[4] Selengkapnya, silakan baca Pelanggaran HAM Ditelusuri, yang dilansir print.kompas.com, pada Kamis | 27 Agustus 2015.
[5] Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Pada 10 Oktober 2007, dalam sebuah sidang kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menggabungkan STPDN dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi IPDN.
[6] Setiap tahun sekira 1,8 juta anak Indonesia putus sekolah. Amanat UUD 1945 belum sepenuhnya dilakukan pemerintah, meski sudah 70 tahun negara ini merdeka. Selengkapnya, silakan baca 1,8 Juta Anak Putus Sekolah Setiap Tahun, yang dilansir okezone.com, pada Sabtu l 2 Mei 2015 l 14:03 WIB.
[7] Permasalahan terbesar dalam pembangunan manusia Indonesia adalah rendahnya kesadaran pendidikan. Itu merupakan inti pokok seminar tersebut. Yang menjadi pembicara adalah Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah, Direktur Freedom Institute, Nirwan Arsuka, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, dan arkeolog Universitas Indonesia, Ali Akbar. Selengkapnya, silakan baca Manusia Indonesia Belum Dianggap sebagai Aset, yang dilansir print.kompas.com, pada Kamis Siang | 20 Agustus 2015 l 16:41 WIB.
[8] Pemindahan para siswa SD dan SMP di daerah genangan pembangunan Waduk Jatigede, disesuaikan dengan arah dan minat. Selengkapnya, silakan baca Pemindahan Sekolah di Jatigede Disesuaikan dengan Minat Masyarakat, yang dilansir pikiran-rakyat.com, pada Jumat l 21 Agustus 2015 l 17:45 WIB.
[9] Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumedang akan melakukan penyisiran ke desa-desa, supaya semua lulusan SD melanjutkan sekolah. Ini terkait dengan wajib belajar di Sumedang, yang sudah ingin melangkah ke wajar dikdas (wajib belajar pendidikan dasar) 12 tahun. Selengkapnya, silakan baca Ribuan Siswa SD Tidak Melanjutkan Sekolah, yang dilansir kabarsumedang.com, pada Kamis 3 Juli 2014.
