selengkapnya, silakan baca Mendagri Geram Penyaluran Baru Mencapai 20 Persen, yang dilansir print.kompas.com, pada Jumat | 28 Agustus 2015.
[13] "Aparat penegak hukum kami minta untuk tidak mencari-cari kesalahan orang. Jangan terlalu cepat menghukumi orang. Sebab, bisa saja kesalahan itu terjadi karena tidak sengaja, ketidaktahuan, atau memang kebijakan yang dibuat berpotensi disalahgunakan jadi kesalahan," kata Luhut Binsar Panjaitan. Selengkapnya, silakan baca seperti Dunia Usaha Tunggu Penyaluran Anggaran, Pusat Perlu Asistensi Daerah, yang dilansir print.kompas.com, pada Jumat siang l 4 September 2015 l 15:48 WIB.
