Pekerjaan Bersama "Poros Maritim Dunia"

Poros Maritim Dunia adalah sebuah visi besar yang memandang laut sebagai subjek yang sanggup menggerakkan segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sampai saat ini kita masih terjebak Perspektif pembangunan Perikanan dan Kelautan yang masih di dominasi jebakan berpikir orientasi darat dan titik berat Pembangunan pada sektor Kelautan dan Perikanan yang berbasis Ekonomi dan kurang memperhatikan secara cermat terkait keberlangsungan sumber daya.

Terdapat lima pilar utama untuk mewujudkan visi besar tersebut. Pertama pembangunan kembali budaya maritim indonesia. Kendati demikian sektor laut sebagai faktor alam begitu dominan di negeri ini, realita dan kenyataan yang terjadi, perkembangan kebudayaan yang terjadi tidak senantiasa sejalan. 

Kebudayaan yang berkembang saat ini berjalan jauh meninggalkan kebudayaan laut atau maritim dan cenderung mengarah pada satu pola kebudayaan yang hanya berorientasi pada daratan, dan memandang laut dan wilayah pesisir hanya sebagai objek yang di eksploitasi tanpa memandang mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampungnya. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan dorongan mengenai laut dibandingkan daratan dan  dominasi orientasi ekonomi daratan daripada laut

Kedua komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. 

Komitmen menjaga Sumber daya laut harus dibarengi dengan langkah kebijakan yang presisi dengan tetap menjaga komitmen pembangunan secara berkelanjutan, ada beberapa hal menurut hemat penulis yang sangat penting untuk segera dibenahi demi menjaga keberlangsungan sumber daya dan kedaulatan pangan;

1) memperbaiki kualitas data di sektor kelautan dan perikanan sebagai upaya dalam menentukan kebijakan strategis yang presisi

2) melakukan zonasi wilayah pesisir dengan mengintregasikan peraturan dan kebijakan kepada seluruh lembaga negara, perguruan tinggi, masyarakat dan stakeholder terkait untuk bersama menjaga serta mengawasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing, hal ini sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan aturan

3) mendorong UMKM kelautan perikanan sebagai lokomotif utama untuk kembali merebut pasar domestik dengan mempermudah izin dan memperbanyak pendampingan sehingga UMKM mampu berkembang dan bersaing dengan produk luar

4) memperbaiki UU no 16 tahun 1964 terkait bagi hasil perikanan yang merupakan salah satu landasan hukum yang memiliki point penting untuk memperkuat posisikan nelayan sebagai pilar utama dalam visi Poros Maritim Dunia

Ketiga komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Memandang laut sebagai penghubung bukan pemisah antar pulau adalah salah satu point yang harus kita sadari sebagai warga negara yang hidup di negara kepulauan seperti indonesia. 

Ketimpangan pembangunan dan penduduk memang masih menjadi salah sebuah masalah klasik yang harus kita sikapi secara arif dan bijak secara bersama sama. 

Konsep pembangunan dengan menempatkan laut sebagai halaman depan negara kita sudah tentu akan meningkatkan berbagai sektor baik konektifitas antar pulau, logistik dan pariwisata berbasis maritim, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu kita cermati lebih dalam terkait bagaimana peranan masyarakat lokal apakah hanya menjadi penonton dan objek dari pembangunan tersebut ataukah menjadi subjek dan penggerak dari pembangunan tersebut, hal ini patut kita tunggu komitmen dari pemerintah dengan melihat detail rencana apa yang akan dilakukan, karena menurut hemat penulis sejak Visi Poros Maritim Dunia ini dicetuskan dan dikeluarkannya peraturan presiden nomor 16 tahun 2017 belum terdapat langkah konkrit untuk mensukseskan pilar diatas.

Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan dan Kelima sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. 

Diplomasi maritim dan membangun kekuatan pertahanan maritim adalah point penting dari pilar keempat dan kelima dari visi Poros Maritim Dunia. 

Di tengah pandemi covid 19 berbagai negara sedang berlomba lomba untuk mengamankan stok pangan dan memperluas wilayah dalam rangka mencari sumber pangan baru baik dengan cara memperluas wilayah dan pengaruh ke negara lain. 

Diplomasi Maritim dan pertahanan maritim mutlak diperlukan sebagai salah satu cara untuk menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan pulau-pulau terdepan, serta mengamankan sumber daya alam pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif negara kita. 

Mari kita amati bersama potensi konflik di laut natuna utara dimana klaim sepihak Republik Rakyat China bahwa wilayah tersebut masuk di wilayah jalur "nine dash line" wilayah mereka dan juga maraknya kasus ilegal fishing yang dilakukan oleh nelayan negara lain, harus kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada  Bakamla, Satgas 115 dan TNI AL kita yang terus menjaga dan berhasil menertibkan ilegal fishing yang terus terjadi di WPPN RI kita, akan tetapi hal itu belum cukup dan membuktikan bahwa diplomasi maritim dan kekuatan pertahanan maritim kita belum memberikan efek deteren kepada negara. 

Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu kita tingkatkan bersama dalam rangka mensukseskan Visi Poros Maritim Dunia, Keterbukaan, sikap optimis dan terus meningkatkan kapasitas diri adalah hal minimal yang bisa kita lakukan utuk terus memberikan sumbangsih kepada negara tercinta ini.

Salam

Penulis Wahyu Isroni

Dosen Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Airlangga