[caption id="attachment_353355" align="aligncenter" width="614" caption="Beras miskin untuk rakyat miskin, benar-benar menggambarkan kemiskinan. Secara kualitas, beras miskin ya miskin, rakyat yang menerima juga miskin. Sebelum dimasak, beras raskin dicuci beberapa kali, untuk memisahkan beras dengan kerikil. Meskipun sudah dicuci beberapa kali, warna kuningnya tak bisa hilang. Tabulasi di atas dari 3 desa, yang menerima raskin Februari 2015. Foto: antaranews.com"][/caption]
Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)
Beras Miskin digelontorkan untuk menolong rakyat miskin. Rakyat menebusnya Rp 10.000 untuk mendapatkan 4 kilogram raskin. Ada juga rumah tangga miskin yang mendapat jatah 15 kilogram raskin, dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram. Meski kualitas raskin mengenaskan tapi rakyat miskin tak punya pilihan lain karena mereka miskin.
Karena miskin itu pulalah, ada sejumlah warga miskin yang sesungguhnya berhak mendapatkan raskin, tapi selama November-Desember 2014 dan Januari 2015, tidak mendapatkan haknya. Mereka tentulah tak punya daya untuk protes, apalagi untuk menggelar demonstrasi agar mendapat perhatian pemerintah. Setelah harga beras melonjak hingga 30 persen, barulah warga miskin ini dianggap pemerintah.
Ditahan, 360.000 Ton Raskin
Seharusnya, sepanjang November-Desember 2014 dan Januari 2015, 500.000 ton raskin didistribusikan kepada warga miskin. “Karena masalah-masalah administrasi teknis selama 3 bulan terakhir ini, raskin yang mestinya sudah keluar 500.000 ton sekian, baru keluar 140.000 ton,” ujar Jusuf Kalla usai rapat koordinasi soal harga beras di Kantor Wakil Presiden, Senin (23/2/2015).
Artinya, selama 3 bulan tersebut, ada 360.000 ton beras miskin yang tidak didistribusikan kepada warga miskin. Kenapa? Alasan administrasi teknis yang dikemukakan Jusuf Kalla, tentulah tak mudah dipahami warga miskin. Sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla juga tidak menjelaskan, apa yang ia maksud dengan administrasi teknis tersebut.Ini memang sepenuhnya hak pemerintah, apakah mau mendistribusikan raskin atau tidak.
Lely Pelitasari S., Direktur Pelayanan Publik Bulog, dalam diskusi Harga Beras Tidak Waras di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2015) menegaskan bahwa pemerintah memang tidak menggelontorkan raskin pada periode November-Desember 2014 kepada 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dengan demikian, ada 15,5 juta warga miskin yang tidak menerima raskin selama 2 bulan tersebut. Apa dasar pemerintah menetapkan kebijakan tidak mendistribusikan raskin?
Rakyat miskin tentulah tak punya daya untuk bertanya kepada pemerintah. Mereka paham, pemerintah terlalu tinggi kedudukannya untuk ditanya-tanya. Sebaliknya, rakyat miskin berada di tempat yang sangat rendah untuk bertanya-tanya. Mereka hanya bisa mengelus dada sambil bergumam, kok tega ya pemerintah sama rakyat miskin? Kabarnya Indonesia sekarang dipimpin Presiden Rakyat, rakyat yang mana ya yang dibela Presiden?
[caption id="attachment_353356" align="aligncenter" width="649" caption="Gelontoran beras untuk warga miskin (raskin) di Banyumas, Jawa Tengah. Menurut Kepala Bulog Subdivre Banyumas, Rudi Amran, hingga Februari 2015, Bulog telah menggelontorkan 8.000 ton raskin untuk empat kabupaten, yaitu Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Tiap rumah tangga miskin dapat jatah 15 kilogram raskin, dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram. Foto: antaranews.com"]
