Critical Thinking Understand (Hukum Perdata Islam Indonesia)

UTS HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA
NAMA: ISMIA HANNY KHAROMAH
NIM: 212121153
KELAS: HKI 4E

PENGERTIAN HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA

Semua undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam termasuk dalam hukum perdata Islam. Dengan kata lain, hukum perdata Islam adalah asas privat fundamental yang mengatur kepentingan individu yang sangat relevan bagi umat Islam di Indonesia. Aturan jual beli, pinjam meminjam, berserikat, dan peralihan hak, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi, semuanya diatur oleh hukum perdata Islam, termasuk hukum perkawinan, pewarisan, dan pengaturan masalah materi dan hak atas objek.

PRINSIP PERKAWINAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974 dan KHI

Prinsip perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 :

• Terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal merupakan tujuan dari pernikahan. Akibatnya, suami dan istri harus bekerja sama untuk saling melengkapi sehingga masing-masing dapat tumbuh sebagai pribadi dan berkontribusi pada kesejahteraan spiritual dan material.
• Menurut undang-undang ini, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain itu, setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Hukum ini menganut asas monogami hanya jika yang bersangkutan menghendakinya, karena hukum agama yang bersangkutan membolehkan seorang suami beristri lebih dari satu.
• Undang-undang ini didasarkan pada pemikiran bahwa calon suami istri harus matang lahir dan batin sebelum dapat menikah. Hal ini memastikan bahwa tujuan pernikahan akan tercapai tanpa perceraian dan calon tidak akan memiliki anak yang tidak sehat. Pasangan yang masih di bawah umur karena perkawinan terkait dengan masalah kependudukan kemudian memperlambat laju kelahiran yang semakin tinggi.
• Undang-undang ini menganut premis bahwa perceraian itu sulit karena tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, langgeng, dan sejahtera. Harus ada alasan khusus untuk perceraian (Pasal 19 Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), dan pengadilan agama Islam dan pengadilan negeri non-Muslim harus mengadili kasus tersebut.
• Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami baik dalam hubungan rumah tangga maupun sosial, sehingga memungkinkan suami istri untuk bernegosiasi dan memutuskan segala sesuatu dalam keluarga.

Prinsip atau asas perkawinan dalam KHI (kompilasi hukum islam) :

• Asas Persetujuan Tidak ada paksaan dalam perkawinan. Prinsip-prinsip berikut berlaku untuk Pasal 16-17 KHI: Identifikasi menggunakan metode kelulusan calon. Anda bisa mendapatkan berbagai macam bentuk: pernyataan yang meyakinkan dan benar. Sesegera mungkin, atau dengan cara yang berbeda dengan milik Anda atau milik Anda sendiri Setelah perkawinan dilangsungkan, pencatat kemungkinan besar akan melaksanakan persetujuan dari calon suami istri dengan membagikannya kepada kedua orang yang telah berbicara . Jika pasangan tidak mematuhi ini, pernikahan tidak akan diperpanjang.
• Prinsip kebebasan Prinsip kebebasan terdiri dari pasangan, memperluas jangkauan pernikahan. Pasal 18 (tidak ada penghalang perkawinan), 39-44 KHI (jarak perkawinan).
• Asas Perkawinan antara Orang dengan Istri Orang Asas ini adalah Asas Perkawinan antara Orang dengan Istri Orang: KHI Pasal 77).
• Asas kepastian hukum Pasal perkawinan harus ditetapkan dan dilaksanakan dengan catatan. Pernikahan di Isbath di depan pengadilan agama. Referensi disediakan oleh pencatat bisnis. Karena adanya keputusan pengadilan, ini adalah pernikahan.

PENTINGNYA PENCATATAN PERKAWINAN DAN DAMPAK APABILA PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN

Kedua mempelai harus menghargai pencatatan perkawinan karena buku nikah yang mereka peroleh adalah bukti asli sahnya perkawinan mereka secara agama dan bangsa. Perkawinan seseorang akan mempunyai akibat hukum apabila ada bukti bahwa perkawinan itu dicatatkan.

Hasil dari tidak mendaftarkan pernikahan. Secara sosiologis, akta kelahiran sulit diperoleh jika perkawinan tidak dicatatkan, pasangan tidak dapat menggugat suami jika meninggalkannya, istri tidak menerima tunjangan suami-istri, dan suami pensiun. Ibu dan keluarga ibu adalah sama untuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicakup oleh UU Perkawinan 1974. Pasal 43(1) dan 42 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 masing-masing menyebutkan 1 tahun 1974.

Jika dicermati secara lebih mendalam, hubungan yang terdaftar secara hukum di suatu negara dan hubungan yang tidak terdaftar secara hukum menghasilkan akibat hukum yang berbeda sebagai akibat dari tidak didaftarkannya hubungan tersebut. 

Anak-anak adalah salah satu hasil hukum yang paling jelas. Nyatanya, masih banyak generasi muda yang dibesarkan dalam dunia maksiat dan menghadapi tantangan dalam melindungi dan menegakkan hak-hak anak dalam kaitannya dengan norma keluarga. Selain itu, akses anak-anak ke layanan sosial dan pendidikan dibatasi. Karena tidak ada hukum waris dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, segala kemungkinan akibat hukum lainnya terhadap istri dan sehubungan dengan hukum waris sebenarnya tersembunyi.

