Ini tentu menjadi hambatan tersendiri dalam program nasional untuk pemberantasan buta huruf di pedesaan, untuk mencerdaskan masyarakat desa, untuk meningkatkan minat baca warga desa, dan sebagainya, karena guru bertumpuk di perkotaan, sementara desa senantiasa kekurangan guru. Retno Listyarti mengakui bahwa untuk memindahkan guru dalam kawasan satu kabupaten saja, sangat sulit, apalagi sampai lintas kabupaten.
Sumarna Surapranata menjelaskan, karena keengganan guru serta penolakan guru untuk dipindahtugaskan, sejumlah pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, tidak dapat berbuat banyak, padahal kewenangan pemindahan itu adalah otoritas mereka. Nyoman Suwirta, Bupati Klungkung, Provinsi Bali, nampaknya tidak termasuk dalam kategori tersebut. Sebagai pemimpin kabupaten, ia menyadari bahwa proses belajar-mengajar perlu penyegaran, karena itu mutasi guru harus dilakukan. Selain itu, Nyoman Suwirta juga melihat kenyataan bahwa sejumlah sekolah di sejumlah desa, kekurangan guru.
Maka, pada Senin (29/09/2014), melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Klungkung, ia melakukan mutasi terhadap 349 guru di semua jenjang pendidikan. Dari jumlah itu, 13 guru di antaranya dimutasi dari Klungkung daratan menuju wilayah kepulauan Nusa Penida, yang termasuk daerah terpencil di Kabupaten Klungkung. Kadisdikpora, Nyoman Mudarta, mengatakan, mayoritas guru di Klungkung enggan mengajar di Nusa Penida. Berbagai protes ditujukan kepada Bupati Klungkung.
Apa yang terjadi di Klungkung hanya salah satu contoh reaksi guru terhadap mutasi. Karena itulah, program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) yang digulirkan Mendikbud Mohammad Nuh sejak empat tahun yang lalu, merupakan salah satu opsi untuk mengatasi kelangkaan guru di daerah 3T. "(Kita) mengirim 3.000 guru ke daerah kosong, setiap tahun,” kata M. Nuh di Kantor Koran SINDO dan SINDOnews.com di Jalan Wahid Hasyim, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2014).
Jakarta, 24-01-2015
