Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia, dengan lebih dari 17.500 pulau. Pesisir merupakan wilayah yang memiliki daya tarik alamiah dan kultural yang luar biasa, menjadi tempat tinggal bagi banyak keluarga. Keluarga di area pesisir seringkali menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor kelautan, pariwisata, pertanian pantai, dan aktivitas ekonomi lainnya. Namun, kehidupan di area pesisir juga membawa tantangan tersendiri, seperti risiko bencana alam, fluktuasi ekonomi, dan masalah lingkungan.
Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan keluarga adalah aspek penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat di area pesisir. Manajemen SDM yang efektif melibatkan pengelolaan tenaga kerja, pengembangan keterampilan, pengaturan beban kerja, dan pemenuhan kebutuhan pekerja. Selain itu, kesejahteraan keluarga mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan yang membentuk kehidupan sehari-hari keluarga.
Dampak karakteristik lingkungan pesisir pada manajemen SDM dan kesejahteraan keluarga penting untuk dipelajari. Karena, wilayah pesisir memiliki risiko bencana alam seperti banjir, badai, dan kenaikan permukaan laut, yang dapat mengancam keamanan, mata pencaharian, dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, adanya fluktuasi ekonomi yang seringkali terkait dengan industri pariwisata dan kelautan juga mempengaruhi kestabilan sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga di daerah pesisir.
Permasalahan yang terjadi ke keluarga nelayan seringkali berhadapan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi permasalahan di faktor internal. Ketidaksejahteraan keluarga nelayan pesisir yang terjadi akibat dari ketimpangan akses teknologi, akses ekonomi, investasi, serta permasalahan terkait lemahnya institusi desa dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Keretakan rumah tangga ini dapat dipicu oleh faktor ekonomi yang seringkali menjadi permasalahan di desa pesisir khususnya nelayan.
Selain itu menurut Aisyah, Soetang, dan Supsiloani dalam risetnya yang berjudul, "Profil Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Tradisional Untuk Penyediaan Data Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Nelayan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara" menjelaskan bahwa pemerintah seringkali memberikan bantuan salah sasaran akibat dari ketidakakuratan data demografis masyarakat pesisir. (Aisyah, et al 2022). Sehingga pemerintah masih belum memberikan bantuan secara optimal kepada masyarakat nelayan pesisir sehingga permasalahan yang terjadi masih cukup menganggu perkembangan masyarakat nelayan di pesisir.
Kondisi ekonomi keluarga nelayan pesisir merupakan aspek penting dalam manajemen kesejahteraan dan sumberdaya manusia keluarga nelayan pesisir. Keluarga nelayan, yang hidup dekat dengan lautan, seringkali menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Ketergantungan pada hasil tangkapan ikan dan faktor-faktor eksternal seperti perubahan cuaca dan permintaan pasar membuat kondisi ekonomi keluarga nelayan sangat rentan. Oleh karena itu, manajemen kesejahteraan dan sumberdaya manusia keluarga nelayan pesisir menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan, pelatihan, akses ke sumber daya laut, serta diversifikasi sumber pendapatan agar mereka dapat mengatasi ketidakpastian ekonomi yang mereka hadapi.
Selain itu, penting juga untuk memperhatikan isu-isu sosial dan budaya yang memengaruhi keluarga nelayan. Misalnya, aspek keberlanjutan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan menjadi semakin relevan dalam konteks ini. Menerapkan praktik-praktik berkelanjutan dalam penangkapan ikan, serta mengedukasi keluarga nelayan tentang pentingnya menjaga lingkungan laut, adalah langkah penting dalam manajemen kesejahteraan mereka. Seiring dengan upaya-upaya ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu terlibat untuk memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan pro-nelayan dan infrastruktur yang memadai untuk memastikan keluarga nelayan pesisir memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya dan pasar, sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.
Pola konsumsi keluarga nelayan adalah salah satu indikator kesejahteraan dan kesehatan masyarakat pesisir. Pola konsumsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendapatan, harga, ketersediaan, preferensi, budaya, dan agama. Pola konsumsi keluarga nelayan mencerminkan tingkat kecukupan gizi, diversifikasi pangan, dan ketahanan pangan. Pola konsumsi yang seimbang dan beragam dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas kerja keluarga nelayan.
Secara umum, pola konsumsi keluarga nelayan di Indonesia didominasi oleh pengeluaran untuk kebutuhan pangan. Hal ini dikarenakan ikan merupakan salah satu sumber protein utama bagi keluarga nelayan. Selain itu, ikan juga merupakan hasil tangkapan nelayan yang dapat diperoleh dengan mudah dan murah.
Berdasarkan hasil penelitian, persentase pengeluaran keluarga nelayan untuk kebutuhan pangan berkisar antara 60% hingga 80% dari total pengeluaran. Sementara itu, persentase pengeluaran untuk kebutuhan non-pangan berkisar antara 20% hingga 40%. Pendapatan keluarga nelayan umumnya tidak menentu, tergantung pada hasil tangkapan ikan. Selain itu, keluarga nelayan juga sering menghadapi biaya yang tidak terduga, seperti biaya perbaikan kapal dan peralatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan anak. Oleh karena itu, manajemen keuangan yang baik sangat penting untuk membantu keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memenuhi kebutuhan jangka panjang.
Secara umum, pembagian tugas keluarga nelayan yaitu ayah berperan sebagai mata pencaharian dengan profesi yang bervariasi, ada yang berperan sebagai nelayan maupun non-nelayan. Maka dari itu, peran gender sangat terlihat di dalam peran kolaborasi keluarga di masyarakat pesisir. Dimana ayah, ibu dan anak-anak berperan secara penuh di dalam peran-peran domestik. Pemerintah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan yang tinggal di daerah pesisir dengan berbagai langkah, termasuk memberikan bantuan modal dan pembiayaan, membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung, menyediakan pendidikan dan pelatihan, memfasilitasi akses teknologi, melindungi keamanan nelayan, membantu akses pasar dan peningkatan nilai tambah, serta menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat mengembangkan pengambilan data yang presisi agar meminimalisir bantuan yang salah sasaran pada masyarakat nelayan di pesisir.Â
