Lihatlah pelataran gedung Mahkamah Konstitusi (MK), udara penuh dengan teriakan. Hanya satu tujuan agar MK bisa menganulir keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menetapkan presiden terpilih, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi).
" Ah....sampai kapan pengikut mas Bowo akan terus menggugat keterpilihan mas Joko." keluh pak Mukti, pensiunan pemda
" Kadung keluar duit banyak, pak ! agak susah juga untuk menghentikan kejengkelan hati pak Prabowo yang dikalahkan oleh 'petugas partai'. Jika saja pak Prabowo legowo menerima keunggulan pak Jokowi, otomatis nggak perlu ada dema-demo di Medan Merdeka Barat, yang menggangggu lalu lintas di wilayah Monas itu." kata mas Malik kepada pak Mukti
" Harga yang harus dibayar oleh rakyat untuk hidup di alam demokrasi. Mereka harus menerima kebisingan dan keriuhan para pihak yang menolak. Bagi yang pernah mengalami jaman Orde Baru di era kepemimpinan pak Harto, tentu tak akan menemui demo-demo semacam itu. Setelah pak Harto lengser, semua orang pengen ngomong, semua orang pengin teriak, semua orang pengen didengarkan aspirasinya dan semua orang pengen kuasa dan mencicipi kekuasaan." ucap kang Toha
" Dan di era ini orang paling mudah menjual rakyat, menjual aspirasi rakyat. Walaupun kita tahu banyak yang judulnya aspirasi rakyat tidak murni lagi mewakili kepentingan rakyat, lebih banyak mewakili kepentingan pribadi, kepentingan teman, kepentingan kelompok, kepentingan keluarga. Bahkan kepentingan pribadi dan atau kelompok sangatlah sering digunakan dengan mengatas-namakan kepentingan rakyat." sambung kang Toha
" Nggak beda jauh kan, Kang. Dengan dema-demo di MK seperti sekarang ini, mereka berteriak -katanya- untuk kepentingan rakyat banyak. Padahal yang diperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok." tukas pak Mukti
" Itulah pak Mukti." ucap mas Malik
" Makanya kita, rakyat kecil, harus pandai memilih dan memilah mana pihak yang bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan mana pihak yang bekerja demi kelompoknya. Dengan media seperti sekarang yang relatif bebas, kita memperoleh informasi rekam jejak para politisi, elit partai dan partai yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Elit seperti ini tidaklah banyak di negeri ini, tetapi yang sedikit itulah yang harus kita pilih. Para pemimpin yang bekerja dengan tangannya bukan dengan mulutnya, para pemimpin yang bekerja demi rakyat bukan demi syahwat pribadi dan kelompoknya. Pemimpin yang baik sudah pasti mendapat porsi pemberitaan yang baik." kata kang Toha
" Tapi...Kang, bukankah media juga bisa mem-frame- agar seseorang bisa terlihat baik di mata rakyat." ujar mas  Malik
" Setuju ! tapi sampai berapa lama, orang itu dicitrakan sebagai pemimpin yang baik, ketika pada kenyataannya justru bertolak belakang. Bisa saja rakyat tertipu, tapi apakah ia bisa menipu semua orang. Barang busuk yang ditutupi dengan baik sekalipun, suatu ketika bau busuknya akan tercium juga. Sekali lagi kita harus berterima kasih kepada media yang masih memiliki kredibilitas, masih memelihara idealisme para wartawan yang mengelolanya. Dari tangan merekalah, kita bisa menerima informasi yang benar untuk mengukur seberapa baik orang yang telah kita pilih." kata kang Toha
" Masing-masing orang yang telah menggunakan hak pilihnya tentu mempunyai pertimbangan dengan menggunakan informasi yang mereka miliki, kenapa harus memilih si A bukan si B. Inilah yang terjadi di republik ini, ketika pilpres yang lalu, kita dihadapkan pada satu pilihan kalau bukan pilih Prabowo ya pilih Jokowi, demikian juga sebaliknya. Rakyat sudah menentukan pilihannya dan suara Jokowi mengungguli suara Prabowo. Terlepas dari segala kekurangan, menurut saya pilpres sudah berjalan dengan fair, apalagi KPU sudah mengunggah perhitungan di TPS seluruh Indonesia ke website-nya. Ini sebuah langkah maju dan terobosan. KPU ingin transparansi hasil perhitungan di TPS-TPS. Apalagi ditambah dengan adanya portal 'kawalpemilu.org'. Mestinya pihak yang merasa kalah bisa mencermati scan C1 yang sudah diunggah oleh KPU." ujar kang Toha