Meskipun perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau kendali petugas pencatat bersifat tidak tetap dan diremehkan kekuatan hukumnya, dampak perkawinan agama adalah akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini terjadi meskipun perkawinan berdasarkan agama atau kepercayaan dianggap sah. sebagai pelanggaran terhadap peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Secara hukum dan sosial, perkawinan ini menimbulkan dampak negatif yang cukup besar bagi pasangan suami istri dan wanita pada umumnya, serta terhadap anak yang mereka miliki.

PENDAPAT ULAMA DAN KHI TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL

Pandangan para ulama mengenai pernikahan wanita hamil :

• Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal Dikatakan bahwa laki-laki yang tidak hamil tidak boleh menikahi wanita yang sedang hamil kecuali wanita tersebut telah melahirkan dan masa iddahnya telah berakhir. Imam Ahmad juga menambahkan syarat wanita mengaku zina. Kecuali dia melakukan perzinahan, dia tidak bisa menikah lagi.
• Pendapat Imam Asy-Syafi'i yang menjelaskan bahwa dia boleh menikah dengan laki-laki yang sedang hamil maupun tidak. tanpa harus menunggu sampai anak lahir. Syafi'i berpendapat bahwa wanita boleh menikah meskipun dalam keadaan hamil asalkan pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan ada ijab qabul. Seorang wanita diperbolehkan berhubungan seks dengan wanita lain jika dia hamil karena perzinahan dan tidak diharuskan oleh hukum untuk melakukan "iddah."
• Pendapat Imam Hanafiyah: Jika seorang laki-laki hamil, seorang perempuan boleh menikah dengannya. Akan tetapi, ia tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan suaminya sampai anak yang dikandungnya lahir, jika laki-laki yang dinikahinya tidak hamil.
• Pendapat Imam Abu Hanifah yang menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan hamil dan juga laki-laki hamil, maka hukumnya boleh. Jika pria yang dinikahinya tidak hamil, dia tidak dapat menghubunginya sampai dia memiliki keturunan.
• Pendapat Imam An-Nawawi Menurut Imam An-Nawawi, wanita yang hamil karena zina diperbolehkan menikah. Menurut para akademisi tersebut, hukum Syariah tidak berlaku bagi wanita menikah yang hamil akibat perzinahan. Padahal tujuan iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab dan memuliakan sperma. Namun, dalam hal ini, sperma pezina laki-laki tidak diperhitungkan, dan sifat hubungannya dengan ibunya ditentukan oleh kehamilan setelah tidak menikah.

Pandangan KHI mengenai pernikahan wanita Hamil :

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengatur, dalam ayat 1, 2, dan 3, status perkawinan ibu hamil:

• Seorang wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dapat menikah dengan pria yang menghamilinya.
• Perkawinan dengan wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan tanpa menunggu anak lahir.
• Seorang wanita yang menikah dalam keadaan hamil tidak perlu menikah lagi setelah anak yang dikandungnya lahir.

CARA MENGHINDARI PERCERAIAN

• Berkomunikasilah dengan baik dengan pasangan Anda dan bersabarlah saat menghadapi masalah. dan memegang prinsip pernikahan.
• Saling menghormati, memperlakukan satu sama lain dengan baik, dan menghindari kekerasan. Hal ini akan membangun keharmonisan dalam hubungan suami-istri sehingga keduanya dapat melakukan tugasnya dengan benar dan adil.
• Siap untuk menguasai perasaan sebanyak mungkin dan dengan hati-hati mendorong satu sama lain, kesalahan yang tepat dengan tulus dan sungguh-sungguh.
• Selalu andalkan Allah SWT dan berdoa.

PENJELAAN MENGENAI BOOK REVIEW SAYA

 "HUKUM MANUSIA DAN KELUARGA (dari perspektif Hukum Perdata/BW Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat)" adalah judul buku yang ditulis oleh Soedharyo Soimin, S.H. Yang mengingat garis besar masalah peraturan manusia yang berbeda untuk sudut pandang yang sah, khususnya peraturan standar, peraturan Islam dan peraturan umum / BW serta bagian dari peningkatannya dalam studi hukum. Perkawinan, anak, perceraian, waris, dan hibah semuanya dibahas dalam buku ini dari perspektif hukum Islam, sebagaimana perkembangan hukum Indonesia.

Saya merasa mengesankan bahwa berbagai aspek hukum dari setiap kasus disajikan secara terpisah dari perspektif hukum umum, hukum Islam, dan hukum perdata Barat (BW). sejauh mana kehidupan pribadi orang dalam dalam masyarakat hukum terhubung dengan peran yang dimainkan hukum. Penulis menyampaikan dalam buku ini secara jelas, komprehensif, dan mendalam. Daftar isi yang ringkas menunjukkan hal ini. Terlebih lagi, pembaca mendapatkan informasi yang sangat jelas dan mudah dipelajari. Selain itu, saya memperluas perbedaan antara hukum umum dan hukum Islam.

Buku Hukum Perorangan dan Keluarga ini memiliki keunggulan sebagai berikut: Susunan daftar isi dalam buku ini sangat jelas sehingga memudahkan pembaca untuk menemukan susunan yang tepat dan menghindari kebingungan. Bagi mereka yang tidak tahu atau ingin memahami hukum, buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana.