Pancasila merupakan ideologi dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting, baik dalam aspek politik, sosial, maupun hukum. Sejak disepakati dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945, Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pada alinea keempat, yang mencantumkan lima sila Pancasila sebagai dasar filosofis pendirian negara.Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, yakni:
 1. Ketuhanan yang Maha Esa: Menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menghormati hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan.
3. Persatuan Indonesia: Menjunjung tinggi integritas nasional di tengah keberagaman.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Menegakkan demokrasi berdasarkan musyawarah mufakat.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata.
Pancasila sebagai Sumber Hukum Nasional
Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga sumber utama dalam sistem hukum nasional. Sebagai sumber hukum, Pancasila menjadi landasan moral, etika, dan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Segala bentuk hukum yang dibuat di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, UUD 1945 yang berlandaskan Pancasila menjadi hukum tertinggi, yang kemudian jelaskan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya.
