Korupsi sangat merugikan keuangan negara yang dananya berasal dari pajak masyarakat. Oleh karena terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara, maka target pembangunan yang semestinya dapat dicapai dengan dana tersebut menjadi terbengkalai. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat.
Pendidikan Pancasila merupakan salah satu pilar dalam sistem pendidikan di Indonesia yang berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai dasar falsafah negara. Dalam konteks sejarah bangsa, Pancasila tidak hanya memiliki peran normatif, tetapi juga sebagai alat pembentuk karakter dan identitas bangsa. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep pendidikan Pancasila serta alasan dibutuhkannya pendidikan ini secara mendalam, dengan mendasarkan pada kajian literatur yang relevan.
Pendidikan Pancasila sendiri memiliki beberapa dimensi, di antaranya nilai moral, sosial, dan politik. Di dalam konteks ini, pendidikan Pancasila tidak hanya berfokus pada pengajaran teori, tetapi juga implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan jenis-jenis dimensi dalam pendidikan Pancasila:
1. Dimensi Moral: Dimensi moral dalam pendidikan Pancasila menekankan pentingnya moralitas dalam kehidupan individu. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi harus dipahami dan diterapkan oleh setiap individu.
2. Dimensi Sosial: Dimensi sosial dalam pendidikan Pancasila merupakan bentuk pendidikan yang memfasilitasi pengembangan sikap sosial yang positif, seperti; gotong royong, kepedulian, dan solidaritas. Hal ini penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.
3. Dimensi Politikal: Dimensi politikal dalam pendidikan Pancasila memberikan kerangka dasar dalam bernegara. Pendidikan Pancasila membantu individu memahami sistem politik, hak asasi manusia, dan kewajiban sebagai warga negara.
Selain dari dimensi pendidikan Pancasila, alasan yang mendasari pentingnya pendidikan Pancasila juga beragam. Maka penerapan pendidikan Pancasila diperlukan karena beberapa alasan sebagai berikut:
1. Menghadapi Tantangan Globalisasi. Dalam era globalisasi, tantangan terhadap nilai-nilai lokal sangat besar. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat menjadi benteng untuk melindungi identitas bangsa dan nilai-nilai luhur yang ada.
2. Meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Dengan memperkenalkan dan mendalami Pancasila dalam pendidikan, generasi muda diharapkan dapat memahami pentingnya partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Membangun Karakter. Pendidikan Pancasila berfokus pada pembentukan karakter yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Hal ini penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang bermoral dan beradab.
4. Menanggulangi Radikalisasi. Dengan penguatan nilai-nilai Pancasila, diharapkan pendidikan ini dapat mengurangi potensi radikalisasi di kalangan generasi muda.
Pancasila adalah dasar dan ideologi utama bagi Republik Indonesia yang mendasari cara hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai ideologi yang membimbing kebijakan dan struktur negara. Makalah ini akan membahas Pancasila dari perspektif konsep, tujuan, urgensi, serta alasan pentingnya kajian Pancasila. Selain itu, akan diuraikan juga sumber-sumber yang relevan mengenai Pancasila serta dinamika dan tantangan yang dihadapinya. Makalah ini akan mengakhiri dengan membahas esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara
1. Definisi Konsep Negara
- Konsep negara mencakup ideologi dan prinsip dasar yang membentuk struktur pemerintahan dan hubungan antara negara dengan warganya, termasuk sistem hukum dan kebijakan yang diterapkan.
2. Pancasila sebagai Konsep Negara
- Lima Sila sebagai Prinsip Utama: Pancasila terdiri dari lima sila yang
mengatur prinsip dasar negara. Setiap sila mencerminkan elemen penting dalam struktur dan sistem pemerintahan Indonesia.
- Integrasi Nilai-nilai: Pancasila menggabungkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam satu kesatuan yang menyatukan berbagai aspek kehidupan negara.
- Penerapan dalam Pemerintahan: Pancasila menjadi dasar bagi sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia, dengan prinsip-prinsipnya diintegrasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya.
Tujuan Negara Berdasarkan Pancasila
- Kesejahteraan Rakyat: Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia," berfokus pada pencapaian kesejahteraan yang adil dan merata untuk seluruh rakyat.
- Persatuan dan Kesatuan: Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman.
- Keadilan Sosial dan Ekonomi: Sila kedua dan kelima menekankan keadilan sosial dan ekonomi, mengurangi kesenjangan dan memberikan kesempatan yang setara.
- Demokrasi dan Partisipasi: Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," mendukung penerapan sistem demokrasi yang inklusif dan partisipatif.
Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan pengaruh dan penggelapan dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan pribadi. Korupsi paling umum terjadi di kleptokrasi, oligarki, negara-narkoba, dan negara bagian mafia.
Perilaku korupsi bisa saja dianggap perbuatan yang wajar jika masyarakat sudah bersikap permisif terhadap korupsi dan tidak membangun sikap anti korupsi. Oleh sebab itu pencegahan dan pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh masyarakat Indonesia.
Peran masyarakat dalam memberantas korupsi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu
 *Strategi preventif, masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya perilaku koruptif, misalnya dengan tegas menolak permintaan pungutan liar dan membiasakan melakukan pembayaran sesuai dengan aturan.
 *Strategi detektif, masyarakat diharapkan aktif melakukan pengawasan sehingga dapat mendeteksi terjadinya perilaku koruptif sedini mungkin.
 *Strategi advokasi, masyarakat aktif melaporkan tindakan korupsi kepada instusi penegak hukum dan mengawasi proses penanganan perkara korupsi.
 TINDAK PIDANA KORUPSI
