Jakarta, Kompasiana - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo secara resmi menominasikan Visions of Peace Initiative (VOPI) untuk Nobel Perdamaian 2022.Hal tersebut terungkap saat konferensi pers Visions of Peace yang digelar di ATM Rakyat Nusantara Restoran, Cibubur (Jawa Barat) pada Rabu, 3 Februari 2022 lalu.
“Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia mendukung penuh Visions of Peace Initiative (VOPI) dan berharap tahun ini akan diberikan Nobel Perdamaian," kata Bambang Soesatyo, seperti kutipan dari Pendiri Visions of Peace Initiative, Princess Cheryl Halpern dan Pangeran KPH Dr. Damien Dematra.
Sebagai ketua dari MPR yang beranggotakan 711 orang anggota, yakni 136 senator dan 575 perwakilan, Bamsoet menjelaskan, VOPI telah menginspirasi ratusan ribu anak muda Indonesia melalui lebih dari 53 kegiatan langsung yang telah diadakan di seluruh Republik Indonesia serta kehadiran digital virtualnya yang signifikan.
Soesatyo juga menyampaikan penghargaan pribadinya kepada VOPI. “Saya mengirimkan dukungan penuh saya kepada VOPI untuk menerima Nobel Perdamaian," kata Soesatyo.
Sementara Visions of Peace Initiative percaya dengan Etika Timbal Balik, juga dikenal sebagai Aturan Emas, nilai universal yang termasuk dalam semua agama dan tradisi.
Etika Timbal Balik ini mengajarkan kita untuk "Lakukan Pada Orang Lain Seperti yang Anda Inginkan Dilakukan Untuk Diri Sendiri dan Jangan Lakukan Kepada Orang Lain Seperti yang Tidak Anda Inginkan Untuk Diri Sendiri. Nilai ini merupakan inti dari moto nasional Republik Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
Sejak diluncurkan pada tahun 2017, Visions of Peace Initiative telah menanamkan dan terus memberikan pemahaman yang berarti tentang perilaku etis yang dapat dicapai melalui nilai timbal balik.
Faktanya, kita masing-masing, bukan hanya kaum muda, perlu juga mengingat Aturan Emas ini.
Selain dicalonkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, VOPI juga telah dinominasikan ke Panitia Nobel Perdamaian oleh Ketua DPD-RI AA LaNyalla Mattalitti, dan H. Muhammad Farhan, SE, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Komisi 1.
Menurut sumber resmi Visions of Peace dalam press conference tersebut, juga yang diadakan di ATM Rakyat Nusantara, Cibubur pada Rabu, 3 Februari 2022 lalu, mencatat bahwa setiap badan legislatif nasional telah secara resmi menominasikan Visions of Peace Initiative untuk Penghargaan bergengsi Nobel Perdamaian.
Diketahui, belun pernah sebelumnya, dalam sejarah Republik kita, lembaga legislatif kita menyatakan dukungan kolektif untuk sebuah organisasi non-pemerintah. Kami berharap penghargaan ini akan menginspirasi semua orang yang telah berpartisipasi dalam VOPI dan mereka yang belum berpartisipasi di masa depan, untuk bekerja sama untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi di rumah kita, sekolah kita, komunitas kita dan di negara kita.
Visions of Peace Initiative juga merasa terhormat telah dinominasikan untuk Nobel Perdamaian oleh Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, dari UKIT Tomohon dan oleh Dr. Ephraim Isaac, Direktur Institute of Semitic Studies di Princeton University, USA. Kedua universitas akademika yang disegani ini mengutamakan pentingnya pengajaran VOPI kepada kaum muda tentang keadaban.
Sebagai pengakuan atas nominasi tersebut, pendiri Visions of Peace Initiative, Princess Cheryl Halpern dan Pangeran KPH Dr. Damien Dematra mendorong semua orang untuk menghargai komentar Alfred Nobel bahwa, "Keinginan baik tidak akan menjamin perdamaian." Mereka mendesak kita semua untuk, “Ingatlah bahwa kesopanan dan perdamaian membutuhkan komitmen yang teguh untuk menanamkan dalam setiap generasi pemahaman tentang ‘Etika Timbal Balik.”
Penghargaan Nobel Perdamaian yang dikenal Nobel Peace Prize adalah Penghargaan Nobel bergengsi internasional yang dibuat oleh industrialis, penemu dan produsen persenjataan Alfred Nobel.
Penghargaan yang dimulai pada tahun 1901 silam diberikan untuk orang-orang yang memberikan upaya terbesar atau terbaik bagi persaudaraan antar bangsa, bagi penghapusan atau pengurangan angkatan bersenjata, dan bagi pelaksanaan atau promosi kongres perdamaian.