Ide menulis ini berawal dari perbincangan dengan TPK desa Sindumartani dan Wedomartani. 10-11 Desember 2019 kemarin saya menghadiri dan mendampingi TPK desa dan kecamatan Ngemplak Sleman dalam acara penjurianTPK AWARD untuk Program Pengentasan Kemiskinan desa dan kecamatan oleh Kabupaten Sleman yang diwakili dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman.
Kebetulan saya dan tim dari UNISA melakukan beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat di kecamatan Ngemplak khususnya untuk program "Digital Marketing bagi Difabel"
Program Pengentasan Kemiskinan yang dilakukan oleh desa dan kecamatan Ngemplak salah sataunya adalah dengan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana jumlah dana yang diterima pada satu keluarga bisa mencapai 1 juta lebih tergantung jumlah tanggungannya dalam satu keluarga, semakin banyak anak dan lansia di rumah tersebut maka nominal pun akan bertambah.
Keluarga yang berhak menerima PKH dengan beberapa syarat berikut: 1) Kriteria komponen kesehatan: ibu hamil/menyusi dan anak usia 0-6 tahun, 2.) Kriteria Komponen Pendidikan: anak SD/MI Sederajat, SLTP/sederajat, SLTA/Sederajat, anak usia 6-21 tahun belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, 3.) Kriteria Komponen Sosial: Lanjut usia 60 tahun keatas dan Penyandang Disabilitas.
Beberapa TPK mengeluhkan sikap dan mental masyarakat  yang senang dan tidak malu dengan menggantungkan ekonomi keluarga dari bantuan PKH tersebut. Pasalnya, jika dilihat dari kondisi ekonomi mereka sebenarnya bisa dikatakan mapan namun masih tidak malu untuk menerima PKH, kisah mereka para petugas TPK diantaranya seperti.
Ada satu keluarga yang memiliki 2-4 motor tapi masih saja menerima bantuan PKH dari pemerintah, kisah lain ada satu kelaurga yang kondisi rumahnya bagus dan bahkan membangun kost-kostan tapi masih juga tidak malu untuk menerima bantuan PKH.
Melihat fenomeni ini dari pihak kecamatan Ngemplak merasa prihatin dengan sikap dan mental masyarakat tersebut. Â Bu Camat Dra. Siti Wahyu Purwaningsih dan jajarannya membuat satu gebrakan program stikerisasi bagi keluarga PKH yang sudah mampu, yakni dengan bunyi"KELUARGA PRA SEJAHTERA PENERIMA PKH PENERIMA BPNT".
Seketika itu bagi kelarga yang sudah mampu pada akhirnya malu dengan stiker yang dipasang di depan rumahnya, dan kemudian meminta dilepas dengan konsekuensi menghentikan dan mengundurkan diri dari penerima bantuan PKH.
Sedangkan Sekertaris Kecamatan Ngemplak bapak Slamet menambahkan dalam sambutannya mengatakan bahwa angka kemiskinan di kecamatan Ngemplak masih berjalan dan turunya sangat lambat, hal ini dikarena ukuran standar kemiskinan berdasarkan kemiskinan yang digunakan oleh PBB yakni jika setiap orang hanya dapat makan sehari 2100 kalori atau  saa dengan hanya dapat makan sehari 2 kali.
Jika memang ini diterapkan maka sangat banyak orang miskin di Ngemplak, karena orang desa yang notabene seorang petani jarang sarapan atau makan pagi. Maka memang benarlah sulit turun angaka kemiskinan di Ngemplak pada tahun 2018 jumlah kemiskinan sebanya 1400 orang sedangkan pada tahun 2019 angka kemiskinan hanya turun sdedikit yakni 1336 orang.Â
Menjadikan refleksi bersam bahwa tidak seindah yang diinginkan suatu program itu dibuat, ide awal program PKH ingin membantu mengangkat kemiskinan suatu keluarga, namun pada akhirnya ada beberapa keluarga justru terlena dengan bantuan-bantaun tersebut yang pada akhirnya membuat malas untuk merubah nasib, dan lebih parah lagi yang nasibnya sudah bagus sudah sejahtera tetap enjoy saja menerima bantuan PKH.
