[caption id="attachment_348066" align="aligncenter" width="780" caption="Petugas Partai di Istana sudah bekerja, bekerja, dan bekerja. Petugas Partai di sektor Ekonomi juga sudah bekerja. Petugas Partai di Kepolisian tinggal menunggu pelantikan. Institusi yang mengganjal agenda partai, dilumpuhkan. Dengan satu komando, para Petugas Partai harus mengeksekusi agenda partai, demi memenuhi syahwat kekuasaan, demi melanggengkan dominasi partai yang berkuasa. Foto: kompas.com"][/caption]
Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)
Di Istana, ada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM). Juga, ada Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, mantan dosen Universitas Indonesia (UI). Mereka akademisi yang kini jadi politisi, di posisi Ring-1 Presiden Joko Widodo. Karena masukan dari mereka kah Presiden jadi blunder menyikapi kasus korupsi?
Pratikno boleh dibilang anak kemarin sore di kancah politik praktis. Keterlibatan dan pengalamannya di partai politik, relatif minim. Andi Widjajanto, agak lumayan. Ia sudah agak lama berada di lingkaran dalam PDI-P. Perlu diketahui, Andi Widjajanto adalah putra (alm) Mayjen TNI Theo Syafei.
Harap diingat, Theo Syafei adalah jenderal yang bahu-membahu dengan Megawati untuk menggerakkan PDI Perjuangan. Dalam struktur partai, Theo Syafei pernah menjadi Ketua DPP PDIP. Ia juga rela meninggalkan jabatannya sebagai anggota DPR RI untuk sepenuhnya mengurus PDI Perjuangan bersama Megawati.
Istana PDI Perjuangan
Presiden Joko Widodo adalah Petugas Partai dari PDI Perjuangan. Andi Widjajanto berasal dari lingkaran dalam PDI-P dan putra (alm) Mayjen TNI Theo Syafei, sesepuh PDI-P yang sehati-sejiwa dengan Megawati. Dengan kondisi seperti ini, Istana Negara yang seharusnya mencerminkan kepentingan negara, telah mewujud menjadi Istana PDI Perjuangan, yang lebih memprioritaskan kepentingan partai di atas kepentingan nusa bangsa.
Artinya, kebijakan Istana ya sami mawon dengan pemenuhan kepentingan PDI Perjuangan. Sebagai Ketua Umum PDI-P, dominasi Megawati pada berbagai keputusan Istana, tentulah sesuatu yang tidak terbantahkan. Tanpa hadir secara fisik pun, dominasi itu akan tetap kuat. Meski si mbok serta para kurcaci dari Kandang Banteng berbusa-busa membantahnya, toh rakyat tidak bodoh untuk terus-menerus dibodohi.
Dalam konteks politik partai, keberadaan Joko Widodo tak lebih dari sekadar vote getter, pendulang suara saat Pemilu. Agenda yang akan dijalankan ya agenda partai, dalam hal ini agenda PDI Perjuangan. Pada kasus Budi Gunawan, hal itu jelas terang-benderang. PDI Perjuangan tentu ingin memiliki garis komando di institusi kepolisian, dengan menempatkan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Mantan ajudan Megawati itu pada akhirnya juga akan berfungsi sebagai Petugas Partai di sektor kepolisian, sebagaimana halnya Rini Mariani Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara, yang menjadi Petugas Partai di sektor ekonomi. Partai Politik pada hakekatnya kan menjalan Politik Kekuasaan. Dengan menguasai sebanyak mungkin sektor, dengan menempatkan Petugas Partai di sebanyak mungkin sektor, itulah langkah yang ditempuh PDI Perjuangan untuk melanggengkan kekuasaan mereka.
[caption id="attachment_348068" align="aligncenter" width="709" caption="Surya Paloh dari Partai NasDem, bagai pesawat ulang-alik dari kediaman Megawati ke Istana, sejak kasus Budi Gunawan bergulir. Sesungguhnya, regenerasi belum terjadi dalam peta politik Indonesia, karena pengendali serta penentu kebijakan masih berada di tangan para tetua, yang masih dahaga untuk berkuasa. Foto: tribunnews.com dan viva.co.id"]
