Besar kemungkinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan terjungkal dalam Pemilu Legislatif 2019. Hal ini adalah imbas dari tertangkapnya Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) oleh KPK. Rommy
ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan dan statusnya kini adalah tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama.
Rommy adalah kader muda yang berpengaruh di partainya. Meski minim elektabilitas di mata pemilih, sosok Rommy terbilang cukup popular. Karena itu, kasus Rommy akan menjadi pukulan telak bagi PPP. Apalagi mengingat Ketua Umum PPP sebelumnya, Surya Darma Ali telah diputus sebagai terpidana kasus korupsi. Akibatnya, citra PPP diprediksi akan terjun bebas.
Pemilih PPP kemungkinan besar akan eksodus ke Parpol bernuansa Islam lainnya. Kemungkinan besar adalah PKB sebab memiliki irisan masa lalu. Dulu berkat fusi parpol di zaman Suharto, kalangan nahdliyin banyak menitip suara ke PPP. Sayangnya pasca reformasi, kalangan nahdliyin banyak yang eksodus dari PPP sehubungan dengan berdirinya PKB. Hal ini menyebabkan PPP kehilangan basis tradisionalnya.
Perilaku ini kemungkinan akan terulang lagi di Pileg 2019 sebab pemilih PPP tentu tidak mau suara mubazir mengingat Parliamentary Threshold 4 persen dan kasus Rommy, sehingga sulit bagi kader-kader PPP untuk lolos ke Parlemen. Ini adalah gambaran perilaku pragmatis.
Tapi, kemungkinan pemilih PPP yang idealis sehingga tidak akan melabuhkan diri ke PKB juga tinggi. Pasalnya mereka paham kalau PKB "tidak bersih-bersih amat" dari perilaku koruptif.
Mereka bisa membaca dari pengakuan Mahfud MD yang menyelamatkan menteri dari kader NU saat tersangkut kasus kardus durian di KPK. Publik paham kalau yang dimaksud adalah dugaan suap yang melibatkan mantan Menakertrans Muhaimin Iskandar tempo lalu. Uang suap tersebut ditempatkan di sebuah kardus durian, maka munculah istilah kasus suap Durian.
Publik juga paham KPK pernah memanggil Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo untuk untuk kasus suap terkait opini WTP BPK atas kementerian yang bersangkutan. Sebelumnya, pendahulu Eko, Marwan Jafar pernah disebut menerima suap dalam kasus proyek di Kementerian Perhubungan dalam sidang tipikor.
Hari ini, publik dikejutkan dengan disebutnya nama menteri dari PKB, yakni Menpora Imam Nahrawi. Dalam sidang tipikor, Imam disebut menerima fee sebesar Rp 1,5 miliar dalam kasus korupsi KONI.
Membaca fenomena ini saya pikir basis PPP yang berhaluan idealis tidak akan melabuhkan pilihannya pada PKB. Meski begitu, mereka akan mencari parpol yang juga memiliki basis agama yang kuat. Pilihannya ada dua: PAN atau PKS.
PAN bisa menjadi rumah terbuka bagi pemilih PPP yang eksodus, karena sebagai ormas Islam, Muhammadiyah tentu punya hubungan kultural dengan PPP, utamanya di masa lalu. Sementara, PKS dan NU jelas tidak terpisahkan karena banyak pimpinan serta kader PKS yang lahir dan besar dari kalangan NU.
