Kolaborasi Merah-Kuning
Aksi kolaborasi Merah-Kuning itu nampaknya kembali berulang. Tapi, dengan situasi dan kondisi yang sebaliknya. Bila dulu Gus Dur digulingkan karena dituding korupsi, kini Budi Gunawan yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi, diusung rame-rame untuk menjadi Kapolri. Politik memang kerap berulang, bahkan seringkali berulang-ulang.
Terkait dengan penggulingan Gus Dur waktu itu, ada alasan lain yang digelembungkan kubu Megawati saat itu yakni tentang moralitas politik, yang pemerintah semestinya menampilkan pemerintahan yang bersih dan respek terhadap pemberantasan korupsi. Dengan kebulatan tekad mengusung Budi Gunawan sebagai Kapolri, yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi, entah di mana posisi moralitas politik itu kini.
Entah di mana pula ditempatkan komponen respek terhadap pemberantasan korupsi. Situasi legislatif-eksekutif-yudikatif saat ini seakan menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi berada di luar sistem pemerintahan. Padahal, KPK adalah salah satu komponen penting di sebuah negara, agar hak-hak rakyat tak dirampas semena-mena oleh para politisi.
Juga, oleh para penegak hukum, yang seharusnya berfungsi menegakkan keadilan. Maka, laporan media tentang Rekening Gendut sejumlah perwira polisi, yang telah menyeret Budi Gunawan, yang kemudian ditetapkan KPK sebagai tersangka, hendaknya disikapi sebagai proses untuk meningkatkan performa institusi tersebut. Sayangnya, para politisi justru bersekutu dengan mengadakan perlawanan terhadap upaya KPK memberantas korupsi.
[caption id="attachment_346397" align="aligncenter" width="620" caption="Ketua KPK Abraham Samad dan Megawati Soekarnoputri. Ketika KPK tidak dilibatkan dalam seleksi calon Kapolri, Abraham Samad mengatakan: kalau pemerintahan ini tidak mau lihat negara dan bangsa ini jadi baik, maka memang tidak diperlukan pendapat dari KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Foto: tempo"]
Integritas Samad, Independensi KPK
Tidak dilibatkannya KPK dalam proses seleksi calon Kapolri Budi Gunawan oleh Istana dan PDI Perjuangan, telah mengundang banyak spekulasi. Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, kian menambah maraknya spekulasi. Apalagi, Komisi III DPR RI yang diketuai Azis Syamsudin, politisi Partai Golkar, tetap menggelar fit and proper test, meski Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, kondisi tersebut tentulah memprihatinkan. Sepertinya, politisi menyikapi KPK sebagai institusi yang mengganjal kekuasaan mereka. Padahal, Abraham Samad dan KPK yang dipimpinnya, senantiasa membuka diri untuk berhubungan dengan partai politik. Pada Rapimnas PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Minggu, 8 September 2013, misalnya. Abraham hadir untuk memberikan edukasi antikorupsi kepada kader PDIP yang hadir di sana. Sebelumnya, Abraham juga hadir dalam kegiatan pembekalan calon anggota legislatif PDIP di Jakarta, 3 Juli 2013.
Kehadiran Samad tersebut sempat menjadi gunjingan sejumlah elemen masyarakat, yang mempertanyakan integritas Samad. Ada juga yang meragukan netralitas Samad. Dengan apa yang terjadi kini, publik bisa melihat, Abraham Samad dan KPK yang dipimpinnya, tetap bisa menjaga integritasnya serta menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum. Independensi KPK pun masih mampu mereka jaga.